Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

PAN Tolak Penggabungan Dapil, Sebut KPU Bima Merusak Tatanan Demokrasi

BIMA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima telah mengumumkan rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD dalam Pemilu 2024. Ada tiga opsi rancangan yang dibuat KPU. Di antaranya, ada pengurangan dan penambahan kursi, pengurangan dan penambahan dapil, dan pemekaran dapil.

”Pengumuman ini untuk dapat mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat,” kata Ketua KPU Bima Imran dalam Pengumuman Nomor : 739/PP.04.1-Pu/5206/2/2022 tertanggal 23 November.

Terhadap rancangan tersebut, Imran menjelaskan, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan hingga 6 Desember nanti. Tanggapan bisa dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang dapat diperoleh di kantor KPU Bima. ”Surat pengantar resmi bagi lembaga/badan/organisasi masyarakat/ partai politik, atau identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk elektronik bagi perorangan,’’ jelasnya.

Semula, ada enam dapil dengan jumlah 45 kursi dewan. Rinciannya, Dapil 1 meliputi Monta, Parado, Woha dengan delapan kursi; Dapil 2, Bolo dan Madapangga dengan tujuh kursi; Dapil 3, Donggo, Sanggar, Soromandi, dan Tambora dengan enam kursi; Dapil 4, Ambalawi dan Wera lima kursi; Dapil 5, Lambu dan Sape dengan sembilan kursi; dan Dapil 6, Belo, Lambitu, Langgudu, Palibelo, dan Wawo dengan 10 kursi.

Baca Juga :  Desak Aparat Penegak Hukum Usut Penyertaan Modal BUMD Bima

Pada rancangan satu, KPU membuat opsi mengurangi kursi Dapil 3, dari enam kursi menjadi lima kursi. Sementara, Dapil 1 terjadi penambahan kursi, dari delapan kursi menjadi sembilan kursi.

Rancangan dua, ada penambahan dapil, penambahan kursi, dan pengurangan kursi. Dapil 1 ditambah satu kursi, dari delapan kursi menjadi sembilan kursi. Dapil 3 terjadi pengurangan kursi, dari enam kursi menjadi tujuh kursi.

Terdapat pemekaran Dapil 6 yang semula mencakup Belo, Langgudu, Wawo , Lambitu, dan Palibelo. Dalam rancangan itu, Dapil 6 meliputi Belo dan Langgudu dengan lima kursi. Sementara, Dapil 7 dengan lima kursi meliputi Wawo , Lambitu, dan Palibelo.

Sedangkan pada rancangan 3 terjadi penggabungan dapil dan penambahan kursi. KPU mengajukan Dapil 1 yang semula delapan kursi kini menjadi sembilan kursi. Dapil 2 dan 3 digabung dengan jumlah 12 kursi. Sementara, dapil lain tetap dengan komposisi semula.

Ketua Komisi I DPRD Bima Rafidin sepakat dengan ada penambahan atau pemekaran dapil. ”Dapil 6 ini ada 10 kursi. Terlalu banyak itu. Jadi saya sepakat dimekarkan atau ada penambahan Dapil 7. Jadi Dapil 6 dan 7 masing-masing lima kursi,” katanya, kemarin.

Baca Juga :  Innalillahi! Pria di Bima Ini Tega Aniaya Istri Hingga Tewas

Untuk penggabungan Dapil 3 dengan Dapil 2, politisi PAN ini menolak dengan tegas. Begitu juga dengan pengurangan kursi Dapil 3, dari enam kursi menjadi lima kursi. ”Tidak boleh dikurangi dari enam kursi, apalagi menggabungkan seperti dulu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pemekaran dapil yang sudah berjalan selama tiga tahun ini untuk tujuan pemerataan pembangunan di segala bidang wilayah Dapil 3. Karena selama ini, wilayah Dapil 3 tidak banyak disentuh pembangunan. ”Kalau tidak ada pokir dewan, mana ada pembangunan di sana. Jika digabungkan seperti dulu, maka wilayah Dapil 3 akan jauh lebih tertinggal,” ujarnya.

Rafidin mempertanyakan rancangan KPU menggabungkan dan mengurangi serta penambahan kursi di beberapa dapil. Kalau terjadi opsi penggabungan dapil, sambung dia, kinerja KPU bukan semakin maju, tapi kian buruk. ”Apa maksudnya, apa tujuannya KPU ini? KPU sama hal merusak tatanan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik,” sorotnya.

Dia setuju dengan penambahan Dapil 7. Ini menjadi solusi terbaik agar terjadi pemerataan pembangunan ke depan. ”Jadi, warga Belo dan Langgudu bisa mengirim wakil rakyat ke depan. Begitu juga dengan warga Palibelo, Lambitu, dan Wawo,” tandasnya. (jlo/gun/r8)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks