Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

Tolak Gabung Dapil dan Pengurangan Kursi, KPU Bima Dinilai Zalimi Warga

MATARAM-Rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi dalam Pemilu 2024 mendapat penolakan dari mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Donggo Mataram (HMDM) menilai KPU Bima menzalimi masyarakat Dapil III. “Tiga opsi penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD itu merugikan warga Dapil III. Alokasi kursi untuk Dapil III dikurangi,” kata Ketua HMDM Ashabul Sahid, kemarin.

Dia mempersoalkan rancangan KPU yang jauh nilai-nilai kearifan dan keadilan. Terutama penggabungan Dapil II dan II. Menurut dia, KPU hanya mempertimbangkan aspek demografi semata. Sementara kondisi teritorial, jumlah kecamatan, dan pembangunan diabaikan.

”Saya menduga ini permainan politik. KPU secara tidak langsung memandang rendah masyarakat Donggo, Soromandi, Sanggar, dan Tambora,” duga dia.

HMDM secara tegas menolak seluruh rencana KPU tersebut. Terlebih lagi, setiap opsi ada pengurangan kursi untuk Dapil III. Sementara Dapil lain ada yang tak tersentuh dari pengurangan alokasi kursi. ”Kita minta KPU untuk meninjau kembali rancangan tersebut. Kita ingin Dapil III tidak mengalami perubahan, sebagaimana dalam Pileg 2019,” desaknya.

Sekretaris HMDM Sastriawan menilai KPU terlalu kentara bermain politik dengan mempertaruhkan masyarakat Dapil III. Dia menyerukan pemuda, mahasiswa, tokoh politik, tokoh masyarakat, dan akademisi Dapil III untuk bersuara.

Bagi dia, tidak ada urgensinya penataan dapil dan alokasi kursi tersebut jika poin utamanya hanya mengorbankan kepentingan masyarakat Dapil III. “Kalau KPU tidak menimbang dengan arif aspirasi kami, maka kami menolak Pileg 2024,” tegas.

Ketua Himpunan Mahasiswa Soromandi (HIMSI) Mataram Liana menilai tiga opsi penataan dapil dan alokasi kursi sangat merugikan Dapil III. Selain pengurangan kursi, KPU juga penggabungan Dapil II dan III.

Baca Juga :  Sedot Anggaran Rp 78 Miliar, Masjid Termegah di Bima Akhirnya Rampung

“Pada opsi pertama dan kedua, Dapil III menjadi korbannya. Dari 6 kursi dikurangi menjadi 5 kursi. Parahnya lagi, pada opsi ketiga, Dapil II dan III akan digabung,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, rencana KPU ini sangat tidak berpihak kepada masyarakat Donggo, Soromandi, Sanggar dan Tambora yang tergabung di Dapil III. Meski belum ditetapkan, tetapi opsi yang ditawarkan KPU ini telah merusak tatanan demokrasi. “Jika begini opsinya, demokrasi bukannya maju, sebaliknya demokrasi malah kian mundur,” sorotnya.

Dia mengulas, pemekaran dapil pada Pemilu 2019 tujuannya agar pembangunan merata. Karena selama ini wilayah Donggo, Soromandi, Sanggar dan Tambora selalu dianak tirikan dan jarang disentuh kebijakan pemerintah.

“tetapi dengan adanya DPRD, warga sudah mulai menikmati pembangunan dari pokir. Kan ini maksud pemekaran dapil 2019 lalu,” tegasnya.

Liana menolak perubahan komposisi dapil dan alokasi kursi dewan seperti yang diinginkan KPU Bima. Karena itu, dia mendesak KPU agar tidak mengurangi alokasi kursi Dapil III dan menggabungkan dengan Dapil III.

Dia menambahkan, komposisi dapil dan alokasi kursi harus tetap merujuk pada Pemilu 2019 lalu. “Semua warga Dapil III harus bersuara, menolak pencanangan dapil dan alokasi kursi oleh KPU,” tegasnya.

Ketua KPU Bima Imran belum memberikan penjelasan atas tiga opsi pencanabgan dapil dan alokasi kursi. Dia beralasan sedang berduka karena ibundanya meninggal dunia. ”Senin (hari ini) saja. Saya masih berduka, ibu meninggal,” kata dia menjawab Lombok Post, kemarin.

Baca Juga :  Dikerjakan Tahun Depan, Perbaikan Jembatan Jatibaru Habiskan Rp 4 Miliar

Diketahui, KPU Bima telah mengumumkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD dalam Pemilu 2024. Ada tiga opsi rancangan yang dibuat KPU. Di antaranya, ada pengurangan dan penambahan kursi, pengurangan dan penambahan dapil, dan pemekaran dapil.

Semula, ada enam dapil dengan jumlah 45 kursi dewan. Rinciannya, Dapil 1 meliputi Monta, Parado, Woha dengan delapan kursi; Dapil 2, Bolo dan Madapangga dengan tujuh kursi; Dapil 3, Donggo, Sanggar, Soromandi, dan Tambora dengan enam kursi; Dapil 4, Ambalawi dan Wera lima kursi; Dapil 5, Lambu dan Sape dengan sembilan kursi; dan Dapil 6, Belo, Lambitu, Langgudu, Palibelo, dan Wawo dengan 10 kursi.

Pada rancangan satu, KPU membuat opsi mengurangi kursi Dapil 3, dari enam kursi menjadi lima kursi. Sementara, Dapil 1 terjadi penambahan kursi, dari delapan kursi menjadi sembilan kursi.

Rancangan dua, ada penambahan dapil, penambahan kursi, dan pengurangan kursi. Dapil 1 ditambah satu kursi, dari delapan kursi menjadi sembilan kursi. Dapil 3 terjadi pengurangan kursi, dari enam kursi menjadi tujuh kursi. Terdapat pemekaran Dapil 6 yang semula mencakup Belo, Langgudu, Wawo , Lambitu, dan Palibelo. Dalam rancangan itu, Dapil 6 meliputi Belo dan Langgudu dengan lima kursi. Sementara, Dapil 7 dengan lima kursi meliputi Wawo , Lambitu, dan Palibelo.

Sedangkan pada rancangan tiga terjadi penggabungan dapil dan penambahan kursi. KPU mengajukan Dapil 1 yang semula delapan kursi kini menjadi sembilan kursi. Dapil 2 dan 3 digabung dengan jumlah 12 kursi. Sementara, dapil lain tetap dengan komposisi semula. (jlo/r8)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks