MATARAM-Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat (BP3MI NTB) mendorong pencegahan keberangkatan PMI nonprosedural dari Pulau Sumbawa. ”Kami mengusulkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengaktifkan kembali Pos Pantau PMI di Pelabuhan Poto Tano Sumbawa dan Pelabuhan Khayangan Lombok Timur,” kata Kepala BP3MI NTB Mangiring Hasoloan Sinaga.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain pencegahan keberangkaan Ilegal, sosialisasi migrasi yang aman. Serta peningkatan kompetensi atau pelatihan bagi CPMI yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Adapun capaian program BP3MI NTB tahun 2022 adalah salah satunya jumlah penempatan PMI sebanyak 17.255 PMI. Negara penempatan terbanyak Malaysia dan pelayanan pendataan kepulangan PMI sebanyak 29.115 PMI. Pelayanan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak. ”Salah satunya adalah tindak lanjut dari MOU yang telah ditanda tangani oleh BP2MI dengan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB, dalam ruang lingkup MoU,” tambahnya.
Selain itu perlu adanya peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal NTB. Upaya pemerintah NTB dalam meningkatkan Kompetensi CPMI adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) Lombok timur. BPVP memiliki program pelatihan kompetensi bagi CPMI dengan berbagai jenis pelatihan yang diberikan. ”Antara lain pelatihan bahasa, pelatihan pemeliharaan sawit, dan pelatihan domestic worker,” terangnya.
Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sabar mengatakan bekerja sama dengan BP3MI NTB melatih Bahasa Jepang dan Korea sebanyak 11 paket. Ada juga Pemeberdayaan Kewirausahaan PMI Purna sebanyak 10 paket. ”Tahun ini pun pelatihan tetap dilaksanakan dengan mengharapkan peran aktif dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten/kota,” imbuh Sabar. (nur/r9)
