alexametrics
Rabu, 12 Agustus 2020
Rabu, 12 Agustus 2020

Di Mataram, Tanpa Masker Tak Boleh Masuk Pasar

MATARAM-Pemerintah menyiapkan tindakan tegas. Mereka yang tidak mengenakan masker, dipastikan tak boleh belanja di pasar. Sementara mereka yang melanggar protokol kesehatan dipastikan akan mendapat sanksi.

Saat ini, sebagian besar masyarakat NTB memang sudah menggunakan masker. Tapi, banyak pula yang memakai masker hanya sampai dagu atau di leher. Sementara di Kota Mataram dan Lombok Barat yang merupakan dua daerah zona merah dengan kasus Covid-19 terparah, banyak pedagang dan pengunjung pasar yang masih bandel. Mereka ngelencer di pasar tanpa masker.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menginstruksikan kepala pasar tegas. ”Jika tidak mau patuh, berikan kesempatan mendapatkan masker. Tapi bila terus pagah beri sanksi larangan masuk pasar,” tandas Rohmi saat mengunjungi Pasar Pagesangan dan Pasar Karang Jasi, Selasa (14/7).

Saat blusukan di pasar Pasar Pagesangan dan Karang Jasi, beberapa warga terlihat tidak menggunakan masker. Kali ini, Wagub Rohmi tidak marah-marah. Namun, orang nomor dua di NTB ini memita warga tersebut tetap menggunakan masker.

Dia menegaskan, disiplin menggunakan masker bukan membatasi aktivitas masyarakat. Tetapi untuk mengurangi risiko penularan virus. ”Hanya dengan menerapkan protokol kesehatan kita dapat hidup aman dan produktif,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta warga menggunakan masker dengan baik. Masker harus menutupi mulut dan hidung. Sebab, virus masuk melalui hidung dan mulut. ”Jadi jangan pakai masker di dagu atau di bawah hidung saja,” imbuhnya.

Selama ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersama aparat TNI/Polri kata dia terus memberikan edukasi  dan pembagian masker secara gratis.

Tapi penyebaran Covid-19 tetap merangkak naik di NTB. Terutama wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. ”Ini karena kita kurang disiplin saja,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala pasar Pagesangan Rusiah menegaskan, setiap hari selalu menempatkan petugas pada titik tertentu untuk mengatur dan memperingati pedagang dan pembeli menerapkan protokol Covid-19. ”Kami terus berjaga di pintu masuk pasar,” jelasnya.

Pasar Pagesangan menyediakan tiga tandon dan ember besar lengkap dengan sabun sebagai tempat mencuci tangan. Selain itu, pedagang juga diatur jaraknya 1-2 meter.

”Sudah 90 persen menggunakan masker. Namun, kadang-kadang hanya dicantel di dagu. Ini yang terus kami berikan pemahaman,” ucapnya.

Hal yang sama juga dikatakan kepala Pasar Karang Jasin Cakra Nengah Pastiarte. Kesadaran masyarakat menggunakan masker sudah bagus. ”Namun kendalanya jarak yang sulit diatur di pasar,” kata dia.

Safwan, 40 tahun salah seorang pengunjung pasar Karang Jasi menyadari bahaya Covid-19, apalagi Mataram zona merah. Ia memperhatikan warga sudah menggunakan masker, tapi dipakai hanya sampai dagu atau disimpan di kantongnya.

”Nah perlu kesadaran pribadi ini karena upaya maksimal sudah dilakukan pemerintah,” katanya.

 

Sanksi dari Pemerintah

 

Sementara itu, dari Jakarta, Presiden Joko Widodo memerintahkan ada penerapan sanksi bagi masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Sosialisasi tetap terus berjalan, tapi penerapan sanksi juga dilakukan.

Presiden mengingatkan bahwa laju penularan kasus harian Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Bahkan, Kamis lalu (9/7) jumlahnya menembus angka 2.500 per hari dampak dari penularan di Secapa TNI-AD di Bandung. Karena itu, Jokowi meminta dilakukan beberapa hal demi menekan penularan.

Pertama, tentu saja tes virus, penelusuran kontak, dan perawatan bagi pasien konfirmasi positif.

”Saya minta ini diberi prioritas khusus untuk yang testing, tracing, dan treatment di delapan provinsi,” ujar Jokowi. Yang dimaksud adalah Provinsi Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Sulsel, Kalsel, Sumut, dan Papua.

Tes PCR harus terus diperbanyak dengan menambah lab di daerah. Didukung mobile laboratorium BSL-2 yang disediakan pemerintah pusat. Targetnya adalah 30 ribu tes per hari. RS-RS rujukan Covid-19 harus terus ditingkatkan fasilitasnya. Baik tempat tidur, APD, obat, ventilator, maupun ruang isolasi. Harus ada penambahan di delapan provinsi tersebut.

