alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

KPP Prima Mataram Gelar Sosialiasi PPS dan Pemberian Penghargaan

MATARAM-Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prima Mataram Barat terus menggencarkan sosialisasi program pengungkapan sukarela (PPS) yang telah berlaku sejak 1 Januari lalu. PPS sendiri menjadi kesempatan bagi para Wajib Pajak untuk melapor dan mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela. Melalui pembayaran PPh berdasakan pengungkapan harta. ”Ini berlaku hingga 30 Juni 2021,” kata Kepala KPP Pratama Mataram Barat, Devi Sonya Adrince, Selasa (25/1).

Dijelaskan, Kebijakan PPS terbagi dalam dua skema ketentuan. Skema kebijakan I berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan peserta program pengampunan pajak 2016. Skema kebijakan I berlaku untuk harta yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan saat program tax amnesty 2016. Ketentuan tarif skema kebijakan I juga terbagi menjadi tiga. Kelompok tarif PPh final tersebut antara lain sebesar 11 persen untuk deklarasi harta luar negeri, delapan persen repatriasi harta luar negeri dan dalam negeri. Lalu, tarif PPh final enam persen untuk repatriasi harta yang kemudian diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi SDA dan energi terbarukan

Sementara skema kebijakan II berlaku hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Skema kebijakan ini berlaku untuk perolehan harta 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak 2020. Ketentuan tarif yang berlaku pada kebijakan II yaitu 18 persen, 14 persen dan 12 persen. ”Kebijakan ini bisa memberikan manfaat sekaligus meningkatkan kepatuhan para wajib pajak,” katanya.

Baca Juga :  DP 0 Persen untuk Mobil Listrik, Toyota Andalkan Jenis Hybrid

Selain sosialisasii terkait PPS, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada 13 wajib pajak yang terdaftar di KPP Mataram Barat di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara. Nilai pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak tersebut mencapai Rp 194,1 miliar. Jumlah ini merupakan 16,37 persen dari seluruh pemerimaan KPP Pratama Mataram Barat 2021.

”Kegiatan ini sekaligus menjadi kampanye agar para wajib pajak turut melaksanakan kewajibannya dengan baik,” katanya.

Bagi wajib pajak, pemberian penghargaan tersebut merupakan ajang bergengsi. Bisa meningkatkan reputasi mereka di masyarakat. Dipercaya pemerintah karena telah patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Dengannya para wajib pajak badan swasta, pemegang saham hingga karyawan semakin percaya. Bahwa perusahaan tempat mereka berinvestasi dan bekerja adalah suatu institusi yang  patuh, diakui pemerintah sebagai perusahaan yang taat pajak.

Baca Juga :  Sri Mulyani: Perpajakan jadi Prioritas Pembahasan pada Pertemuan G-20

”Pemberian penghargaan juga meningkatkan semangat wajib pajak agar sukarela menigkatkan kepatuhan dengan melaprkan SPT Tahunan tepat waktu,” imbuhnya. (eka/r9/*)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/