LombokPost — Krisis air bersih di Gili Trawangan mulai mengganggu rencana pengembangan usaha pariwisata. Salah satu hotel baru bintang empat bahkan terpaksa membatalkan agenda trial stay tamu VIP yang sedianya digelar 14 September mendatang.
Harun Zaenudin dari Noema Resort mengaku, ini merupakan hotel terbesar di kawasan tiga gili. Dia menjelaskan, untuk opening dijadwalkan pada 23 Oktober mendatang. Sebelum pembukaan resmi, pihak hotel menyiapkan trial stay dengan mengundang sejumlah travel agent untuk merasakan langsung fasilitas hotel.
Namun, agenda tersebut harus dibatalkan karena persoalan ketersediaan air bersih. Menurut Harun, kondisi tersebut berisiko menimbulkan kekecewaan bagi tamu, terutama para agen perjalanan yang diharapkan ikut mempromosikan hotel tersebut.
“Karena kendala air, kami cancel. Pada trial ini kami undang travel agent untuk menginap. Tapi karena tidak ada air, mereka akan kecewa,” kata pria yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) KLU.
Harun menegaskan, ketersediaan air menjadi faktor sangat penting bagi keberlangsungan usaha pariwisata di Gili Trawangan. Pelaku usaha, kata dia, membutuhkan kepastian layanan tanpa harus terbebani persoalan teknis di balik gangguan pasokan.
Baca Juga: Bupati Najmul Diperiksa KPK, Dugaan Korupsi Pengelolaan Air Bersih di Gili Trawangan
“Air itu sumber kehidupan. Jadi sangat fatal ketika ada permasalahan air. Pelaku usaha wisata tentu tidak mau tahu apa permasalahannya,” tegasnya.
Karena itu, kepastian opening hotel pada 23 Oktober mendatang masih bergantung pada kondisi layanan air bersih. Jika pasokan kembali normal, agenda pembukaan hotel tersebut diyakini tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana. “Kalau air seperti ini, opening akan ditunda,” ujarnya.
Di sisi lain, krisis air juga mulai memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan lapangan pekerjaan di Gili Trawangan. Ketua Gerakan Rakyat Bersuara (GRB) Bimbo Asmuni mengatakan, gangguan berkepanjangan berpotensi memukul operasional usaha dan membuka ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Bimbo, dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja asal Lombok Utara. Banyak tenaga kerja di Gili Trawangan berasal dari Lombok Barat dan Lombok Tengah sehingga tekanan terhadap sektor pariwisata berpotensi meluas ke daerah lain.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Gili Trawangan, Usaha Pariwisata Terancam Tutup dan Gelombang PHK Mengintai
Bimbo menilai kondisi pekerja semakin rentan karena sebagian memiliki kewajiban finansial seperti cicilan rumah, kendaraan, maupun pinjaman perbankan. Karena itu, pemerintah diminta mempertimbangkan dampak sosial ekonomi sebelum mengambil kebijakan yang berpotensi menghentikan operasional usaha.
Menurut dia, persoalan air dan penertiban izin TCN kini tidak lagi sebatas persoalan teknis. Dampaknya telah menyentuh keberlangsungan usaha, lapangan pekerjaan, hingga ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pariwisata Gili Trawangan.
Bimbo berencana mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi tersebut. Pihaknya akan meminta kejelasan mengenai kebijakan penegakan aturan zona yang berdampak terhadap aktivitas usaha di Gili Trawangan.
Baca Juga: Pemda KLU Ambil Langkah Darurat, Droping Air ke Gili Trawangan
Bimbo berharap pemerintah segera memberikan solusi sekaligus memastikan penegakan aturan.
Tentunya dengan tidak mengorbankan keberlangsungan usaha dan mata pencaharian masyarakat.
Sebab, jika krisis berlarut, ancaman terhadap sektor pariwisata dan tenaga kerja dikhawatirkan semakin besar.
Editor : Kimda Farida