Selain itu, gerakan nasional disiplin protokol kesehatan harus semakin masif. Baik mengenai jaga jarak, pakai masker, maupun cuci tangan. Presiden mencontohkan laporan yang diterima saat kunjungan ke Jatim. Bahwa 70 persen warga tidak mengenakan masker. Khusus untuk kedisiplinan itu, pemerintah berencana menerapkan sanksi bagi para pelanggarnya. ”Bagaimana legal standing-nya masih akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga terkait,” terang Menko PMK Muhadjir Effendy seusai ratas.

Masyarakat harus paham bahwa sanksi itu semata-mata bertujuan untuk mendisiplinkan. Sekaligus sebagai tanda bahwa risiko Covid-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Saat berdiskusi dengan awak media kemarin, presiden menegaskan bahwa sanksi diperlukan dalam kondisi saat ini. Sebab, yang dihadapi sekarang adalah masyarakat yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan. ”Yang kita siapkan, regulasi untuk memberikan sanksi, baik dalam bentuk denda atau bentuk kerja sosial atau tipiring (tindak pidana ringan),” tutur Jokowi.

Bila melihat angka-angka saat ini, kata presiden, Indonesia diprediksi baru akan mencapai puncak penularan Covid-19 pada Agustus atau September. ”Tapi, kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya bisa angkanya berbeda,” tambahnya. Karena itu, presiden meminta kabinetnya bekerja lebih keras lagi.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Doni Monardo seusai ratas menjelaskan, upaya testing, tracing, dan treatment tetap harus menjadi prioritas. Tidak hanya bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), tapi juga bagi orang tanpa gejala (OTG). Mereka harus disiplin mengarantina diri, baik secara mandiri maupun menggunakan fasilitas pemerintah.

Untuk tes, yang diutamakan adalah PCR. ”Walaupun sudah ada ketentuan dari Menkes untuk dilakukan rapid test, tetap kita akan berupaya arahnya ke depan adalah untuk PCR test,” terangnya. Sebab, akurasinya paling bagus. Namun, selama PCR belum terpenuhi, jalan tengahnya adalah rapid test.

GTPPC mencatat bahwa persentase daerah merah atau dengan potensi penularan tinggi terus menurun. Berdasar data yang ditampilkan kemarin, per 5 Juli 2020, persentase daerah merah adalah 10,7 persen dari total 514 kabupaten/kota yang terdampak.

Per 31 Mei 2020, persentase zona merah berada pada 21,02 persen dengan total 108 kabupaten/kota dengan zona merah. Jumlah tersebut sempat sedikit meningkat pada 7 Juni ke angka 12,6 persen. Kemudian turun lagi ke angka 9,9 persen pada 14 Juni, 11,1 persen pada 21 Juni, dan 10,3 persen pada 28 Juni. Kemudian menjadi 10,7 persen pada 5 Juli 2020 dengan total 55 kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi.

Angka itu diimbangi dengan 180 daerah dengan risiko sedang atau zona oranye, 175 daerah dengan risiko rendah atau zona kuning, serta 104 kabupaten/kota yang tidak terdampak atau tidak mencatatkan pertambahan kasus atau zona hijau. ”Zona hijau naik dari minggu sebelumnya, 20,2 persen masuk kategori hijau. Persentase zona lain adalah 34 persen di zona kuning, 35 persen sedang atau oranye, dan 10,7 persen zona risiko tinggi,” papar Tim Komunikasi Publik GTPPC Reisa Broto Asmoro kemarin. (ili/JPG/r6)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lawan Korona di Lombok tengah Lockdown Dusun Tetap Jadi Pilihan

Pencegahan penularan covid-19 di Lombok Tengah terus dilakukan pemkab. “Harapannya, jangan ada lagi yang positif,” kata sekretaris gugus tugas Covid-19 Murdi pada Lombok Post, Senin (10/8).

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Tempat Hiburan di Lobar Tak Patuh Cegah Korona, Dewan : Segel Saja!

DPRD Lombok Barat (Lobar) memberi atensi penerapan protokol pencegahan covid. Terutama untuk tempat hiburan malam. ”Kami support penegak hukum dan pemerintah. Kalau ada yang membandel, segel saja,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Senin (10/8).

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.

FK Unram Prediksi Puncak Penularan Korona di NTB Bulan Ini

Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sempat memprediksi Bulan Agustus ini menjadi puncak pandemi Covid-19. Namun, trend Covid-19 justru perlahan menurun.

Bantu Siswa Belajar, Masjid Al-Falah Monjok Siapkan Internet Gratis

Inovasi Takmir Masjid Al-Falah Kelurahan Monjok patut ditiru. Terutama oleh takmir masjid di Kota Mataram. Karena, mereka menyiapkan internet gratis bagi siswa dan mahasiswa yang saat ini sedang menerapkan metode belajar dalam jaringan (daring).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks