alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Kendaraan Berkurang, Pendapatan NTB Anjlok Rp 3 Miliar

MATARAM-Jumlah kendaraan baru selama Januari 2020 berkurang dibandingkan Januari tahun lalu. Akibatnya, pendapatan turun hingga Rp 3 miliar lebih. ”Awal tahun ini memang agak menurun,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB H Iswandi, dalam keterangan persnya, kemarin (11/2).

Secara keseluruhan, pengurangan jumlah kendaraan mencapai 2.155 unit. Terdiri dari 2.108 unit kendaraan roda dua dan tiga. ”Kemudian 47 unit untuk kendaraan roda empat,” jelasnya.

Penurunan itu berpengaruh pada pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang turun Rp 361,4 juta dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) turun Rp 2,7 miliar. Bila ditotal, nilainya mencapai Rp 3 miliar lebih.

Iswandi menyebut, penurunan jumlah kendaraan disebabkan beberapa faktor. Salah satunya daya beli masyarakat menurun. ”Pertumbuhan ekonomi awal tahun ini melambat, pembelian kendaraan bermotor pun kurang,” katanya.

Menurunnya daya beli masyarakat disebabkan biaya hidup semakin tinggi. Penghasilan masyarakat kelas menengah ke bawah biasanya dapat digunakan untuk membeli sepeda motor. ”Saat ini beraih ke biaya kebutuhan pokok yang dirasakan meningkat,” katanya.

Faktor alam atau gagal panen di beberapa wilayah di NTB juga mempengaruhi. ”Tahun lalu terjadi kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen,” katanya.

Petani yang mengalami kerugian tidak bisa membeli kebutuhan di luar kebutuhan pokok sepeti kendaraan bermotor. Sementara jumlah kendaraan mutasi dari daerah juga mengalami penurunan dibandingkan 2019. ”Tapi tidak signifikan,” katanya.

Penurunannya hanya tiga objek kendaraan. Tahun lalu 780 unit kendaraan sedangkan tahun ini hanya 777 objek kendaraan. ”Biasanya pemilik kendaraan luar akan mencabut berkas di daerah asal sebulan atau dua bulan sebelum jatuh tempo,” jelasnya.

Masyarakat kelas menengah ke bawah ini cukup tinggi. ”Kelompok ini merupakan konsumen yang cenderung membeli kendaraan roda dua,” katanya.

Kepala Bidang Pejak Daerah, Bappenda NTB H Muhammad Husni menambahkan, faktor lain yang membuat jumlah kendaraan berkurang adalah menurunnya kebutuhan kelas menengah ke atas. ”Kalangan ini cenderung menginvestasikan uangnya di bank atau dalam bentuk lain,” ujarnya.

Sebagian masyarakat juga masih menunggu kendaaraan edisi terbaru. ”Pembelian kendaraan baru biasanya meningkat pada triwulan IV,” jelasnya.

Pada bulan Oktober-Desember promo dan diskon biasanya semakin gencar dilakukan dealer untuk mengejar target akhir tahun. ”Sehingga di Januari mengalami penurunan pembelian,” jelasnya.

Kemungkinan lain, kata Husni, penurunan disebabkan belum ada promo menarik awal tahun. ”Disebabkan para dealer dan finance baru mempersiapkan program tahun 2020,” katanya.

Ia menambahkan, permintaan kendaraan niaga juga turun. Januari tahun lalu jumlah kendaraan niaga mencapai 602 unit, sedangkan tahun ini 517 unit.

Menurunnya permintaan kendaraan niaga seperti pikap, truk, boks dan sejenisnya disebabkan peluang bisnis angkutan barang di awal tahun belum terbuka. ”Para pengusaha masih menunggu peluang proyek yang didukung kendaraan niaga,” katanya.

Dengan kondisi itu, Iswandi meminta kepada OPD untuk paham. Tidak semua tuntutan belanja mampu dipenuhi karena penerimaan berkurang sehngga harus efisien. ”Jangan terlalu nafsu berbelanja,” katanya.

Kondisi itu penting diketahui semua pihak agar sama-sama bergerak untuk menggairahkan perekonomian. Bila ekonomi membaik, daya beli masyarakat meningkat, sehingga pajak-pajaknya bisa ditarik untuk pembangunan daerah. ”Mari kita sama-sama gairah perekonomian NTB,” imbuhnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks