alexametrics
Kamis, 13 Mei 2021
Kamis, 13 Mei 2021

Sektor Pariwisata Sudah di Level Mengkhawatirkan

MATARAM-Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum juga mereda. Dampaknya tak hanya menyasar pelaku usaha sektor pariwisata, tapi juga tenaga kerjanya.

Di sisi lain, serapan tenaga kerja juga belum maksimal. Pemerhati pariwisata Taufan Rahmadi menilai, keterpurukan sektor ini telah berada pada level yang mengkhawatirkan.  Sehingga perlu ada perhatian lebih pada pekerja pariwisata untuk bisa bertahan di tengah pandemi. “Pemerintah harus memastikan para pekerja pariwisata ditolong segera setidaknya sampai kegiatan sektor terkait bisa berjalan normal kembali,” tegasnya, Selasa (2/3/2021).

Menurutnya, perlu ada percepatan implementasi bantuan program dana hibah pariwisata. Dengan begitu seluruh kegiatan usaha perhotelan, restoran, dan travel bisa kembali seperti semula. Termasuk para pramuwisata dan pekerjanya.

Pemerintah juga diminta menguatkan kolaborasi dalam merumuskan bersama tindakan-tindakan preventif. Guna mengatasi bertambah luasnya dampak pandemi pada sektor usaha pariwisata dan pekerjanya. “Sehingga semuanya berjalan bersamaan dan penanganan dampak pandemi berlangsung lebih cepat,” ujarnya.

Langkah-langkah tersebut, di antaranya penggagasan dan percepatan kebijakan Indonesia Tourism Fund. Sebuah kebijakan bantuan dana nasional yang khusus diperuntukkan untuk pemulihan pariwisata. Selanjutnya,  pola pembangunan pariwisata di sebuah destinasi. “Ini harus disertai pendampingan bisnis kreatif dan kecerdasan spiritual oleh orang yang terlibat di dalamnya,” jelasnya.

Lalu  penegakan hukum di destinasi pariwisata yang harus benar-benar secara sungguh-sungguh. Sarannya, keberadaan polisi di objek wisata sangat dibutuhkan. Tidak saja untuk menjamin keamanan wisatawan, tetapi juga membatasi ruang gerak para pelaku kriminalitas. Ataupun pengedar narkoba untuk menjalankan operasinya.

Terpenting, sambung dia, sinergi dan solidaritas seluruh lapisan masyarakat untuk membantu dan menguatkan untuk mempercepat pemulihan pariwisata di NTB. “Tiga poin di atas menurut saya bisa menjadi usulan bagi pemerintah daerah untuk dipertimbangkan agar dilakukan segera,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Wismaningsih Drajadiah mengatakan, kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika hingga kini belum ada kejelasan. Menyoal bidang mana saja yang dibutuhkan. Padahal, pemerintah daerah sudah menyiapakan tenaga kerja yang nantinya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan pihak ITDC untuk  KEK  Mandalika. “Jumlahnya dari BLK kita saja itu 12.758 tenaga kerja. Tapi harus dilatih dan diakreditasi lagi, makanya kita ingin tahu apa spesifikasinya di ITDC,” ujarnya.

Hingga kini belum ada kejelasan mengenai peluang tenaga kerja lokal di sirkuit MotoGP yang ada di KEK Mandalika. Mengingat rencana penyerapan tenaga kerja ini sendiri sebenarnya sudah digadang-gadangkan sejak 2020 lalu. Padahal dengan adanya gelaran event internasional MotoGP 2021, menjadi harapan bagi  para tenaga kerja yang sudah dirumahkan atau terkena Pemutus Hubungan Kerja (PHK).  Khususnya mereka yang sudah mengantongi keahlian di sektor layanan dan jasa pariwisata. “Kalau persiapannya dari kita tidak terlalu sulit, hanya informasinya belum ada. Mungkin juga sedang menganalisis berapa kebutuhannya,” imbuhnya. (eka/r8)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks