alexametrics
Rabu, 8 Desember 2021
Rabu, 8 Desember 2021

Usaha Masih Susah, Tarif PPN Naik

MATARAM-Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen sudah disahkan pemerintah. Dasarnya sesuai pengesahan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Hal ini lantas menuai protes dari kalangan pelaku usaha. Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru menaikkan tarif PPN yang berlaku mulai 1 April 2022 tersebut. Padahal kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya bergerak stabil. ”Kalau tumbuh 5-7 persen, mau PPN naik 11-15 persen pun gak masalah. Tapi kondisi sekarang kan masih sebaliknya,” protes Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB Faurani, (10/10).

Diakuinya, kontribusi dari komponen biaya PPN ini sebenarnya tak terlalu besar. Namun ada efek jangka panjang yang perlu menjadi atensi. Ia mencontohkan, dengan naiknya tarif PPN, tentu pengusaha harus memutar otak melakukan efisiensi biaya produksi. Pembelian komponen bahan baku saja sudah dikenai PPN. Otomatis harga jual juga harus dinaikkan karena adanya dobel PPN. Harga yang mahal bisa semakin menekan daya beli masyarakat. Jika produk usaha tak terserap maka pengusaha akan semakin merugi.

Jangka panjangnya, jumlah karyawan di-PHK bisa semakin besar. Semakin banyak masyarakat tak berpenghasilan hingga daya beli semakin hilang. ”Perlu pertimbangan kesanggupan kami menunaikan biaya ini, apalagi kaitannya dengan harga jual,” tegasnya.

Pelaku usaha memang bisa menurunkan harga jual sebagai alternatif yang bisa dipilih. Namun sekali lagi, hal ini tentu akan berdampak pada menurunnya kualitas produk. Sekiranya biaya dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas produk tentu tak masalah. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Kenaikan PPN tersebut jelas akan membebani masyarakat sebagai konsumen akhir mata rantai perpajakan. Mereka yang akan menanggung tarif PPN yang besar, atau menerima produk terjangkau minim kualitas. Risiko penurunan daya beli pun tetap akan membesar.

”Karena prinsipnya semua produk bergantung pada kebutuhan, keinginan dan kemampuan pembeli,” tegasnya.

Kenaikan PPN akan dilakukan bertahap. Dari 11 persen mulai 1 April 2022, kemudian menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Sementara itu, tarif PPN saat ini hingga Maret 2022 masih 10 persen. Pengusaha berharap ketentuan ini ditunda selama daya beli atau konsumsi, dan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya normal.

”Belum tepat timing-nya. Apalagi belum ada peningkatan ekonomi,” kata I Made Agus Arian, ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) NTB.

Dikhawatirkan, hal ini hanya akan semakin memperburuk kondisi bisnis. Sebab saat ini mereka masih berjuang memulihkan kondisi. ”Harusnya tunggu kondisi betul-betul pulih,” imbuhnya. (eka/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks