alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

Pengamat Ekonomi Apresiasi Pengadaan Minyak Goreng Bersubsidi

Solusi Jangka Pendek, Semua Pihak Harus Kolaborasi

MATARAM-Sejumlah kalangan mengapresiasi kebijakan pemerintah menyediakan minyak goreng bersubsidi selama enam bulan kedepan, seharga Rp 14 ribu per liter. Hal ini dipastikan menjadi solusi jangka pendek yang cukup ampuh membantu masyarakat. ”Kenaikan harga bisa mengambil alih alokasi perbelanjaan yang lain. Sehingga intervensi melalui minyak bersubsidi ini menjadi langkah paling tepat,” puji Pengamat ekonomi Universitas Mataram Firmansyah, kemarin (10/1).

Dengan catatan, mekanisme distribusi minyak goreng subsidi tersebut dapat diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Risiko subsidi tidak tepat sasaran dinilainya akan cukup besar. Belum lagi potensi penimbunan dan panic buying bukan tak mungkin akan mudah terjadi. Masyarakat berlomba-lomba mencari pasokan di sejumlah ritel maupun pasar distributor penyedia. Sarannya, aparat keamanan dilibatkan guna membatasi jumlah maksimal pembelian dalam satu kali transaksi. ”Sembari subsidi digerakkan, pengamanan barang di lapangan juga diantisipasi. Tak hanya untuk minyak goreng tapi juga komoditas lain,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun jejaring koordinasi dengan daerah lain yang memiliki pasokan minyak goreng lebih. Sebab jika hanya bergantung pada solusi jangka menengah dan panjang tentu pemerintah pusat masih harus menggodok upaya lain sembari melihat kondisi keuangannya. Persoalan pasokan sedikit berbeda dengan persoalan tata niaga, dimana barang tersedia tapi ada permainan pasar di dalamnya. Menyebabkan harga di pasaran meningkat. ”Kekurangan pasokan karena tak ada barangnya tingkat global. Solusinya ya tinggal mengadakan pasokan apapun caranya,” katanya.

Baca Juga :  Respons Arahan Presiden, Mendag Siapkan Kemasan Minyak Goreng Sederhana

Meski demikian, ia menekankan bahwa jalan keluar ini tak hanya milik pemerintah pusat dan daerah saja. Masyarakat juga perlu mengambil bagian dalam upaya menjaga keseimbangan komoditas di pasaran. Misalnya dengan alternatif mengurangi penggunaan minyak goreng dan beralih ke makanan direbus yang lebih sehat. Begitu pula halnya dengan pelaku usaha seperti restoran, rumah makan, dan lainnya. Mereka mau tak mau harus mengurangi takaran. Sebab jika menaikkan harga tentu masih sulit dilakukan dalam kondisi saat ini. ”Semua  perangkat harus kerja sama. Baik pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha dan masyarakat,” imbuhnya.

Selain subsidi minyak goreng oleh Kementerian, pemda tengah berupaya mengintervensi kenaikan harga dengan menggelar operasi pasar dalam waktu dekat. Operasi pasar ini tentu tak hanya akan menjaga kestabilan minyak goreng saja. tapi juga beragam komoditas bahan pokok penting lainnya. Dengannya masyarakat bisa menjangkau aneka komoditas secara aman dan murah.

Baca Juga :  Pemerintah Lebih Percaya Swasta Ketimbang Bulog Soal Minyak Goreng Subsidi

”Ini akan kita lakukan dalam waktu dekat,” imbuh Kepala Dinas Perdagangan NTB Fathurrahman. (eka/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/