MATARAM-Pemerintah Provinsi NTB menerapkan aturan baru untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Mulai 2023, pemberangkatan harus bersama keluarga. ”Saya sudah bicara sama Pak kadisnaker saya, untuk Malaysia saya tidak akan mengirimkan tenaga kerja dari Lombok atau Sumbawa tanpa didampingi keluarga anak-istri. Kita akan stop,” tegas Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.
Ia tidak ingin warga yang bekerja malah kedepannya menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat. Dalam sejumlah kasus, PMI kumpulkan uang banyak-banyak, tapi sekembali ke kampung halaman keluarganya berantakan. ”Kalau mau bekerja di Malaysia harus bawa keluarga. Kalau perusahaan di Malaysia tidak mau terima, jangan kirim lagi ke perusahaan itu,” tegasnya.
Dengannya dia juga percaya, kehidupan sosial lebih baik di negara penempatan. Menurut Bang Zul, biaya hidup keluarga PMI yang tidak bersama keluarga relatif mahal. Karena harus mengeluarkan biaya ekstra semisal biaya komunikasi. Belum lagi biaya hidup masing-masing di dua tempat berbeda. ”Tapi kalau kirim anak NTB ikut bapaknya, ibunya juga mendampingi, saya tidak terkejut 30 atau 40 tahun yang akan datang Perdana Menteri Malaysia bisa jadi karena anak PMI,” jelasnya.
Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi menjelaskan perintah gubernur tersebut akan dikoordinasikan terlebih dulu. Baik dengan kementerian atau lembaga terkait tentang terkait teknis pelaksanaannya.
Diingatkan ini menyangkut lintas negara yang akan melibatkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Hal itu menjadi ranah Kementerian Luar Negeri, agar aturan disesuaikan. ”Tapi orang Malaysia memang mengakui pekerja yang bawa keluarga bisa lebih tenang bekerja. Itu sudah ada contoh di salah satu perkebunan sawit ada PMI bawa isteri dan anaknya sekolah di sana,” ujarnya.
Inilah nantinya yang akan menjadi percontohan saat menyampaikan yang diinginkan gubernur. Dengan ada contoh ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan Pemerintah Malaysia sepakat dengan ide yang diinginkan gubernur NTB. ”Nanti kami koordinasi dan komunikasikan lagi,” jelasnya.
Anggota DPD RI Dapil NTB Evi Apita Maya mengatakan cita-cita gubernur NTB ini sangat diharapkan bisa terlaksana. Ini harus dibicarakan dan disiapkan secara matang. Dia mengerti, realisasi di lapangan perlu proses yang masih panjang.
Dia pun ragu 2023 ini sudah bisa dimulai, karena harus melakukan lobi dan proses. Jangan sampai, hal ini membuat PMI kembali berangkat illegal bila ada penyetopan pengiriman ke Malaysia. ”Dikarenakan ada fasilitas yang sediakan perusahaan untuk pekerja, andaikan ditambah keluarga tentunya perusahaan harus menambah tempat tinggal mereka lagi,” imbuhnya. (nur/r9)
