alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Minyak Mentah Anjlok, MTI Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM Transportasi

MATARAM-Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTl) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Khususnya solar subsidi dan solar non subsidi untuk transportasi,” kata Bambang Haryo Soekartono saat di Media Center BHS, kemarin (03/05/2020).

Desakan ini dipicu lantaran sekarang harga minyak mentah dunia harganya anjlok. Serta multiplier effect atau dampak berganda yang akan muncul ketika harga solar industri diturunkan sesuai harga pasar dunia saat ini.

“Sekarang waktunya pemerintah menyelamatkan rakyat dan perekonomian karena harga minyak dunia anjlok dan industri tengah lesu,” terangnya.

Pria yang menjadi Bacabup Sidoarjo ini meyakini saat BBM solar diturunkan bakal menghidupkan kembali dunia industri dan transportasi. Apalagi saat ini kondisinya terpuruk dampak pandemi Covid-19.

“Kalau sektor industri dan transportasi hidup, maka akan menggugah perekonomian rakyat,“ ujar Bambang atau akrab disapa BHS.

Selain itu, langkah perusahaan yang hendak merumahkan karyawannya bisa diminimalisir. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakal menggeliat kembali. Bagi BHS saat ini pemerintah harus memperhatikan desakan itu. Karena kebutuhan dasar serta beban terbesar industri adalah energi atau BBM. Jika dikalkulasikan, bebannya mencapai 30 sampai 60 persen dari seluruh biaya produksi.

“Desakan ini agar perekonomian tetap membaik dan daya beli masyarakat terdongkrak (naik),” ucapnya.

Tidak hanya itu, kata mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, jika harga solar diturunkan maka akan berdampak pada penurunan harga listrik. Karena 20 persen listrik disuplai dari tenaga diesel (solar). Apalagi, saat ini harga batubara juga sudah anjlok drastis.

Ia mengulas saat tarif listrik turun, secara ekonomi bakal membantu perekonomian rakyat. Bahkan mampu membuat dunia usaha dan UMKM kembali hidup. Hal ini bisa berimbas pada daya beli masyarakat tetap stabil. Begitu juga sektor dunia pariwisata, hotel dan restoran akan terbantu. Sehingga tidak akan ada kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Karena itu, politisi Partai Gerindra ini meminta Presiden Jokowi beserta menteri keuangan dan menteri perekonomian mendesak menteri ESDM dan Pertamina. Agar segera menurunkan harga solar subsidi dan non subsidi sesuai harga internasional yang sesungguhnya berkisar Rp 3 ribu per liter. Penurunan harga solar subsidi dan non subsidi itu berdampak besar bagi perekonomian.

Sementara untuk BBM kendaraan pribadi yakni jenis premium menurutnya tidak perlu diturunkan. Tujuannya membatasi mobilitas warga saat pandemi Covid-19.

“Inilah saatnya Pak Presiden Jokowi menunjukkan kinerjanya yang pro rakyat sekaligus membuktikan Nawacitanya,” jelasnya.

Menurut BHS, jika harga solar subsidi dan non subsidi turun 50 persen bakal menekan biaya transportasi dan distribusi logistik. Saat usaha transportasi mampu bergerak normal maka akan memperlancar kembali pasokan logistik ke semua wilayah kepulauan di Indonesia dengan harga murah.

Menurutnya saat ini, sejumlah negara penghasil minyak seperti Malaysia, Rusia, Brunei Darussalam dan Amerika sudah mematok harga BMM setara Rp 2 ribu- 4 ribu per liter. Selanyaknya di Indonesia sebagai penghasil minyak juga menyesuaikan dan menurunkan harga minyak (solar) itu.

Gas internasional juga mengalami penurunan harga di posisi 2-3 Dolar Amerika per Million British Thermal Unit (MMBTU). Jika harga gas turun maka harga pupuk diyakininya juga akan turun 50 persen. Ini tentu membantu iklim dunia pertanian. (nur/r10)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks