LombokPost – Kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) dikeluhkan para nelayan di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Mereka mengaku harus mengantre berjam-jam di SPBU. Bahkan tak jarang justru kehabisan BBM saat tiba giliran mengisi.
Keluhan tersebut disampaikan Gabungan Kelompok Perikanan (Gapokan) KLU saat hearing bersama DPRD KLU, Rabu (12/8).
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, nelayan meminta akses pembelian BBM dipermudah. Khususnya untuk solar dan pertalite.
Baca Juga: Pantai hingga Kawasan Perbukitan Jadi Spot Menikmati Sunrise dan Sunset di Lombok Utara
Perwakilan Gapokan KLU Dedy Romi Harjo mengatakan, persoalan BBM telah berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan dan perekonomian masyarakat pesisir. “Kami harus mengantre sampai dua-tiga jam,” keluhnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius. Terhambatnya akses BBM otomatis membuat aktivitas ekonomi ikut tersendat dan berdampak pada kesejahteraan nelayan.
Baca Juga: Kabupaten Lombok Utara Terus Menunjukkan Perkembangan Positif di Berbagai Sektor
Karena itu, Gapokan berharap ada solusi konkret dari pemerintah dan pihak terkait. Salah satunya dengan membuka kembali SPBU yang saat ini tidak beroperasi. “Kami berharap ada win-win solution,” ujarnya.
Romi mengusulkan agar operasional SPBU Tanjung segera dibuka. Dengan dibukanya SPBU ini, akan mampu memenuhi kebutuhan BBM warga di Kecamatan Tanjung dan Gangga.
Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah yang memimpin hearing mengatakan, ada beberapa solusi dalam pertemuan itu.
Di antaranya, di tiga SPBU yang beroperasi sudah ada solar. Nelayan bisa membeli dengan membawa surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
Namun, DPRD meminta mekanisme penerbitan surat rekomendasi bagi nelayan dipermudah dan dipercepat.
Baca Juga: Atlet Padel KLU Berrap Fasilitas Lapangan Memadai
Jangan sampai nelayan yang sudah kesulitan mendapatkan BBM kembali harus menghadapi proses administrasi yang berbelit.
Selain persoalan rekomendasi, Hakamah juga meminta SPBU memberikan pelayanan yang cepat kepada nelayan.
Menurutnya, nelayan umumnya membeli BBM dalam jumlah terbatas untuk kebutuhan melaut. “Ada yang hanya membeli dua liter, lima liter,” ujarnya.
DPRD KLU juga sepakat membentuk grup komunikasi bersama sebagai wadah pengawasan distribusi BBM.
Forum tersebut melibatkan nelayan, pemerintah, DPRD dan unsur masyarakat lainnya. “Kita harus menjadi mata dan telinga bersama,” tandasnya.
Editor : Kimda Farida