alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Pemkot Mataram Akhirnya Beri Kelonggaran Pajak Hotel dan Restoran

MATARAM-Pemkot Mataram akhirnya memberi kebijakan kelonggaran pajak kepada pengusaha hotel dan restoran. ”Pengusaha juga merasakan dampak dari pandemi ini. Terutama dari sektor pariwisata,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, Selasa (12/5).

Memberikan stimulus berupa keringanan dalam pembayaran pajak, menjadi salah satu langkah yang ditempuh Pemkot Mataram. Tentunya, cara tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

”Harus kita berikan stimulus. Satu keringanan, tapi tetap sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Kata wali kota, para pengusaha akan diajak bertemu terkait dengan kebijakan ini. Ia telah meminta Sekda Kota Mataram serta Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk menjelaskan soal stimulus ekonomi dari pemkot kepada pengusaha.

”Nanti hitung-hitungannya dari BKD,” tutur Ahyar.

Ahyar diketahui telah menandatangani SK untuk kelonggaran pajak bagi pengusaha. Dalam SK Nomor 650/V/2020 berisikan penundaan pembayaran serta penghapusan sanksi administrasi atas pajak hotel; restoran; air tanah; dan parkir di Kota Mataram.

Penundaan pembayaran pajak hotel diberikan untuk masa pajak di bulan Maret; pajak restoran di bulan Maret dan April; pajak air tanah bulan Februari dan Maret; dan pajak parkir dari bulan April sampai Juli. Kebijakan ini dibarengi dengan penghapusan sanksi administrasinya.

Kemudian, ada juga SK dengan nomor 651/V/2020 tentang pembebasan pembayaran pajak hotel, restoran, air tanah, dan parkir. Di SK yang ini, jenis pajak hotel, air tanah, dan parkir diberikan pembebasan pembayaran dari April hingga Agustus.

Sementara  untuk pajak restoran, berlaku pembebasan pajak dari Mei sama Juli. Pembebasan pembayaran pajak diberikan kepada subjek pajak, dalam hal ini konsumen.

Kebijakan pembebasan pajak harus diiringi dengan komitmen bersama pengusaha. Agar mereka tidak melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi Covid-19. Pengusaha juga wajib menyampaikan laporan surat pemberitahuan pajak daerah dari Maret.

Juru bicara gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa mengatakan, kebijakan ini berlaku selama masa pandemi. ”Kita harapkan ini bisa membantu teman-teman pengusaha,” kata Suwandiasa. (dit/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks