alexametrics
Rabu, 8 Desember 2021
Rabu, 8 Desember 2021

Cegah Kelangkaan Solar, BPH Migas Beri Relaksasi

Pertamina Boleh Sesuaikan Kuota

Akibat kelangkaan solar bersubsidi di berbagai daerah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akhirnya memberikan relaksasi aturan. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan surat relaksasi distribusi solar bersubsidi.

”Yaitu memberikan kewenangan pengaturan kuota lebih lanjut kepada PT Pertamina Patra Niaga dengan penyesuaian kuota untuk wilayah/sektor pengguna yang under dan overkuota. Sepanjang tidak melebihi kuota nasional 15,8 juta kiloliter. Tentu saja pelaksanaan relaksasi ini tetap diawasi oleh BPH Migas,” ujarnya kemarin.

Erika menegaskan, pemerintah tetap menjamin ketersediaan BBM hingga ke SPBU di masyarakat. Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, BPH Migas bertugas mengatur dan mengawasi ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI. Dalam pengaturan ketersediaan dan distribusi BBM, BPH Migas menetapkan kuota jenis BBM tertentu (JBT), yaitu solar subsidi dan minyak tanah, serta jenis BBM khusus penugasan (JBKP), yaitu premium untuk setiap kabupaten/kota. Tujuannya, BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume kepada masyarakat yang berhak menerima.

BPH Migas juga melakukan langkah-langkah evaluasi dan monitoring terhadap pengaturan kuota solar bersubsidi. ”Evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan Pertamina dan PT AKR Corporindo sebagai pelaksana lapangan dan juga pemerintah daerah,” imbuh Erika.

BPH Migas, Pertamina, maupun AKR telah melakukan rapat koordinasi tentang kondisi terkini. Pada rapat tersebut, Pertamina menjelaskan adanya peningkatan konsumsi BBM, khususnya solar bersubsidi. Hal itu juga sejalan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat sebagai dampak dari keberhasilan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan diturunkannya level PPKM. ”Dengan perubahan pola konsumsi tersebut, BPH Migas segera mengevaluasi pengaturan kuota solar bersubsidi. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk kebutuhan masyarakat,” urai Erika.

Terkait pengawasan, BPH Migas membuat surat edaran peruntukan BBM subsidi kepada lembaga penyalur. BPH Migas juga mendorong digitalisasi SPBU sebagai salah satu sarana monitoring yang dilakukan oleh Pertamina. ”Dalam melakukan pengawasan di lapangan, BPH Migas bekerja sama dengan TNI dan Polri. Kami mengucapkan terima kasih kepada aparat yang membantu penindakan penyalahgunaan solar yang juga menjadi salah satu faktor berkurangnya solar untuk masyarakat yang membutuhkan,” jelas Erika.

Banyuwangi Aman, Pacitan Tetap Kosong

Sementara itu, stok solar bersubsidi di Banyuwangi masih aman. Hal itu tampak dari hasil pantauan para Kapolsek di sejumlah SPBU. Kapolsek Banyuwangi AKP Kusmin mengecek persediaan solar di SPBU Karangente dan SPBU Jalan Banterang. Meski di sejumlah daerah mengalami kelangkaan, persediaan solar di semua SPBU masih aman. ”Pengecekan ini untuk mengetahui stok BBM di sejumlah SPBU, termasuk mengantisipasi penimbunan BBM,” tegas Kusmin kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi.

Dia mengungkapkan, kebutuhan BBM memang mengalami peningkatan setelah pemerintah melonggarkan aturan pembatasan. ”Saat ini kebutuhan BBM memang cukup meningkat, terutama setelah dibukanya seluruh destinasi wisata di Banyuwangi,” katanya.

Unit Reskrim Polresta Banyuwangi juga memantau stok BBM di seluruh SPBU. Dari pantauan reskrim, hanya satu SPBU yang mengalami kelangkaan solar. Yakni, SPBU Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Kasatreskrim AKP Mustijat Priyambodo menerangkan, SPBU Genteng Wetan mengalami peningkatan kebutuhan. Selain sebagai jalan poros menuju Kabupaten Jember, mobilitas masyarakat Genteng meningkat. ”Tapi, secara keseluruhan di Kabupaten Banyuwangi sendiri masih relatif aman,” ujarnya.

Kondisi sebaliknya terjadi di Kabupaten Pacitan. Para nelayan sulit melaut karena solar langka. Para nelayan di Pacitan tak punya pilihan. Mereka terpaksa memperpanjang puasa melaut. Asriawan, salah seorang nelayan, menuturkan bahwa kebutuhan solar cukup tinggi bagi kapal-kapal besar. Sekali melaut, moda transportasi jumbo itu bisa menenggak 200–400 liter.

Sebelumnya, pasokan solar biasa didapatkan nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tamperan. Namun, tempat usaha itu berhenti beroperasi sejak awal tahun lalu. Saat krisis solar sekarang ini, nelayan harus antre dengan sopir truk dan kendaraan darat lain di SPBU terdekat. ’’Kalau SPBN Tamperan masih buka, tentu antrenya sesama nelayan saja. Tak perlu berlama-lama,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Pacitan.

Plt Kepala Dinas Perikanan Pacitan Sumorohadi mengatakan, SPBN Tamperan berhenti beroperasi karena pengurusan izin usahanya macet. Belakangan, pengelola sulit memperpanjang kembali izin kerja sama dengan Pertamina. Izin upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) hingga akta dari Kemenkum HAM wajib diperbarui. ’’Untuk sementara SPBN di Tamperan berhenti,’’ ucapnya. (JPG)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks