alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Tangani Korona Pemerintah Ngutang ke Bank Dunia USD 700 Juta

JAKARTA-Bank Dunia menyetujui dua proyek baru senilai USD 700 juta untuk membantu RI menangani dampak Covi-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pendanaan itu akan digunakan untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial dan memperkuat sektor keuangan.

“Pemerintah Indonesia menyadari dampak signifikan COVID-19 terhadap mata pencaharian banyak orang di berbagai sektor di seluruh Indonesia. Dengan dukungan dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, kami dapat memberikan bantuan untuk berbagai kebutuhan seperti penyediaan bantuan sosial dan menjaga ketahanan ekonomi negara,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan.

Ani menyebut, dukungan untuk sektor-sektor tersebut merupakan pondasi yang diperlukan oleh pemerintah dalam bertindak lebih lanjut untuk memastikan pemulihan jangka panjang masyarakat dan ekonomi Indonesia. Adapun proyek pertama yang disetujui yakni bantuan pendanaan tambahan untuk asistensi program reformasi sosial senilai USD 400 juta.

Proyek awal itu telah disetujui pada tiga tahun dan telah berhasil mendukung program utama pemerintah untuk bantuan sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana dalam perluasan cakupan dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. “Proyek itu juga meningkatkan sistem penyampaian program dan koordinasi dengan program-program bantuan sosial lainnya,” imbuhnya.

Pandemi yang sedang berlangsung sangat berdampak pada kaum miskin dan rentan serta pekerja informal. Pendanaan tambahan itu akan membantu penambahan dana darurat sementara bagi 10 juta penerima PKH untuk membantu mereka melindungi penghidupannya. Proyek tersebut juga akan mendukung Kementerian Sosial memperkuat kapasitas sistem perlindungan sosialnya untuk meningkatkan dan menyediakan perlindungan tepat waktu bagi mereka yang terkena dampak bencana alam berskala besar dan guncangan epidemi di masa depan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menuturkan, proyek tersebut akan terus mendukung penguatan sistem penyampaian PKH dan menghubungkan lulusan penerima PKH terpilih dengan program Kewirausahaan Sosial yang baru untuk meningkatkan keterampilan bisnis. Selain itu, program itu akan mendukung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mencakup lebih banyak rumah tangga miskin dan rentan dan memperluas penggunaan DTKS terkait tanggap bencana.

Satu melanjutkan, program kedua adalah COVID-19 Supplemental Financing for Indonesia’s First Financial Sector Reform Development Policy Loan senilai USD 300 juta. Adapun dukungan untuk kebijakan pembangunan yang awal telah disetujui pada Maret 2020 untuk membantu meningkatkan kedalaman, efisiensi, dan ketahanan sektor keuangan.

Satu melanjutkan, tambahan ini akan membantu pemerintah menutupi keterbatasan keuangan yang tidak terduga yang muncul akibat pandemi, dan membantu mengatasi krisis COVID-19 dengan mendukung ekonomi riil, termasuk menyalurkan dana ke rumah tangga dan perusahaan, sambil mempertahankan ketahanan sektor keuangan.

“Sifat dan jangkauan COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya serta dampak buruknya membuat perlunya dukungan cepat dari Bank Dunia secara global. Untuk Indonesia, kami mendukung Pemerintah untuk terus fokus pada perlindungan penduduk yang paling rentan dan berisiko tinggi serta meningkatkan kesiapsiagaan darurat untuk sektor-sektor prioritas,” kata Satu.

Menurut dia, dalam jangka panjang, kesiapan dan kemampuan untuk meminimalisasi dampak tersebut sangat penting bagi upaya berkelanjutan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi sumber daya manusia. (dee/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks