alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Apjati Targetkan 70 Persen Kuota TKI NTB ke Arab Saudi

MATARAM-Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menargetkan pengiriman sembilan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB ke Arab Saudi. ”Target Apjati hingga semester pertama ini sekitar 70 persen kuota PMI untuk Arab Saudi,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apjati Ayub Basalamah di LTSP NTB, kemarin (12/2).

Menurutnya, Apjati melihat NTB memiliki potensi yang cukup besar. Apalagi majikan di Arab Saudi menginginkan pekerja dari NTB. ”Peluang itu terbuka untuk PMI asal NTB, karena pekerja dari NTB ini lebih diterima orang-orang Arab Saudi,” tambahnya.

Untuk itulah, kuota terbesar diberikan pada PMI dari NTB. Selebihnya untuk PMI asal Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya.

Menurutnya pengiriman PMI ke Arab Saudi kini hanya bisa dilakukan Apjati. Pemerintah Arab Saudi tidak lagi sembarangan memberikan visa kerja.

”Saat ini ada sembilan perusahaan penyedia tenaga kerja di Indonesia dan tiga syarikah dari Arab Saudi bergabung untuk job order (pemesanan pekerjaan). Dikatakan, melalui program Penempatan Satu Kanal PMI ke Arab Saudi, pengasan terhadap PMI jadi lebih efektif.

”Akan ada perlindungan dan keamanan yang lebih baik lagi,” terangnya.

Perwakilan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI Timbul Tua Panggabean mengatakan, sistem penempatan satu kanal telah disepakati Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. ”Penempatan ini tidak mencabut pelarangan (moratorium) penempatan ke Saudi dan sejumlah negara di Timur Tengah lainnya,” katanya.

Kedua negara punya pengawasan penuh atas penempatan satu kanal ini. Karena itu perusahaan yang terlibat juga dibatasi jumlahnya.

”Pengawasan dengan program ini akan lebih terkontrol. Perlindungan dan keamanannya juga dipantau kedua negara,” tambahnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB M Agus Patria mengatakan, bentuk pengawasan di daerah dilakukan secara transparans dan online. ”Kita mengawal jangan sampai ada biaya (saat perekrutan),” katanya.

Ia mengatakan, gubernur berpesan agar PMI yang dikirim sesuai dengan syarat dan standar yang telah ditentukan. Mereka harus berkompeten di bidangnya masing-masing. ”PMI yang diberangkatkan harus memiliki kemampuan, keahlian, dan keterampilan,” kata dia. MATARAM-Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menargetkan pengiriman sembilan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB ke Arab Saudi. ”Target Apjati hingga semester pertama ini sekitar 70 persen kuota PMI untuk Arab Saudi,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apjati Ayub Basalamah di LTSP NTB, kemarin (12/2).

Menurutnya, Apjati melihat NTB memiliki potensi yang cukup besar. Apalagi majikan di Arab Saudi menginginkan pekerja dari NTB. ”Peluang itu terbuka untuk PMI asal NTB, karena pekerja dari NTB ini lebih diterima orang-orang Arab Saudi,” tambahnya.

Untuk itulah, kuota terbesar diberikan pada PMI dari NTB. Selebihnya untuk PMI asal Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya.

Menurutnya pengiriman PMI ke Arab Saudi kini hanya bisa dilakukan Apjati. Pemerintah Arab Saudi tidak lagi sembarangan memberikan visa kerja.

”Saat ini ada sembilan perusahaan penyedia tenaga kerja di Indonesia dan tiga syarikah dari Arab Saudi bergabung untuk job order (pemesanan pekerjaan). Dikatakan, melalui program Penempatan Satu Kanal PMI ke Arab Saudi, pengasan terhadap PMI jadi lebih efektif.

”Akan ada perlindungan dan keamanan yang lebih baik lagi,” terangnya.

Perwakilan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI Timbul Tua Panggabean mengatakan, sistem penempatan satu kanal telah disepakati Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. ”Penempatan ini tidak mencabut pelarangan (moratorium) penempatan ke Saudi dan sejumlah negara di Timur Tengah lainnya,” katanya.

Kedua negara punya pengawasan penuh atas penempatan satu kanal ini. Karena itu perusahaan yang terlibat juga dibatasi jumlahnya.

”Pengawasan dengan program ini akan lebih terkontrol. Perlindungan dan keamanannya juga dipantau kedua negara,” tambahnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB M Agus Patria mengatakan, bentuk pengawasan di daerah dilakukan secara transparans dan online. ”Kita mengawal jangan sampai ada biaya (saat perekrutan),” katanya.

Ia mengatakan, gubernur berpesan agar PMI yang dikirim sesuai dengan syarat dan standar yang telah ditentukan. Mereka harus berkompeten di bidangnya masing-masing. ”PMI yang diberangkatkan harus memiliki kemampuan, keahlian, dan keterampilan,” kata dia. (nur/r4)

 

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks