LombokPost – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Gili hingga kini belum beroperasi.
Kondisi ini membuat masyarakat di kawasan wisata tersebut, baik Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air belum tersentuh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Rusdi mengatakan, ketiga SPPG tersebut masuk dalam kategori wilayah terpencil atau 3T.
Sementara sejauh ini belum ada kebijakan lanjutan operasional untuk pelaksanaan MBG di wilayah dengan karakter geografis seperti kawasan Gili.
Baca Juga: Dana Mengalir ke Dapur Belum Beroperasi, BGN Laporkan 414 SPPG ke Kejagung
“Rata-rata ini yang menjadi pertanyaan teman-teman Satgas di seluruh Indonesia. Seperti apa kebijakan nantinya, masih belum jelas,” ujarnya.
Terkait dengan hal tersebut, Rusdi memastikan Pemda KLU terus mendorong agar proses menuju operasional segera dituntaskan.
SPPG yang telah melalui appraisal juga sudah diajukan untuk memenuhi persyaratan operasional.
Sambil menunggu tiga SPPG tersebut beroperasi, Pemda KLU mendorong agar masyarakat di kawasan terpencil tetap mendapatkan layanan MBG.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah memaksimalkan SPPG terdekat untuk menjangkau sasaran di kawasan Gili.
Baca Juga: Bangun Relawan Berbasis TPS, PAN NTB Lantik 1.500 Relawan di Lobar, KLU dan Kota Mataram
Rusdi mengatakan, distribusi dari daratan menggunakan transportasi laut menjadi salah satu kemungkinan yang dapat diterapkan.
SPPG terdekat, seperti SPPG Pemenang Timur dan Pemenang Timur 2, dapat dimaksimalkan untuk menjangkau penerima manfaat di Gili.
Mekanisme tersebut nantinya tetap menyesuaikan kondisi lapangan. Terutama menyangkut jarak, waktu tempuh, serta harga satuan distribusi makanan.
Kepala Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Wardana membenarkan jika masyarakat di tiga Gili belum menerima program MBG.
Baca Juga: HKTI KLU Dorong Kebangkitan Sektor Pertanian
Padahal, fasilitas SPPG di kawasan tersebut telah dibangun. "SPPG ada di tiga gili tapi semua belum beroperasi," katanya.
Wardana berharap pemerintah mengedepankan aspek pemerataan dan keadilan dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, masyarakat di Gili juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan program tersebut.
Dia menilai, anggaran untuk pembangunan tiga dapur itu tidak sedikit. Sebab, harga lahan, material, hingga upah tenaga kerja disebut lebih tinggi dibandingkan di wilayah daratan.
"Sudah dibangun mahal dan sudah jadi, tapi belum bisa memberi pelayanan,” tambah Wardana.
Editor : Redaksi Lombok Post