alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Pedagang Masker di Mataram Berharap “berkah” Penegakan Perda

MATARAM–Sempat meroket, penjualan masker kain kini lesu. Pedagang masker di Jalan Sriwijaya, Toni Dwi Putra mengungkapkan omzetnya berkurang sejak dua bulan terakhir. ”Awalnya 250-150 helai masker kain per hari. Kini, sehari saja sulit sekali menjual 50 masker kain,” katanya.

Menurutnya, hal ini karena masyarakat sudah banyak memiliki stok. Meski begitu dia melihat masih ada orang berkeliaran tanpa masker. Ia pun menaruh harapan besar dengan diterapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Ada denda dan sanksi sosial bagi masyarakat yang tak menggunakan masker.

”Mudah-mudahan penerapan perda ini membuat penjualan masker meningkat. Karena mau tidak mau mereka membutuhkan masker ke manapun supaya tidak kena sidak,” katanya.

Sarannya, penjagaan di berbagai lokasi juga perlu diterapkan. ”Di mana ada titik razia, di situ pasti ada dan pedagang masker. Kami melayani masyarakat yang lupa, ketinggalan, atau masih mencuci maskernya,” kata pria asal Pagesangan ini.

Upaya ini tambahnya, menguntungkan satu sama lain. ”Kalau begini, semua jalan. Pengendara taat aturan, penjualan kami pun stabil. Terlebih, penyebaran Korona bisa ditekan,” ujarnya yakin.

Berbeda dengan penjualan masker kain, penjualan masker medis di apotek masih meningkat, bahkan tiga kali lipat. Khususnya sejak dua pekan belakangan ini. ”Mungkin karena diimbangi dengan harganya yang terus turun, bahkan lebih murah dari harga masker kain. Yakni Rp 10.000 untuk 4 helai. Dan maksimal Rp 150.000 untuk satu boks isi 50 helai” ujar Baiq Dian Wirasandhi, pemilik Apotek Dian.

Dia percaya penerapan Perda bisa meningkatkan penjualan masker. ”Aturan ini juga bagus untuk menekan bahayanya penyebaran Virus Korona. Dibarengi dengan konsumsi multivitamin menjaga daya tahan tubuh,” imbuhnya.

Tren kunjungan konsumen ke apotek, kata Dian, juga cenderung meningkat. Namun nominal pengeluarannya justru lebih sedikit. Menurutnya, saat ini masyarakat lebih memilih tindakan swamedikasi atau pengobatan sendiri tanpa anjuran dokter. Hal itu kemungkinan karena keterbatasan keuangan. ”Kunjungan stabil, bahkan cenderung meningkat. Karena  masyarakat banyak yang menghindari kunjungan ke puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Pembelian yang dulu Rp 50.000, kini menjadi Rp 17.000–Rp 20.000 saja,” jelasnya. (eka/r9)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks