BIMA-Ratusan perangkat desa di Kabupaten Bima menggedor kantor Bupati Bima, Rabu (25/1). Massa aksi yang didominasi Sekretaris Desa ini menuntut kejelasan status kepegawaian seperti yang disandang ASN.
Koordinator Aksi (Korlap) Amirudin mengaku, selama ini perangkat desa tidak termasuk dalam kategori PNS, PPPK atau honorer. Kondisi itu sangat dikhawatirkan, karena posisi perangkat desa saat ini diganti tergantung selera Kepala Desa (Kades).
Untuk itu, dia meminta Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri agar mengeluarkan rekomendasi penetapan status perangkat desa. Terlebih, wacana perpanjangan jabatan kepala desa sudah santer dibahas saat ini.
“Keberadaan perangkat desa pun harus dilirik,” pinta dia saat berorasi di atas mobil.
Tidak hanya itu, Amirudin juga menyinggung sudah banyak kasus pemberhentian perangkat desa. Terutama usai berlangsung pemilihan Kades. Fakta itu, bahkan dianggap sebagai tradisi, padahal bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.
Harusnya, sambung dia, jika perangkat desa ingin diberhentikan harus melalui tahapan sesuai aturan berlaku. Bukan sesuai selera Kades.
“Harus terukur dan teruji, bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu,” terang Sekretaris Desa Rade Kecamatan Madapangga ini.
Amir juga menyorot kesejahteraan perangkat desa. Karena selama ini, tidak sedikit daerah yang belum menerapkan SILTAP dibayar setiap bulan dan masih banyak yang di bawah setara PNS Golongan A.
“Masih banyak daerah yang masih menerima SILTAP atau insentif empat bulan sekali bahkan lebih,” tandasnya.
Dari sejumlah tuntutan itu, dia berharap dapat diakomodir dan diteruskan Pemda Bima ke pemerintah pusat. Jika tidak, dia mengancam akan kembali turun dengan massa yang lebih banyak lagi. “Tidak hanya itu, bahkan kami sudah komitmen akan mogok kerja nanti,” ancamnya.
Aksi ratusan perangkat desa ini ditemui Asisten I Pemkab Bima, Fatahullah. Da juga setuju dengan sejumlah tuntutan perangkat desa dan dijanjikan akan meneruskan ke pemerintah pusat. (gun/r8)
