alexametrics
Rabu, 8 Desember 2021
Rabu, 8 Desember 2021

UMKM Mendominasi Penerbitan NIB di Sistem OSS

MATARAM-Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB mencatat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS berbasis risiko didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Total NIB yang telah diterbitkan hingga saat ini 119 nomor. Merupakan pelaku usaha di sektor makanan dan olahan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perhubungan serta kesehatan.

”Ini menepis pemikiran orang-orang bahwa UMKM itu gaptek, ternyata tidak juga,” ujar Kepala DPM-PTSP Mohammad Rum, Kamis (21/10).

Menurutnya, hal ini menjadi sinyal positif. UMKM menjadi investor terbesar yang menopang perekonomian NTB selama pandemi. Aspek digitalisasi pun perlahan mulai dikuasi. OSS merupakan sistem yang dibuat untuk pelaku usaha mendaftarkan izin bisnisnya. Seluruh 119 data tersebut masuk dalam kewenangan gubernur, bupati, hingga kementerian. ”Pemodal diatas Rp 10 miliar menjadi kewenangan pusat,” katanya.

Meski demikian, pihaknya tak menepis adanya keluhan dari pelaku usaha atau pendaftar terkait sistem OSS berbasis risiko. Menyebabkan pelaku usaha harus bekerja dua kali memasukkan data usahanya. Hak akses pun sering tertahan. Kementerian Investasi pun kata dia telah mengonfirmasi. Sistem masih terus dalam proses perbaikan sembari terus dioperasikan.

Hal ini disinyalir karena belum sinkronnya data dan item dari sistem OSS 1.1 sebelumnya ke OSS berbasis risiko. Serta belum tersambung dengan sistem yang ada di instansi kementerian. ”Misal dia minta izin usaha di sektor kehutanan, maka petugas kementerian kehutanan harus sudah terima data tapi ternyata belum bisa karena sistem belum sinkron,” papar Rum.

Pihaknya tak bisa memastikan kapan sistem akan berjalan sempurna. Yang jelas kata dia, 119 NIB pelaku usaha yang sudah diterbitkan menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Bahwa penggunaan sistem OSS sejatinya masih tetap bisa dilakukan. Pihaknya pun terus menggencarkan sosialisasi terkait penggunaan dan pemanfaat OSS berbasis risiko pada pengguna. Terbaru, menyasar 100 orang pelaku UMKM serta 20 tenaga teknis di masing-masing PD terkait di tingkat kabupaten kota.

”Sudah ada meski belum masif, karena keterbatasan pandemi dan menanti sinkronisasi sistem,” katanya.

Wakil Ketua Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPA Kosmetika) Syaiful Hardi menuturkan masih membutuhkan sosialisasi lebih masif terkait penggunaan OSS. Dengannya para pelaku usaha kosmetik lokal mampu merpercepat akses segala bentuk perizinan untuk menunjang pemasaran yang lebih luas dan naik kelas. Dari sektor kosmetik, penyesuaian data di instansi seperti BPOM dan Kemenkes diharapkan tak lagi ada hambatan.

”Izin edar dan produksi ini kan harus tersinkronisasi dengan sistem data di dua instansi tersebut,” imbuhnya. (eka/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks