alexametrics
Rabu, 2 Desember 2020
Rabu, 2 Desember 2020

SPN Desak UMP NTB Naik 4-8 Persen

MATARAM–Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB menentang kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang tidak naik.

Ketua DPD SPN NTB Lalu Wira Bakti mengatakan, keputusan itu membuat buruh seakan sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah pengesahan UU Cipta Kerja, kini ditambah lagi Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan soal Ketetapan UMP 2021 yang semakin menghimpit.

”Padahal Gubernur bisa mengabaikan keputusan SE tersebut. Karena dialah yang berhak menentukan kebijakan di daerah,” ujarnya, kepada Lombok Post, Senin (2/11/2020).

Dia turut memprotes kinerja dewan pengupahan. Mereka dinilai lebih berpihak pada pengusaha. Tidak peka melihat kesulitan yang menerpa kaum pekerja dalam masa pandemi. Untuk itu, pihaknya mendesak pemprov bersikap tegas.

Pihaknya mendesak provinsi menaikkan UMP NTB kisaran 4-8 persen. ”Daerah lain saja bisa masa NTB nggak,” kritiknya.

Menurutnya, tidak menaikkan UMP dengan alasan perekonomian yang terus merosot, bukan keputusan yang tepat. Hal ini justru membuat daya beli pekerja makin menurun. Jika terus terjadi, ini malah menjadi ancaman  bagi pertumbuhan ekonomi yang ditopang sisi konsumsi ”Apalagi tak ada jaminan bahwa harga kebutuhan pokok tidak naik di tahun 2021,” katanya.

Diingatkan juga, selain sektor pariwisata, tidak semua sektor usaha mengalami kerugian parah akibat Covid-19. Para pengusaha juga sudah mendapatkan segelintir bantuan keringanan dari pemerintah. ”Siapa tahu 2021 kondisinya sudah membaik. Mereka membaik tapi kemaslahatan buruh bisa jadi tetap begini-begini saja,” tambahnya.

Subsidi upah yang disiapkan pemerintah sebagai bantalan tak naiknya UMP juga dinilai percuma. Syarat menerima subsidi upah yakni terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tidak semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya di BPJS. Sebagian perusahaan juga memilih menghentikan iuran di tengah jalan. ”Kami tidak mengada-ngada. SPN punya datanya. Bahwa banyak perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS,” tegasnya.

Ia juga mendesak pemerintah provinsi melibatkan pihaknya untuk masuk dalam sistem kebijakan dewan pengupahan. Anggotanya banyak, sehingga  bisa mengakomodir kebutuhan dan keinginginan untuk menyejahterakan para pekerja.

Termasuk untuk penyaluran bantuan dengan memberikan data anggota. ”Perwakilan buruh harus bisa mengakomodir. Pemerintah juga tidak bisa hanya dengan mengandalkan satu serikat saja,” ujarnya.

Jika permintaan kenaikan upah tak dikalbulkan, SPN bersama serikat buruh lainnya akan melakukan aksi demonstrasi 9 November mendatang. ”Kita harap aksi ini bisa menyadarkan pemerintah,” imbuhnya. (eka/r9)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pegadaian Catat Kinerja Positif Meski Pandemi

”Ini dari jumlah total pembiayaan kedua program kami, yakni gadai dan non gadai,” ujar M Arif Fanany, kepala Departemen Mikro PT Pegadaian Persero Area Ampenan, Selasa (1/12/2020).

STIE AMM Disegel, Pihak Terkait Diingatkan Jangan Korbankan Mahasiswa

”Secara psikologis kan trauma itu (mahasiswa, Red),” kata Pengamat Pendidikan Prof H Mahyuni, saat dikonfirmasi Lombok Post, Selasa (1/12/2020).

Dikbud NTB Semprot Kepala Sekolah, Tak Libatkan KTU Susun RKAS

”Kelihatan ini pada saat kita evakin (evaluasi kinerja, Red),” jelasnya, saat pembukaan rapat koordinasi dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik SMA tahap III untuk Pulau Sumbawa, di Senggigi, Senin malam (30/11/2020).

HARUM Jadikan RTH sebagai Pengendali Banjir

Sebagai sebuah wilayah yang berada di hilir sungai Mataram kerap mendapatkan air kiriman dari hulu ketika musim penghujan tiba. Ditambah dengan hujan di Mataram, kiriman air dalam jumlah besar mengakibatkan terjadinya genangan dan banjir.

Menolak Miskin, Pusparini, Tukang Sapu Jalan yang Memilih Keluar dari PKH

Banyak orang kaya bermental miskin. Namun ada juga masyarakat kurang mampu tapi bermental kaya. Pusaparini, warga Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur salah satunya.

Pemkot Mataram Berencana Gaji 1800 Ketua RT

Rancangan APBD tahun anggaran 2021 telah ditetapkan oleh DPRD Kota Mataram dan eksekutif, kemarin (30/11). Dalam APBD tahun 2021 ini, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di akhir masa jabatannya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Subsidi Upah, Guru Honorer dapat Rp1,8 Juta

Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS yang selama ini ikut terdampak pandemi COVID-19.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.
Enable Notifications    OK No thanks