alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Gempa Lagi, Pariwisata NTB Terdampak Lagi

MATARAM-Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra memperkirakan pariwisata NTB kembali terdampak pascagempa. ”Seberapa pengaruhnya terkait gempa kemarin, belum bisa kami data,” tutup dia.

Tak hanya hotel yang berpotensi sepi. Pusat hiburan juga bisa terdampak. ”Keadaan semakin parah dan sepi, ditambah lagi dengan beberapa kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada pengusaha. Khususnya pada pengenaan pajak 25 persen,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi Suhermanto pada Lombok Post, kemarin.

Menurut dia, pengenaan pajak seperti neon box perusahaan yang tadinya dibiayai sponsor, sudah tidak berlaku lagi.

”Keadaan ini cukup memusingkan pengusaha, kami merasa kehadiran pemerintah tidak ada sama sekali dan terkesan tidak peduli,” keluhnya. (tea/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks