alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

KPK dan Jamwas Pantau Kasus Dam Kota Bima

MATARAM-Laporan dugaan korupsi Dam Kapao dan Dadi Mboda di Kota Bima rupanya tidak saja masuk ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pelapor rasuah tersebut, yakni Amrin, juga menembuskan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Amrin mengatakan, ada dua laporan yang dia buat saat itu. Laporan pertama diberikan ke Kejati NTB dan kedua kepada KPK. Setelah menjalani pemeriksaan dari penyelidik kejaksaan, sekretariat KPK sempat menghubunginya.

”Saya ditanya apa sudah diperiksa di NTB, saya katakan sudah. Setelah itu mereka meminta untuk melaporkan secara berkala perkembangannya,” kata Amrin saat ditemui di Kejati NTB, kemarin (13/3).

Selain KPK, Amrin juga telah bersurat kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ditujukan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Langkah ini, disebut dia, agar kejaksaan tidak main-main dalam menangani laporannya.

”Kita ingin semua ditangani dengan benar. Karena, setelah kedua Dam tersebut rusak, yang rugi itu masyarakat sekitar,” ujar dia.

Disinggung mengenai kedatangannya ke Kejati, Amrin mengaku hanya ingin menanyakan perkembangan penanganan. ”Tadi sudah dijelaskan jaksa mengenai penanganannya, sejauh ini belum ada kesimpulan apa-apa,” tandas Amrin.

Sementara itu, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, pihaknya telah menjelaskan seluruh tahapan penanganan untuk kasus tersebut kepada pelapor. ”Iya, ada pelapor datang untuk menanyakan. Itu kita jelaskan tahapannya,” kata Dedi, kemarin.

Dedi menyebut, kasus tersebut masih dalam tahapan penyelidikan. Jaksa terus melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait. Setelah semuanya rampung, penyelidik akan melakukan ekspose untuk menentukan apakah naik ke penyidikan atau tidak.

”Masih berproses. Ekspose itu bisa dilakukan di akhir (penyelidikan) atau di tengah. Tujuannya untuk evaluasi, melihat apa yang masih kurang,” terang dia.

Sebelumnya, jaksa telah mengklarifikasi Kadis Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Hamdan, Kala BPBD Kota Bima H Sarafuddin serta PPK Awang Darmawan.

Mereka juga mengamankan dokumen terkait kontrak proyek dengan nilai total sekitar Rp 7,8 miliar. Pelaksana proyeknya adalah CV Mercu Buana untuk Dam Dadi Mboda senilai Rp 2,2 miliar. Dan, PT Putra Lintas Raya untuk Dam Kapao senilai Rp 5,6 miliar.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks