LombokPost - Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) kini merambah dunia politik.
Tim peneliti yang dipimpin Rezzy Eko Caraka dari Singapore University memperkenalkan kerangka AI untuk reformasi rekrutmen calon legislatif (caleg) dan evaluasi kinerja DPR RI.
Inovasi ini diyakini dapat meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas parlemen Indonesia.
Riset berjudul “Artificial Intelligence Framework for Legislative Candidate Recruitment and DPR Performance Evaluation in Indonesia” itu dipaparkan dalam The 12th International Conference on Computer, Control, Informatics and Its Applications (IC3INA) yang diselenggarakan oleh Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) BRIN di Jakarta, Rabu (15/10).
Menurut Rezzy, meningkatnya gelombang demonstrasi publik dalam beberapa tahun terakhir menandakan krisis kepercayaan terhadap parlemen.
“Masalah utama ada pada defisit transparansi dan evaluasi manual yang tidak efisien serta sulit diverifikasi,” ujarnya.
AI untuk DPR Lebih Transparan
Kerangka AI untuk DPR ini dirancang memiliki tiga fitur utama:
1.Penilaian calon legislatif (caleg) berbasis rekam jejak hukum, aset, dan jejak media;
2.Pemantauan otomatis kinerja anggota DPR, termasuk kehadiran dan partisipasi sidang;
3.Dasbor transparansi publik yang menampilkan kinerja anggota DPR secara real-time.
Sistem AI untuk rekrutmen caleg dan evaluasi DPR ini memanfaatkan data dari berbagai lembaga, mulai KPU, Bawaslu, MA, KPK, PPATK, hingga media sosial, untuk menghasilkan metrik integritas dan akuntabilitas setiap anggota parlemen.
Meski begitu, Rezzy menegaskan AI tidak akan menggantikan peran manusia sepenuhnya.
“Verifikasi etis dan profesional tetap diperlukan agar sistem ini adil dan akurat,” tegasnya.
Big Data dan Transformasi Pemerintahan Digital
Peneliti Sumirah turut menutup sesi dengan memaparkan potensi Big Data, AI, dan sistem dinamis dalam pengambilan keputusan di pemerintahan daerah.
Ia meninjau lebih dari 800 artikel ilmiah dan menyoroti penerapan dashboard prediktif di Kabupaten Sumedang dan Kota Jogjakarta, yang mampu mensimulasikan dampak kebijakan publik, termasuk pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Digitalisasi pemerintahan hanya bisa berhasil jika manusia di dalamnya juga siap bertransformasi,” ujarnya.
Sumirah menekankan pentingnya sinkronisasi data lintas lembaga dan peningkatan kapasitas SDM agar AI dalam pemerintahan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
AI Jadi Paradigma Baru Pemerintahan dan Politik
Sesi IC3INA 2025 menegaskan bahwa AI bukan sekadar alat, melainkan paradigma baru dalam riset, pendidikan, dan kebijakan publik.
Melalui riset ini, peneliti Indonesia menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dapat menjadi jembatan antara inovasi teknologi dan nilai kemanusiaan—menuju masa depan yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
“AI untuk DPR dan sistem rekrutmen caleg berbasis data dapat memperkuat demokrasi yang sehat dan terbuka bagi publik,” simpul Rezzy.
Editor : Rury Anjas Andita