alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Relaksasi Pajak Hotel Beri Angin Segar bagi Dunia Usaha NTB

MATARAM-Relaksasi atau keringanan berupa pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan (PBB-P2) 50 persen bagi pengusaha hotel diapresiasi pelaku usaha travel. Badrun, ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB menilai kebijakan ini juga berdampak positif pada iklim bisnis agen perjalanan.

Boleh jadi, kerja sama yang dilakukan antara pihak hotel dan travel akan berefek pada penentuan harga akomodasi menjadi lebih murah. Pihak travel pun menjadi lebih percaya diri menawarkan tarif terjangkau pada wisatawan. ”Jika hotel mendapat keringanan kan otomatis kami travel juga bisa diberikan harga lebih terjangkau,” katanya, (6/9).

Pemberian relaksasi denda pajak berlaku tiga bulan, September hingga November mendatang. Pengurangan PBB harus melalui pengajuanan permohonan. Kebijakan ini diyakininya menjadi salah satu upaya membantu pemulihan sektor ekonomi serta keterpurukan selama pandemi.

Baca Juga :  DPR: SNI HPTL Dorong Pertumbuhan Industri dan Perlindungan Konsumen

”Tentu dampak positifnya juga bisa dirasakan oleh kami bahkan customer,” katanya.

Meski demikian kata dia, kebijakan seperti ini harusnya diterapkan secara merata. Tak hanya bagi sektor perhotelan di Kota Mataram, melainkan seluruh NTB. Sebab dampak pandemi juga dirasakan berbagam sektor usaha lainnya. Pihak travel misalnya. Tak banyak aktivitas bisnis yang berjalan selama dua tahun ini. ”Tentu anggota kami sangat butuh insentif layaknya sektor perhotelan, apa pun bentuknya,” imbuhnya.

Hal yang sama dikatakan Dewantoro Umbu Jokaketua Association of the Indonesian Tours and Travel (Asita) NTB. Menurutnya, relaksasi yang dapat diberikan pemerintah pada pengusaha travel salah satunya seperti perluasan relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) 21. PPh pasal 21 sendiri merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Baca Juga :  Wisata Halal Harusnya Milik NTB

”Mungkin pusat punya kewenangan akan hal itu, tapi pemda juga bisa menyesuaikan,” katanya.

Ketut Murta Jaya, ketua Senggigi Hotel Association juga menyayangkan kebijakan yang hanya berlaku di Kota Mataram. Pihaknya pun sudah mengajukan relaksasi yang sama pada pemkab setempat dan masih menanti respons pemerintah. ”Bagus, artinya sangat responsif. Ini yang harus dicontoh pemerintah kabupaten lainnya,” imbuhnya. (eka/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/