alexametrics
Jumat, 26 Februari 2021
Jumat, 26 Februari 2021

Kasus Gaji ASN Kota Bima, Anak Buah Wali Kota Bima Divonis Bebas

MATARAM-Dua terdakwa korupsi pembayaran gaji ASN Kota Bima Alwi Yasin dan Suriadi senyum sumringah. Mereka divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram.

”Mengadili, membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU),” kata Ketua Majelis Hakim Sri Sulastri membacakan amar putusannya di PN Tipikor Mataram, Senin (22/2/2021).

Majelis hakim juga meminta JPU untuk mengembalikan kerugian negara yang sudah dibayarkan terdakwa sebesar Rp 175,6 juta. ”Memulihkan harkat dan martabat terdakwa,” perintah hakim.

Diketahui, Alwi Yasin saat ini menjabat staf ahli Setda Kota Bima Bidang Kesejahteraan, Hukum dan Politik. Sedangkan Suriadi staf ahli bidang Kesejahteraan. Sebelumnya ia menjabat kepala Dinas Statistik Kota Bima.

Sebelumnya, JPU mendakwa mereka karena telah membayar gaji mantan Kabid Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Sita Erni. Padahal, Sita Erni terjerat kasus hukum yang ditangani Polda Jogjakarta.

Sita Erni divonis bersalah dan dihukum inkrah selama 8 tahun penjara pada 2015 lalu. Kendati demikian, Sita Erni tetap menerima gaji hingga tahun 2017. Akibat pembayaran itu, memunculkan kerugian negara mencapai Rp 175,6 juta.

Pada perkara itu, JPU menuntut para terdakwa satu tahun penjara. Serta dibebankan membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, masing-masing terdakwa sudah menjalankan tugasnya sebagai Kadispora Kota Bima. Mereka tidak memiliki wewenang untuk memecat dan memberhentikan pembayaran gaji Sita Erni. ”Yang memiliki kewenangan untuk memecat atau memberhentikan pembayaran gaji adalah bupati/wali kota,” kata Sulastri.

Penasihat hukum para terdakwa, Abdul Hanan mengatakan, putusan majelis hakim sudah memberikan rasa keadilan. Sejak awal dia sudah berkeyakinan bahwa kliennya bakal bebas. ”Jelas, kedua terdakwa ini tidak bersalah. Mereka tidak berwenang memecat atau menghentikan pembayaran gaji terhadap pegawai. Yang berwenang adalah Wali Kota,” kata Hanan.

JPU Syafruddin mengaku masih pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim. ”Kami masih memiliki waktu untuk mengajukan kasasi,” kata Syafruddin. (arl/r8)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks