alexametrics
Sabtu, 6 Juni 2020
Sabtu, 6 Juni 2020

Usulan Kenaikan UMP NTB 2020 Sudah di Atas Meja Sekda

MATARAM– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB telah mengajukan rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB 2020 kepada Gubernur NTB. Pengajuan tersebut, telah disetujui semua pihak, pekerja maupun perusahaan.

Kepala Disnakertrans NTB Agus Patria mengatakan, hal tersebut mengikuti persetujuan yang telah diambil oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, serikat pekerja, dan serikat pengusaha. Sehingga, rekomendasinya telah diajukan. Pihaknya telah menyelenggarakan pertemuan ulang antar Dewan Pengupahan pekan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB dan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) NTB lalu. ”Sudah masuk di meja Sekda rekomendasinya. Rapat kedua kalinya, dari Apindo juga ada dan semua pihak sudah tanda-tangan,” katanya.

Sebelumnya penyerahannya ke gubernur sempat ditunda. Itu karena ada penolakan Apindo NTB karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan UMP.

UMP di NTB pada 2020 naik 8,51 persen. Itu sesuai dengan keputusan telah ditetapkan oleh kementrian beberapa waktu lalu. Dalam penetapannya, turut dihitung terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. ”Kita hitung kemampuan perusahaan, kemudian bagaimana produktifitas berjalan dengan baik. Naiknya sudah pas, karena semua pihak memberikan pertimbangan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Apindo NTB Ni Ketut Wolini, mengakui pihaknya telah menyetujui besaran kenaikan 8,51 persen UMP NTB. Sehingga menunggu hasil keputusan dari pemerintah saja. ”Rapat kedua kita diundang dan sudah sepakat (naik) menjadi Rp. 2.183.833,” katanya.

Menurutnya, dari perusahaan sama sekali tidak merasa keberatan atas kenaikan tersebut. Kenaikan diambil melalui pertemuan Dewan Pengupahan yang sesuai dengan aturan PP 78 Tahun 2015. ”Kami pengusaha sebenarnya tidak ngotot sekali. Suka tidak suka harus tunduk kepada aturan pemerintah,” ujarnya.

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan yang merujuk pada PP 78 Tahun 2015, diatur sejumlah hal. Antara lain Gubernur wajib menetapkan UMP Tahun 2020 dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. (tea/r9)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Korona Masih Tinggi, Destinasi Wisata Mataram Belum Dibuka

MATARAM-Destinasi wisata Kota Mataram masih akan ditutup. Meski pemkot sudah mengambil langkah untuk pra new normal. ”Yang pasti belum kita buka dalam waktu dekat,”...

Japnas-Pemprov NTB Perkuat Peluang Ditengah Pandemi Covid-19 Saat New Normal

MATARAM–Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) mengambil inisiatif, menjajaki peluang bangkit ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dan dunia saat ini. Japnas menggandeng Pemprov NTB,...

Astra Motor Hadirkan Promo Hot Deals Special Juni

MATARAM- Astra Motor NTB setiap bulannya selalu memberikan penawaran paket promo yang sangat menarik khusus untuk konsumen setia Honda. Bulan Juni 2020 ini Honda...

Beban Bertambah, Selain BPJS Pekerja Harus Bayar Iuran Tapera

JAKARTA–Sistem Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan mewajibkan seluruh pekerja baik sektor pemerintah maupun swasta untuk menjadi peserta. Meski demikian, hanya masyrakat dengan penghasilan rendah...

Batal Berangkat Tahun Ini, Sebagian Besar Jamaah Tak Tarik Dana Haji

JAKARTA–Calon jamaah haji (CJH) diperkirakan lebih memilih tidak menarik uang setoran pelunasan ongkos hajinya. Sejak pembatalan haji diputuskan 2 Juni lalu, sampai kemarin (3/6)...

NTB Coba-coba “New Normal”, Mulai dari Masjid dan Pusat Perbelanjaan

MATARAM-Tidak ada daerah di NTB layak new normal. Dari 102 daerah yang dipersilakan pemerintah pusat menerapkan New Normal, tak ada satu pun daerah dari...

Paling Sering Dibaca

Cek Korona di Mataram, Biaya Rapid Test Rp 400 Ribu, Swab Rp 1.250.000

MATARAM-Di masa New Normal, hasil rapid test dan swab sangat dibutuhkan. Misalnya jika Anda ingin bepergian dengan menggunakan pesawat. Padahal, biaya untuk rapid test dan...

Jenazah Positif Korona, Warga di Kediri Lobar Tolak Pemakaman Standar Covid-19

GIRI MENANG-Sejumlah warga di Kediri, Lombok Barat  menolak mengikuti arahan pemerintah. Kaitannya dengan standar protokoler Covid-19 untuk pemakaman warga yang dinyatakan positif Korona. Seorang warga...

Siap-siap, Pendaftaran CPNS Lulusan SMA Dibuka 1 Juni

JAKARTA–Pemerintah mengumumkan tahun ini bakal membuka seleksi CPNS baru untuk lulusan SMA sederajat melalui jalur sekolah kedinasan. Kuotanya belum ditetapkan. Politeknik Keuangan Negara STAN,...

RS Mulai Kewalahan, Dokter Tertular, Ruang Isolasi Pasien Korona di Lombok Penuh

MATARAM-Selain banyaknya tenaga medis tertular virus Korona, rumah sakit rujukan Covid-19 di NTB mulai over kapasitas. Jumlah pasien yang dirawat melebihi kapasitas ruang isolasi. Anggota...

152 Tenaga Medis di NTB Tertular Korona, Pelayanan Rumah Sakit Bisa Lumpuh

MATARAM-Rumah sakit bisa lumpuh. Jumlah tenaga medis terjangkit Covid-19 melonjak dua kali lipat. Pekan lalu baru 67 orang. Namun kemarin sudah mencapai 152 orang. ”Ya,...