alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Bima Dompu Gagal Tambah Armada Laut, Peternak Diminta Pakai Kapal Swasta

MATARAM-Pemerintah pusat menolak dua surat usulan yang diajukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB. Padahal surat itu berisikan permohonan deviasi trayek kapal ternak tahun 2022 untuk Kabupaten Dompu dan Permohonan bantuan kapal ternak untuk Kabupaten Bima.

“Pengajuan surat disampaikan kepada Dirjen PKH Kementerian Pertanian RI dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI hasil dari pertemuan via zoom ditolak, tidak ada penambahan,” kata Seksi Pemasaran Disnakkeswan NTB Nurul Huda, Selasa (24/5).

Dinas bersurat pada 11 April perihal permohonan deviasi trayek kapal tahun 2022 untuk Kabupaten Dompu. Menyusul surat pada 18 Mei berisikan permohonan bantuan kapal ternak untuk Kabupaten Bima.

Diketahui, Kabupaten Dompu memiliki potensi pendukung sebagai suplier kebutuhan daging sapi secara nasional. Dengan kuota pengiriman ternak sapi keluar daerah sebanyak 500 ekor.

Selain itu, Kabupaten Dompu memiliki dua pelabuhan, yaitu pelabuhan laut Calabai di Kecamatan Pekat dan pelabuhan laut Soro Kempo di Kecamatan Kempo dengan kondisi yang sangat potensial. Pelabuhan tersebut cukup strategis dan representatif sebagai trayek muat ternak potong tujuan wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan daerah lainnya untuk menyuplai kebutuhan Idul Adha 2022.

Dari data dan fakta ini, sambungnya, diajukan permohonan deviasi angkutan kapal ternak baik menggunakan Kapal Ternak Cemara Nusantara 2 maupun Cemara Nusantara 6 dengan pelabuhan muat di Pelabuhan Soro Kempo Kabupaten Dompu.

Sejauh ini, trayek kapal ternak untuk Cemara Nusantara 2 dengan trayek Kupang/Bima-Tanjung Priuk untuk pelayaran bulan Mei dengan rasio 1:1, sehingga trayek Bima-Jakarta hanya terlayani satu kali di bulan Mei. Hal ini berimplikasi pada jadwal pengiriman ternak dari Bima dan Dompu yang tidak dapat terfasilitasi.

Baca Juga :  Anak SD di Bima Terseret Banjir Ditemukan Mengapung di Laut

Sementara untuk Kapal Ternak Cemara Nusantara 6, kata Nurul, dengan trayek Bima-Banjarmasin pada Mei tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dua kali jadwal pelayaran pada tanggal 8 Mei dan 31 Mei 2022. Menyikapi masalah Kapal Ternak Cemara Nusantara 6, maka diminta lakukan deviasi trayek, yang semula Bima-Banjarmasin menjadi  Bima-Tanjung Periuk.

Adapun surat kedua, permohonan bantuan kapal ternak untuk Kabupaten Bima. Ini guna pemenuhan kebutuhan daging sapi kurban untuk wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat kuota yang telah ditetapkan untuk NTB sebanyak 16.500 ekor untuk dikirim keluar daerah. Kabupaten Bima sebagai salah satu daerah penyuplai telah menyiapkan ternaknya sebanyak 10.000 ribu ekor. Namun terkendala dengan armada kapal laut yang terbatas akibat penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sedang terjadi saat ini.

“Kami pun mengajukan permohonan fasilitasi bantuan kapal KM Niki Mila Utama, KM Niki Mila Barokah atau KM Niki Mila Nusantara dengan trayek Bima-Tanjung Periuk,” kata wanita berhijab ini.

Dari alasan itu, hanya dua dari enam kapal yang tersedia untuk mengangkut ternak sapi asal NTB. Menurutnya, ini dampak dari kurangnya pemanfaatan fasilitas armada kapal oleh peternak sebelum adanya wabah PMK. Kebanyakan, fasilitas dipakai saat menjelang Idul Adha. Sehingga dari kuota yang dimiliki dialihkan ke daerah lain. Ketika PMK terjadi, permohonan deviasi trayek dan penambahan armada kapal tidak bisa difasilitasi.

Baca Juga :  Hasil Rakerda PAN Kota Bima Masih Bisa Dianulir

“Adapun permintaan tambahan kapal KM Niki Mila yang 3 kapal, ternyata tidak bisa karena itu B to B. Bukan kewenangan Kemenhub, jadi perusahaan kapal di daerah yang harus berkomunikasi kesana,” terangnya.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah pun, sambung Nurul, sempat berkomunikasi dengan Kapten Rudy pemilik Kapal Cemara Nusantara 3. Sayangnya, kapal ini memiliki catatan kurang bagus dari Kementerian Pertanian RI, lantaran dinilai kurang optimal mengangkut muatan serta bongkar muatan yang sangat lama. Selain itu, jadwal perjalanan kapal ini pada 26 Mei tidak bisa merapat ke NTB.

“Kapal ini pakai 14 hari untuk pemuatannya karena ada isolasi lebih dulu. Dan pada tanggal itu (26/5) otomatis tidak bisa masuk ke NTB,” ucap Nurul.

Disnakkeswan NTB pun tak bisa berbuat banyak. Satu-satunya cara adalah peternak menggunakan kapal milik swasta untuk mengirimkan ternaknya ke Jabodetabek. Yang artinya, bersifat B to B antara pemilik kapal lokal dengan daerah tujuan dan ujung-ujungnya peternak harus mengeluarkan biaya lebih karena tidak ada intervensi pemerintah.

“Kita sudah maksimal upayakan, keputusan ini dari pemerintah pusat diharapkan keputusan ini segera dikeluarkan pemerintah secara resmi,” pungkas Nurul. (ewi/r8)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/