alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

Dua Pejabat Pemkab Bima Jadi Tersangka Kasus Korupsi Bansos Rp 2,3 Miliar

Dua Tersangka dari Kalangan Pejabat Pemkab

BIMA-Kejaksaan Bima menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) korban kebakaran di Kabupaten Bima tahun 2020. ’’Iya, ada dua orang yang ditetapkan,” kata Kasi Intelijen Kejari Bima Andi Sudirman, Rabu (18/1/2022).

Andi enggan menyebutkan identitas dua tersangka itu. Ditanya inisial tersangka, dia juga menolak untuk membocorkannya.

Dia hanya menjelaskan jika dua tersangka itu kalangan pejabat struktural Lingkup Pemda Bima. “Sabar dulu, nanti pasti diungkap,”  jelasnya.

Dia menegaskan, kasus ini akan diusut tuntas. Tidak menutupi kemungkinan juga bakal muncul tersangka baru. “Kalau yang ini (tersangka baru) masih kita dalami,” ujarnya.

Selama proses penyidikan, penyidik sudah memeriksa lebih dari 10 saksi. Baik dari penerima bantuan maupun dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Bima.

Baca Juga :  Pemerintah Klaim Program Bansos Efektif Tahan Laju Kemiskinan

Penyaluran bantuan korban kebakaran dari Kemensos RI sekitar Rp 2,3 miliar itu diduga tidak tepat sasaran. Bantuan itu diperuntukkan bagi korban kebakaran di Kecamatan Palibelo, Belo, Langgudu, dan Woha. “Cuma saya tidak tahu pasti berapa kerugian negara yang ditemukan,” sebutnya.

Andi Sirajudin. (DOK LOMBOK POST)

 Kepala Dinas Sosial Akui Telah Diperiksa

 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Andi Sirajudin mengaku baru satu kali diperiksa penyidik kejaksaan terkait kasus tersebut. Dia diperiksa Oktober 2021 lalu.

“Intinya, saya tidak tahu ada pemotongan dana bantuan itu. Karena bantuan ini langsung masuk rekening korban penerima manfaat,” tegas Andi dihubungi via telepon, Rabu (18/1).

Selain itu, beberapa bawahannya juga pernah dipanggil untuk diperiksa kejaksaan. Di antaranya, mantan Kabid Jaminan Sosial dan enam orang pendamping.

Baca Juga :  CPNS Kota Bima, Formasi Dokter Spesialis Bedah Nol Pelamar

“Pak Ismun (mantan Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Bima) dan enam pendamping ini diperiksa karena mereka yang bertanggung jawab pada pengawasan bantuan itu,” jelas Andi.

Dia mendugaan pemotongan itu bukan dilakukan pihak Dinas Sosial. Tapi oknum kepala desa. Bahkan beberapa waktu lalu Andi mengaku pernah ditelepon salah satu Kades di Kabupaten Bima. ’’Niatnya ingin memberikan uang Rp 18 juta. Tapi saya ditolak,’’ jelas dia.

Dia mengarahkan kades itu untuk melanjutkan pembicaraan dengan Ismun. “Saya tidak tahu uang itu dari mana. Kalau mau tahu, tanya ke kades itu,” sarannya. (jw/r8)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/