Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

Ibrahim Klaim Kesalahan Administrasi, Polda NTB: Itu Hak Dia Membantah

Kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di Bima

MATARAM-Direktur CV Rahmawati H Ibrahim membantah telah menyelewengkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bima. Dia menegaskan pula bahwa kasus yang sedang ditangani Polda NTB ini hanya kesalahan administrasi.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan, tersangka punya hak untuk membantah dan membela diri. Tetapi pihaknya menetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang kuat. ”Itu hak dia membantah,” tegasnya kepada Lombok Post, Jumat (25/11).

Jika keberatan, dia mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum lain. Menurut Artanto, tersangka punya hak untuk praperadilakan bila merasa tidak bersalah. ”Yang bersangkutan punya hak untuk praperadilan, menyampaikan pembenaran saat pemeriksaan,” jelas dia.

Kabid mengungkapkan, tersangka juga punya hak untuk menyampaikan pembelaan di pengadilan. Kesempatan itu bisa ditempuh tersangka jika merasa tidak melakukan tindak pidana. ”Kan dia punya hak-hak itu. Dia juga ngomong di media tanpa pembuktian, itu hak dia juga,” cetusnya.

Artanto kembali menegaskan, penetapan tersangka ini sudah melalui serangkai penyelidikan. Dari penyelidikan itu ditemukan unsur tindak pidananya, sehingga dinaikan ke tahap penyidikan. ”Jadi penetapan tersangka kasus ini ada alat buktinya,” ujarnya.

Baca Juga :  Tersangka Dugaan Korupsi Bantuan Saprodi di Bima Tak Ditahan

Kini, berkas perkara H Ibrahim sudah dilengkapi. Penyidik telah memenuhi petunjuk jaksa peneliti Kejati NTB. ”Sudah dilimpahkan untuk kedua kalinya ke jaksa,” ungkapnya.

Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera membenarkan sudah menerima pelimpahan berkas perkara H Ibrahim. ”Berkasnya masih kami teliti,” kata dia.

Direktur CV Rahmawati H Ibrahim membantah semua sangkaan terhadap dirinya. Menurut dia, tidak satu pun bukti yang telah ditemukan Polda NTB yang mengarah atau melakukan monopoli dagang. Sehingga menimbulkan pupuk langka di wilayah penyalurannya. Yaitu Kecamatan Belo, Bolo, Donggo, Madapangga, Sape, Soromandi, dan Woha

”Kalau ada kelangkaan dan harga pupuk mahal, diduga itu di luar sepengetahuan Distributor CV Rahmawati. Bisa juga diduga berasal dari pengecer lain yang bernaung di bawah distributor pupuk lain,” sebut Penasihat Hukum H Ibrahim, I Made Yasa dan Fandy Sanjaya, Kamis (24/11).

Pengecer yang bernaung di bawah CV Rahmawati, lanjutnya, selalu diberikan imbauan secara tertulis. Imbauan itu berisi larangan untuk tidak menjual pupuk melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). ”Kalau terbukti melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi,” tegasnya.

Baca Juga :  Peringatan HAN di Dompu Jadi Momentum Memenuhi Hak Anak

Dalam kasus ini, H Ibrahim dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf a jo pasal 1 sub 1E huruf A Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 huruf a jo pasal 8 ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut diterangkan, barang-siapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

H Ibrahim juga disangka melanggar Perpu RI Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan 4. Ditambah Perpres Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan jo pasal 30 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 dan Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. (jlo/r8)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks