Lombok Post – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali ditunda. Agenda yang sedianya dimulai Senin (21/9) batal dilaksanakan sesuai jadwal.
Penundaan kali ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya MPLS dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026.
Saat itu, pelaksanaan ditunda hingga 21 September karena kesiapan infrastruktur sekolah dinilai belum memenuhi aspek keselamatan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU Fathurrahman membenarkan kembali ditundanya pelaksanaan MPLS tersebut. "Iya, ditunda," kata Fathurrahman saat dikonfirmasi Lombok Post Minggu (20/9).
Baca Juga: Perjuangan Warga dalam Upaya Pemekaran Desa Persiapan Murangga, Lombok Utara Butuh Waktu 15 Tahun
Namun, Fathurrahman belum dapat memastikan kapan MPLS akan kembali digelar.
Pemerintah daerah masih melakukan koordinasi dengan pihak pelaksana untuk menentukan jadwal selanjutnya. "Saya koordinasikan dengan pihak pelaksana dulu," ujarnya.
Fathurrahman juga belum menjelaskan alasan terbaru di balik penundaan tersebut. Pemkab KLU masih menunggu hasil koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, penundaan pertama dilakukan karena sejumlah pekerjaan infrastruktur di belum tuntas.
Baca Juga: Bupati KLU Tekankan Sinergi Lintas OPD Dukung KPBU APJ
Targetnya pada tanggal 21 September sejumlah fasilitas Sekolah Rakyat yang berlokasi di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan itu sudah ready.
Penundaan pertama juga telah disampaikan kepada calon wali murid melalui para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Orang tua calon siswa diminta menunggu hingga fasilitas sekolah dinyatakan siap digunakan.
Baca Juga: Gaji PPPK Paro Waktu Lombok Utara Ditarget Cair Oktober
Pemkab KLU sebelumnya menargetkan sejumlah fasilitas utama seperti empat gedung asrama, masjid, rumah susun guru, aula, dan kantin dapat difungsikan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, Kabid Dayasos Dinsos PPPA KLU Sukardim Husein mengatakan, pemerintah sudah menggelar rapat lintas OPD persiapan MPLS. Sejumlah OPD dilibatkan dalam pelaksanaan MPLS tersebut.
Dinas Lingkungan Hidup misalnya, menangani kebutuhan persampahan, Dinas Kesehatan menyiapkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa sebelum masuk asrama. Dia mengaku, sejauh ini pembangunan gedung sekolah masih terus dikebut.
Sementara itu, berdasarkan data terbaru yang Dinsos PPPA KLU, jumlah siswa sebanyak 595 siswa. 270 siswa di antaranya berasal dari KLU.
Sisanya berasal dari sejumlah kabupaten lain di NTB, antara lain Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa.
Editor : Kimda Farida