alexametrics
Jumat, 26 Februari 2021
Jumat, 26 Februari 2021

Aturan Negosiasi Gaji Bisa Merugikan Karyawan

MATARAM-Aturan baru terkait upah di industri padat karya dalam masa pandemi Korona menekan pihak pekerja. Aturan itu memperbolehkan pengusaha bermusyawarah dengan pekerja.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB Lalu Wira Sakti mengatakan bukan tidak mungkin intimidasi akan terjadi dan mengakibatkan karyawan hanya bisa pasrah menerima gaji yang ditentukan pengusaha. “Mana ada pengusaha yang mau memberikan keuntungan lebih buat pekerja. Tentu pengusaha mengutarakan pengupahan yang menguntungkan buat mereka saja lah,” kata Lalu Wira Sakti, Senin (22/2/2021).

Upah pada dasarnya tak boleh dinegosiasi. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mencatatkan upah sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha. Dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan. “Artinya, sudah ada aturan yang tegas diberlakukan bahwa pengupahan harus berdasar Upah Miminum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kota Kabupaten (UMK),” ujarnya.

Kebijakan ini menjadi mimpi buruk bagi pekerja. Negosiasi upah untuk industri padat karya seringkali digaungkan bahkan sebelum terciptanya UU Cipta Kerja. Meski diiming-imingi kebijakan ini mampu menekan jumlah PHK yang terus melonjak akibat pandemi. “Karena upah padat karya ini selalu ditolak serikat pekerja, karena sangat menyengsarakan,” tambahnya.

 

Angin Segar bagi Pengusaha

 

ketua DPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Mataram Ricky Hartono Putra mengatakan, kebijakan ini menjadi angin segar bagi pengusaha. Negosiasi gaji merupakan hal yang wajar. Hal ini lantaran kondisi pemasukan perusahaan yang rata-rata yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi.

Di sisi lain, kebutuhan karyawan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terus naik menjadi tanggung jawab yang tak bisa dilepaskan. “Antara harga kebutuhan pokok yang meningkat kalau gaji sedikit kan akan berimbas ke mereka juga,” ujarnya.

Diakuinya, pemotongan gaji 50-70 persen tentu akan menurunkan kinerja karyawan. Pihaknya pun seharusnya tak bisa menuntut lebih. Hal ini membuat sejumlah pengusaha beralih memberdayakan karyawan secara freelance atau mereka yang tidak terikat kontrak dalam jangka panjang. “Jadi mereka tetap berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,” kata dia. (eka/r8)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks