alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Penyaluran Bansos Diharapkan Bantu Percepat Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak negatif yang signifikan terhadap sektor ekonomi. Bukan hanya kesulitan yang dialami masyarakat miskin, tetapi juga secara nasional dan global.

Khusus untuk mengatasi masalah ekonomi yang dialami masyarakat miskin dan yang terdampak Covid-19, pemerintah telah menjalan program sejumlah bantuan sosial (bansos). Baik bansos yang bersifat reguler maupun nonreguler.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tb Achmad Choesni mengungkapkan, pemerintah berharap itu dapat membantu meringankan beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Yang juga tidak kalah penting dari sudut ekonomi makro, kita sudah mendapatkan angka pertumbuhan yang sangat baik dari kuartal terakhir,” ungkapnya dalam keterangannya, Kamis (2/9).

Baca Juga :  Jepang, Tiongkok, dan Indonesia Tinggalkan Dolar AS dalam Transaksi

Choesni menambahkan bahwa memang sebenarnya bansos yang disediakan, baik reguler maupun nonreguler harapannya tidak hanya disalurkan dan diterima oleh KPM, tetapi juga dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Alhasil, konsumsi rumah tangga yang dilakukan bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

“Yang pasti kita ingin menjaga daya beli ekonomi. Dengan meningkatnya penggunaan bisa meningkatkan daya beli ekonomi di Indonesia. Kita tentu ingin mengharapkan pemulihan ekonomi cepat terlaksana,” tandasnya.

Hingga saat ini, penyaluran bansos misalnya Bantuan Sosial Tunai (BST) mencapai 9,8 juta KPM dari 10 juta KPM. Sedangkan, untuk 28,8 juta KPM terdiri dari 10 juta KPM reguler PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Program Sembako Non-PKH yang menerima bansos beras berupa 10 kg per KPM sekali salur.

Baca Juga :  Penyaluran Bansos Lewat Bank, Menkeu: Tingkatkan Penetrasi Keuangan

Tak kalah penting, pemerintah juga memberikan subsidi listrik berupa diskon tarif 50 persen untuk pelanggan 450 VA dan 25 persen untuk pelanggan 900 VA untuk KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Yang jelas kita harus bekerja sama. Kalau frasanya Pak Presiden, kita harus bekerja keroyokan bukan hanya kementerian/lembaga di pusat tapi juga pemda, masyarakat, dan TNI/Polri,” pungkas Choesni. (JPG)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/