alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

Meski Terdampak Korona, Menaker Wajibkan Pengusaha Tetap Bayar THR untuk Pekerja

PANDEMI Covid-19 turut membuat kondisi perekonomian lesu. Banyak buruh khawatir situasi ini akan berdampak pada tunjangan hari rayanya (THR). Merespon hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan,  THR keagamaan akan tetap dibayarkan oleh pengusaha pada buruh.

”THR merupakan bagian dari pendapatan non upah yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh,” tegas Ida dalam Rapat Kerja (Raker) teleconferene dengan Komisi IX DPR Kamis (2/4) malam.

Ida mengatakan, ketentuan tersebut sudah menjadi amanat aturan peraturan perundang-undangan. Mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa THR wajib diberikan maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Jika melebihi batas waktu tersebut, pengusaha dapat dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar.

”Pengenaan denda ini bukan berarti menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada Pekerja/Buruh ya,” jelasnya. Selain itu, aka nada sanksi administrasi yang ditambahkan ketika THR tidak dibayarkan.

Mengenai kondisi pengusaha yang kesulitan membayar THR, Ida menyarankan ada dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh untuk menyepakati pembayaran THR tersebut. Misalnya, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR sekaligus maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

Kedua, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Namun, ketika jangka waktu penundaan yang disepakati telah berakhir dan perusahaan tetap tidak membayar THR maka akan dikenakan sanksi.

”Atas dasar hasil pemeriksaan pengawas dan rekomendasi yang diberikan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani mengakui bahwa kondisi saat ini merupakan situasi yang sulit bagi pelaku usaha semua sektor tak terkecuali. ”Jadi kemungkinan akan sangat berat bagi pengusaha untuk membayarkan hak THR. Mungkin perusahaan harus membuat kesepakatan bipartite, yaitu kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja,” ujar Shinta.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani juga mengatakan bahwa keputusan tersebut akan sangat berat bagi pelaku usaha. Namun Rosan menegaskan pengusaha akan tetap mengupayakan hak THR pekerja bisa terpenuhi. ”Bayar THR itu kan undang-undang, jadi harus dipenuhi,” ujar Rosan.

Namun Rosan memberikan catatan bahwa perusahaan tidak semua memiliki kekuatan kas yang sama besar. Sehingga di situasi yang sulit ini, tak menutup kemungkinan perusahaan akan mengkomunikasikan skenario-skenario alternatif pemberian THR pada karyawan. ”Jika pada nantinya terpaksa ada yang harus mengambil opsi pembayaran THR yang tidak tepat waktu misalnya, atau diberikan bertahap (dicicil, red), kami berharap kemenaker tidak memberikan pinalti,” pungkasnya.(JPG/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Masuk Destinasi Wisata Terpopuler Asia 2020, Lombok Siap Mendunia

”Kalau masuk di ranking dunia artinya kita adalah destinasi yang memang layak untuk dikunjungi,” kata Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB Awanadi Aswinabawa, Rabu (5/8/2020).

Buntut Penutupan Savana Propok, TNGR Perketat Pemeriksaan Pengunjung

”Dengan penutupan ini semua akan lihat, kalau berbuat begitu pasti akan ditutup,” kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dedy Asriady, Rabu (5/8/2020).

Kasus Sewa Lahan Desa Sesela, Penyidik Perdalam Keterangan Saksi

Berkas penyidikan kasus dugaan korupsi penyewaan lahan untuk pembangunan tower tahun 2018 masih dilengkapi. Sejumlah saksi diperiksa maraton untuk melengkapi berkas penyidikan. ”Yang sudah kita periksa baru Ketua RT dan ada juga dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” kata Kajari Mataram Yusuf, Rabu (5/8).

Efek Pandemi, Omzet Penjual Perlengkapan Sekolah di Mataram Merosot

”Tak hanya buku paket dan buku tulis saja. Hampir seluruh jenis peralatan sekolah alami penurunan penjualan. Bahkan menjalar ke barang-barang peralatan kantor,” katanya.  

Totalitas dalam Melindungi Hak Pilih

SALAH satu asas penting dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan adalah asas jujur. Kata jujur ini tidak hanya muncul sebagai asas penyelenggaraan pemilu/pemilihan, namun juga hadir sebagai prinsip dalam penyelenggaraannya. Setiap kata yang disebut berulang-ulang apalagi untuk dua fondasi yang penting (asas-prinsip) maka kata itu menunjukkan derajatnya yang tinggi.

Sanksi Tak Pakai Masker, Bayar Denda atau Bersihkan Toilet Pasar

Peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular berlaku efektif bulan ini. Denda bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar lebih berat dibandingkan warga biasa.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Ungkap Dugaan Pembunuhan LNS, Polres Mataram Periksa 13 Saksi

Penemuan jasad LNS, 23 tahun dalam posisi tergantung di dalam sebuah rumah di di perumahan BTN Royal, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram menyisakan tanda tanya. Penyidik Polresta Mataram  memeriksa sejumlah saksi secara maraton.
Enable Notifications.    Ok No thanks