alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Mafia Tanah Perburuk Iklim Investasi NTB

MATARAM-Mafia tanah masih marak di NTB. Keberadaan mereka mengganggu investasi. ”Dia menjual tanah orang padahal tidak berhak menjual,” ungkap Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB Slameto Dwi Martono, usai menerima kunjungan Komisi II DPR RI, kemarin (13/2).

Mafia tanah, kata Slameto, bisa berupa broker tanah maupun calo sertifikat. Modus lainnya, dia membuat surat-surat palsu. ”Bukan haknya membuat surat tetapi dia membuat,” katanya.

BPN akan menggandeng kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas mafia tanah. Tahun lalu, empat kasus mafia tanah ditangani. Tahun ini, tiga kasus mafia tanah tengah ditangani. ”Itu (penertiban) sangat membantu kelancaran investasi di NTB,” katanya.

Para mafia tersebut menurutnya mengincar tanah-tanah yang ditelantarkan. ”Melihat lahan menganggur dia sewakan dan jual ke orang lain,” katanya.

Penelantaran lahan menurutnya merupakan masalah lain yang harus dituntaskan. BPN mengendus beberapa perusahaan di NTB terindikasi menelantarkan lahan. Tapi untuk menentukan telantar atau tidak, BPN perlu melakukan pengecekan lapangan. ”Nanti kita cek siapa yang punya, badan hukum mana, kita cek datanya di kantor,” katanya.

Slameto menjelaskan, kalau sertifikat sudah terbit tiga tahun, namun belum dikelola. Pihaknya akan menelusuri kemudian pemilik diberikan peringatan sampai tiga kali. ”Kalau ada respons dan serius membangun, kita dukung,” katanya.

Bila sampai peringatan tiga kali tidak direspons, BPN akan mengusulkan ke Kementerian BPN/ATR untuk ditetapkan sebagai tanah telantar. ”Kemudian dicabut haknya,” jelasnya.

Ia menambahkan, penelantaran tanah sangat merugikan daerah. Sebab, pengusaha diberikan izin mengelola namun disia-siakan. Akibatnya potensi ekonomi di kawasan itu  hilang.”PAD berkurang, masyarakat setempat tidak bisa merasakan manfaatnya,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas usai pertemuan mengatakan, pelayanan pertanahan di NTB cukup bagus. ”Namun tidak ada yang sempurna karena masih ada mafia tanah,” katanya.

Menurut Yaqut, mafia tanah tidak bekerja sendiri. ”Apakah mafia ini melibatkan orang dalam BPN atau tidak, nanti kita dalami,” katanya.

Mafia tanah tidak hanya ada di NTB, tapi di semua daerah ada. Dewan akan mempelajari modus-modus yang digunakan untuk mencari solusi terbaik. ”Kita akan cari pola penyelesaiannya terbaik seperti apa,” kata Gus Yaqut, yang juga ketua GP Ansor itu.

Salah satu solusi untuk memberantas mafia tanah adalah dengan mendigitalisasi sertifikat tanah. ”Dengan begitu jejak dan nasab tanah akan terlacak jika sertifikat sudah digital,” ujarnya.

Kementerian BPN/ATR saat ini tengah menyiapkan proyek digitalisasi sertifikat tersebut. Diharapkan ke depan mafia tanah tidak bisa bermain dan semua tanah tercatat dengan rapi. (ili/r5

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks