alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Ada Aroma Korupsi di Balik Pengadaan Obat Dikes Bima

MATARAM-Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan (Dikes) Bima diduga bermasalah. Proses pengadaan hingga pendistribusian obat dilakukan tanpa melibatkan UPT Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Bima, selaku leading sektor.

Kini, pengadaan obat yang menghabiskan anggaran Rp 3,6 miliar sedang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Tim audit sudah memeriksa sejumlah puskesmas di Bima.

Informasi yang dihimpun Lombok Post, pengadaan obat itu awalnya diusulkan 22 puskesmas. Usulan itu disampaikan melalui Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Bima. Kemudian IFK membuat perencanaan dan merekap daftar kebutuhan obat dengan total anggaran Rp 3,2 miliar.

Perencanaan itu dibuat IFK itu pada Desember 2017. Lalu, sekitar Januari atau Februari, IFK menyerahkan rekapan perencanaannya kepada Dikes.
Hanya saja, setelah menerima perencanaan, Dikes tidak melibatkan IFK dalam pengadaan obat.

Tidak hanya itu, pengadaan obat bukan berdasarkan pengajuan yang diusulkan 22 Puskesmas. Untuk anggaran, ada pembengkakan, dari usulan Rp 3,2 miliar menjadi Rp 3,6 miliar. Dalam hal distribusi obat, Dikes melakukan sendiri. Sesuai aturan, harusnya penyaluran obat dilakukan UPT IFK selaku leading sektornya.

Sumber Koran ini menyebutkan, pengadaan obat itu bersumber dari dana DAK 2018. Nilainya Rp 3,6 miliar. Pembelanjaan 115 jenis obat diduga tidak dilakukan secara secara e-purschasing dan diduga dibeli secara manual. ’’Obat sudah didistribusikan oleh Dikes ke Puskesmas. Harusnya IFK yang disitribusikan ke tiap Puskesmas,’’ kata sumber Koran ini, kemarin (7/3).

Karena pengadaan tidak dilakukan secara e-puschasing, serta fisik barangnya tidak ada, Kepala UPT IFK Nurkasna Wahyuni enggan menandatangani berita acara serah terima barang. Meski Dikes sudah berkali-kali memintanya. Bahkan, Sekda Bima HM Taufik sudah juga memanggil dan menelpon kepala UPT IFK meminta hal yang sama.

Kepala Dikes Bima H Ganis Kristanto yang dikonfirmasi belum bisa dihubungi. Pesan singkat yang dikirim Lombok Post belum juga dibalas. Sementara, Sekda Bima HM Taufik HAK dihubungi via ponsel mengaku tidak tahu menahu soal pengadaan obat Rp 3,6 miliar itu. Begitu pula ketika ditanya soal pemanggilan kepala IFK. ’’Nggak tahu dan pemanggilan belum. Saya masih keluar daerah,’’ kata sekda, kemarin.

Kepala UPT IFK Nurkasna Wahyuni dihubungi Lombok Post tidak membantah kalau dirinya menolak menandatangani berita acara serah terima obat-obatan itu. Dia beralasan, sebelum menandatangani dirinya harus melihat dulu bentuk barangnya. ’’Saya tidak mau asal tandatangan. Harus saya cek dulu barangnya,’’ katanya, kemarin.

Ada dua dokumen yang enggan ditandatangani kepala IFK Bima. Yakni verita acara serah terima barang, dan daftar obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pengadaan obat dan perbekalan kesehatan DAK 2018.

Dia tidak berani tanda tangan karena pengadaan obat itu menghabiskan anggaran cukup besar. Karena itu, dia akan tandatangan jika sudah memastikan ada barangnya. ’’Kalau dokumen pengadaan obat sudah saya lihat, tapi barangnya belum. Bahasanya Dikes, sudah distribusikan oleh mereka,’’ terang perempuan yang bisa disapa Yuni itu.

Ditanya proses pengadaan hingga distribusi obat, Yuni menuturkan, perencanaan awal dari IFK. Tapi daftar kebutuhan obat itu dari usulan seluruh puskesmas. ’’Kami rekaplah sesuai anggaran kita. Kemudian IFK menyerahkan ke dinas untuk dilakukan pengadaan,’’ ungkapnya.

Dalam pengadaan ini, Dikes diduga tidak mengikuti perencanaan awal yang diusulkan IFK. Bahkan, IFK sama sekali tidak dilibatkan. ’’Dalam pengadaan obat ini kami memang benar tidak dilibatkan,’’ bebernya.

Ditanya soal obat, Yuni mengungkapkan, sebagia besar obat yang diusulkan IFK diakomodir. Tapi ada beberapa obat yang tidak diusulkan justru ada dalam daftar pembelian. ‘’Contohnya BMHP, kita gak usulkan karena ada anggaran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di puskesmas. Tapi justru BMHP yang diperbesar anggarannya,’’ sebut dia.

Alasan lain kenapa Yuni ngotot tidak tanda tangan berita acara penyerahan. Dia menjelaskan, penyerahan obat harusnya dilakukan Desember 2018. Tapi Dikes melakukan penyerahan Maret ini. ’’Batas maksimalnya Desember 2018. Kalau ngomong kebutuhan, harusnya setiap datang obat langsung diserah terima saja,’’ katanya sambil menjelaskan kalau IFK mengusulkan pengadaan obat itu Desember 2017.

Mengenai adanya tekanan dari pihak tertentu, Yuni enggan berkomentar lebih jauh. Termasuk ditanya soal ada tekanan dari Kepala Dikes dan Sekda Bima. ’’Intinya saya tidak mau tanda tangan. Mengenai tekanan adanya tekanan, silakan konfirmasi kepada yang bersangkutan,’’ tandasnya. (jlo/r10)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Desa Rhee Loka Sumbawa, Desa dengan Ketahanan Pangan yang Top

DESA Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, merupakan salah satu desa yang ikut dalam lomba Kampung Sehat. Dianugerahi alam yang subur serta air yang mengalir tiada henti, desa ini pun menjadi desa dengan ketahanan pangan yang luar biasa.

Desa Jurang Jaler, Juaranya Lingkungan Bersih dan Asri

Desa Jurang Jaler, meraih juara satu Lomba Kampung Sehat di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Desa ini memang kaya inovasi. Terutama bagaimana menggerakkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks