alexametrics
Sabtu, 20 Agustus 2022
Sabtu, 20 Agustus 2022

Rekanan Keberatan Bayar Denda Rp 832 Juta Pembangunan Masjid Agung Bima

Sanksi Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Bima

BIMA-Kontraktor pembangunan Masjid Agung Bima PT Brahmakerta Adiwira belum membayar lunas denda keterlambatan pekerjaan. Perusahaan asal Kota Mataram ini hanya membayar Rp 47 juta dari kewajiban Rp 832 juta lebih.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Bima M.Taufik mengaku, kontraktor keberatan untuk membayar denda keterlambatan Rp 832 juta. ’’Untuk kekurangan volume Rp 497 juta lebih telah dibayar lunas,’’ kata Taufik, Sabtu (18/6).

Sementara PPn Rp 7 miliar masih belum jelas penyelesaiannya. Saat rekanan selaku wajib pajak sedang meminta pengembalian kepada kantor Pajak Bima.

Soal denda keterlambatan, menurut Taufik, ada perbedaan hitungan BPK, pejabat pembuat komitmen, dan rekanan. Versi mereka, kontrak berakhir 17 Desember 2021, sedangkan progres fisik saat itu baru 99,1 persen. Sehingga ada deviasi keterlambatan pekerjaan 0,8 persen. Ansumsi BPK menghitung denda tidak berdasar sisa pekerjaan yang terlambat. Tetapi semua item pekerjaan yang belum mencapai 100 persen.

Baca Juga :  Polisi Buru Sembilan Pelaku Pemerkosaan Siswi SMA di bima

Karena saat BPK NTB melakukan audit, lanjut dia, progres pembangunan Masjid Agung belum 100 persen. “Pekerjaan pasangan dan plesteran satu bidang dinding lantai dasar saat itu belum selesai 0,1 persen. BPK menganggap pekerjaan pasangan bata keseluruhan belum selesai,” gambarnya.

Dicontohkan, pekerjaan listrik  pada 17 Desember 2021, sudah terpasang dan dapat dimanfaatkan. Namun, ada sebagian lampu yang belum terpasang karena faktor keamanan dan barangnya ada di gudang.

“Hal-hal itulah yang dinilai BPK, sehingga dianggap total pekerjaan yang belum selesai Rp 10 miliar dikali keterlambatan 80 hari,” terangnya.

Sebagai solusi, menurut dia, rekanan mengajukan keberatan  dengan temuan BPK NTB.  Surat keberatan itu telah diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Bima untuk memfasilitasi pertemuan dengan BPK NTB.

Baca Juga :  Sindikat Curanmor di Kota Bima Libatkan Anak-anak

“Nanti akan ada tahapan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil temuan. Saat itulah kita sampaikan ke BPK,” sebutnya. (man/r8)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/