alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Pariwisata Senggigi Menunggu Mati

GIRI MENANG-Kondisi pariwisata Senggigi menunggu mati. Masalah datang bertubi-tubi. Dari terungkapnya kasus penari telanjang hingga proyek dermaga tunggu yang belum selesai diperbaiki.

“Sampai sekarang kerusakan dermaga tunggu belum diperbaiki. Kemudian material juga belum dipindahkan,” kata Kepala UPT Dermaga Senggigi Noor Fazli kepada Lombok Post, Selasa (11/2).

Pembangunan Dermaga Senggigi yang tak bisa tuntas tahun lalu justru menyisakan banyak masalah. Lantaran pemandangan dermaga yang belum selesai membuat Senggigi terkesan tak terurus.

Belum lagi ponton dan bahan bangunan dermaga yang berserakan di pinggir pantai. Dibiarkan berceceran mengganggu pemandangan. Pihak UPTD tidak bisa memindahkan karena membutuhkan alat berat.

“Pihak rekanan sudah diminta memindahkan bahan bangunan tersebut lewat surat, tetapi belum dipindahkan. Mungkin sudah ada surat balasan ke atasan kami di Dishub. Kami belum tahu,” jelasnya.

Hanya saja, dampak pembangunan dermaga yang tak selesai ini memang masih dirasakan sampai saat ini. Bahkan hingga tahun 2021 mendatang. Mengingat, Kepala Dinas Perhubungan Lobar M Najib mengaku proyek Dermaga Senggigi baru bisa dilanjutkan tahun depan.

“Akan dianggarkan (melanjutkan proyek dermaga) di APBD 2021. Kalau di APBD Perubahan terlalu mepet waktunya khawatirnya tidak bisa selesai lagi,” ujar Najib.

Terkait kondisi Senggigi yang saat ini terkesan tak terurus akibat proyek dermaga yang tak tuntas, pihaknya sudah bersurat ke pihak rekanan. Dishub meminta material bangunan yang berceceran di Pantai Senggigi diangkut dan dipindahkan. Termasuk memperbaiki tempat tunggu dermaga yang rusak akibat ponton kontraktor.

“Kami akan bersurat kembali,” kata Najib.

Sementara pihak rekananan CV Cipta Anugerah Pratama melalui Elsan Zulkifli memberi penjelasan kepada Lombok Post terkait belum dipindahkannya material bangunan dermaga dari Pantai Senggigi.

Ia mengirimkan surat elektronik terkait pihaknya yang saat ini sudah menunjuk Paulus Lapian & Associates LAW OFFICE RA Advocate & Legal Consultant LAW OFFICE Sidoarjo.

Dalam surat tersebut dijelaskan, pihak kuasa hukum menduga pemutusan kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Lombok Barat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Atas hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak CV Cipta Anugerah Pratama.

Dugaan perbuatan melanggar hukum dilakukan pihak PPK berkaitan dengan perhitungan nilai progress pekerjaan terakhir. Khususnya untuk penghitungan material on site yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pasal 53 ayat 6 pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjan dan telah dicantumkan dalam kontrak.

Untuk itu, pihak CV Cipta Anugerah Pratama akan melakukan perhitungan progress pekerjaan dengan menggunakan jasa pihak independen yang profesional. Agar diperoleh nilai progress yang sebenarnya.

Pihak kuasa hukum juga menegaskan sedang melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna menyelesaikan perselisihan. Mereka mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya.

Untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, pihak kuasa hukum meminta agar Kepala Dishub Lobar menunda pelaksanaan demobilisasi pekerjaan. Sebagaimana dalam suratnya Nomor: 552/31/Dishub/2020 tertanggal 20 Januari 2020 perihal Perbaikan Kerusakan dan Demobilisasi Pekerjaan.

Hingga proses hukum berupa gugatan yang akan diajukan oleh pihak CV Cipta Anugerah Pratama dalam hal ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan seadil-adilnya.

Terkait dengan permintaan perbaikan kerusakan tersebut, akan dilakukan oleh CV Cipta Anugerah Pratama sebagai bentuk itikad baik dan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang selama ini dilakukan. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks