alexametrics
Rabu, 23 September 2020
Rabu, 23 September 2020

RUU Cilaka, Bikin Pekerja Bakal Tambah Sengsara

SERIKAT pekerja di NTB menolak Rancangan Undang-Undang  Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka). ”Buruh ini sudah sakit akan dibuat tambah sengsara,” tegas Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB Lalu Wira Sakti, pada Lombok Post, kemarin (14/2).

Jika draf RUU tersebut disahkan, menurut Wira, itu hanya akan melipatgandakan kesengsaraan pekerja. ”Dengan undang-undang saat ini saja, banyak perusahaan yang menggaji buruh di bawah UMP,” ungkapnya.

Pasal-pasal dalam RUU itu sangat mengkhawatirkan, banyak ruang yang bisa dimanfaatkan pengusaha untuk menekan pekerja. ”Ini kan undang-undang titipan semua,” ketusnya.

Antara lain, perusahaan tidak perlu membayar pesangon. Kemudian UMP hanya berlaku bagi mereka yang bekerja 40 jam seminggu, tapi bagi yang bekerja 30 jam seminggu berlaku upah per jam. ”Pengusaha akan berupaya agar jam kerja tidak sampai 40 jam seminggu untuk menghindari upah minimum,” katanya.

Konsekuensi lainnya, ketika pekerja istirahat untuk salat, mereka tidak dihitung bekerja. ”Ini harus kita kaji ulang,” katanya.

Belum lagi soal pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan aturan baru itu, perusahaan dengan mudah memecat pekerja. Dengan undang-undang saat ini saja, banyak perusahaan di NTB yang melakukan PHK masal. ”PHK masal makin banyak terjadi akhir-akhir ini,” katanya.

Dia menyebut, jumlah anggota SPN NTB tahun 2018 sekitar 16.400 orang. Sekarang sudah berkurang menjadi 13 ribu. ”Salah satu penyebabnya karena perusahaan melakukan PHK masal,” katanya.

Soal besaran upah buruh Indonesia yang dianggap mahal, SPN menantang pengusaha berdebat. ”Kita ini termasuk negara dengan upah buruh terendah,” katanya.

NTB saja dengan kenaikan UMP 10 persen tahun 2019 saja masih kecil. UMP di NTB masih layak naik sampai 15 persen.

Dengan berbagai pasal kontroversial, SPN menolak RUU Cipta Lapangan Kerja itu. Mereka juga menolak ikut membahas karena unsur pekerja tidak dilibatkan sejak awal. ”Setelah rumusan masuk baru kita diajak, ini kita tidak tahu isi sejak awal,” katanya.

SPN yang menjadi federasi dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dalam Rakernas KSPI, 11 – 12 Februari lalu, merekomendasikan penolakan. ”Kami menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka itu,” katanya.

Jika RUU itu dipaksa untuk disahkan, mereka akan menggugat secara konstitusional. ”KSPI sebagai konfederasinya SPN juga menolak masuk sebagai tim dalam perumusan RUU Cilaka,” tegasnya.

Dia juga meminta anggota DPRD NTB bersuara. Sebagai wakil rakyat NTB, mereka harusnya bersikap. ”Minimal membuat catatan kecil untuk menolak rancangan cipta lapangan kerja ini,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB M Agus Patria mendorong semua pihak duduk bersama, berdiskusi menyikapi persoalan tersebut. ”Inikan belum jadi undang-undang, jadi masih terbuka kesempatan untuk memberi masukan,” katanya.

Karena masih rancangan, masih ada peluang mengubah draf itu. Pemerintah juga wajib mendengar masukan para pihak yang akan diatur dalam regulasi tersebut. ”Yang namanya rancangan, semua pihak bisa memberikan masukan,” katanya.

Serikat pekerja harus mau diajak bicara dan menjadi bagian dalam perumusan RUU. Dengan begitu, aspirasi mereka akan dimasukkan dalam RUU tersebut. (ili/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, NTB Promosikan Peluang Investasi

Ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bank Indonesia. ”Pasti ujungnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Perwakilan BI NTB Heru Saptaji.

Efek Pandemi, Transaksi Valas di NTB Melorot 90 Hingga Persen

”Hingga kini pandemi telah memukul telak seluruh kegiatan usaha penukaran valuta asing (kupva) di money changer hingga 90 persen,” kata Darda Subarda, pemilik Money Changer PT Tri Putra Darma Valuta, kepada Lombok Post, Selasa (22/9/2020).

Silky Pudding Drink Lombok, Minuman Kekinian Satu-satunya di Lombok

Minuman ini hadir dengan delapan varian rasa, yakni Red Island, Choco Dream, Magical Blue, dan Beauty Sunset. Juga Baby Queen, Sweet Choco, Deep Purple dan terakhir ada Snlight Choco. “Harganya hanya Rp 13.000 per cup,” kata Ramadarima, pemilik Silky Pudding Drink Lombok.

Sumbawa Gelar Simulasi KBM Tatap Muka

”Masing-masing kecamatan, ada perwakilan atau piloting, minimal dua sekolah yang kami tunjuk,” kata Sahril.

Disdik Kota Mataram Berharap Bantuan Kuota Dimanfaatkan Maksimal

”Kami belum tahu persis, makanya kami akan tunggu petunjuk berikutnya,” ujarnya, pada Lombok Post, Selasa (22/9/2020).

Saatnya Kota Mataram Dipimpin Arsitek

“Tidak bisa kita mengharapkan perubahan, kalau masih memberikan kepemimpinan pada orang yang sama,” kata Ketua Partai Gelora NTB HL Fahrurrozi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks