alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

KPPU Dorong Pemprov NTB Bentuk Satgas Pengawas Kemitraan

MATARAM–-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah provinsi membentuk satuan tugas (satgas) pengawas kemitraan di NTB. Tujuannya, membantu percepatan usaha mikro kecil untuk membangun lini bisnis dengan bermitra bersama perusahaan menengah besar.

”Biasanya terdiri dari OPD-OPD terkait termasuk di dalamnya KPPU,” kata Dendy Rakhmad Sutrisno, kepala Kanwil IV KPPU, Rabu (20/10/2020).

Kasus persaingan usaha yang kerap ditangani KPPU diantaranya sektor pariwisata, disusul pertambangan dan pertanian.

Untuk kasus pertanian, dicontohkan karena rantai distribusi terlalu panjang. Harga dari petani rendah, namun tiap titik distribusi akan mengambil margin sebelum sampai pada konsumen. Inilah yang membuat harga makin melambung, sekaligus mematikan peluang kesejahteraan petani.

”Pengurangan mata rantai bukan untuk mematikan usaha, tapi untuk mengurangi marginnya. Sehingga saat sampai di konsumen, harga barang tak terlalu tinggi,” jelasnya.

Ada juga masalah tingginya ketergantungan pelaku usaha pada pembeli tertentu. Jika tak mau menyesuaikan dengan harga jual, maka mereka akan kebingungan pasar. Hal-hal inilah yang membuat pembentukan satgas mendesak.

Hadirnya satgas di daerah akan berefek pada banyaknya kemitraan yang bisa ditingkatkan. Apalagi NTB sedang menggeliatkan industrialisasi. ”Ini butuh jembatan fasilitator untuk mendekatkan usaha kecil dengan menengah besar,” katanya.

Penerapan kebijakan persaingan yang tepat bisa dilakukan dengan membangun jalur alternatif. Ia mencontohkan kenaikan harga di pasar pada komoditas tertentu jelang perayaan hari-hari besar. Sedangkan harga di retail modern justru cenderung stabil. Karena pihak retail melakukan kontrak 3-6 bulan sebelumnya dengan supplier. Pasar tradisional juga bisa menerapkannya. Mereka butuh lembaga ekonomi yang mengelola, seperti koperasi maupun pengelola pasar. ”Mereka tradisional, tapi cara berdagangnya bisa maju,” imbuhnya.

Manajemen pasca panen juga dinilai masih lemah. Perlu aturan pola tanam untuk menghindari jatuhnya harga barang tiap masa panen. Pengelolaan pasca panen juga bisa diatur dengan memanfaatkan cold storage. ”Harus mulai beralih meninggalkan cara lama dengan pendekatan terobosan baru,” sarannya.

Pengesahan UU Cipta Kerja dalam hal ini juga mengambil peran positif.  Merevisi jumlah denda hukuman maksimal yang sebelumnya hanya sebesar Rp 25 miliar. “Sekarang jumlah maksimalnya bisa lebih dari itu. Kini denda Rp 25 miliar hanya untuk pelanggaran satu pasal saja,” ujarnya antusias. (eka/r9)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Mandiri Syariah Launching Fitur E-mas di Mandiri Syariah Mobile

Berdasarkan tren dan kebutuhan customer tersebut, kami melakukan inovasi produk layanan digital berbasis emas melalui fitur e-mas di MSM,” jelas Syafii.

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks