alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Ini Syarat Pengajuan Keringanan Kredit Bagi Nasabah Terdampak Wabah Korona

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan skema restrukturisasi kredit menyusul pandemi Covid-19 kepada bank masing-masing. Sebab, asesmen profil dan kemampuan membayar debitor setiap bank maupun perusahaan pembiayaan bervariasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menekankan agar bank memberikan keringanan kredit dengan bertanggung jawab dan tepat sasaran. Juga, mengacu pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Tujuannya, tidak terjadi moral hazard. Dengan begitu, keringanan tersebut benar-benar membantu debitor yang usahanya menurun karena terdampak wabah Covid-19.

“Jangan sampai debitor yang sebelum wabah Covid-19 sudah bermasalah, dengan memanfaatkan stimulus ini, menjadi lancar. Makanya, bank maupun perusahaan pembiayaan harus proaktif,’’ kata Wimboh.

Selain itu, OJK melarang perusahaan pembiayaan menarik tagihan maupun kendaraan dengan menggunakan jasa debt collector. Sebab, tidak sedikit kasus kendaraan yang menjadi objek leasing. “Bagi debitor yang bermasalah dan makin bermasalah saat wabah Covid-19, silakan menghubungi kantor leasing untuk mencari kesepakatan angsuran,” imbau Wimboh.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyadari bahwa pagebluk virus korona sangat memengaruhi kondisi keuangan debitor. Mewakili perusahaan pembiayaan tanah air, pihaknya sepakat untuk meringankan kredit dengan memperpanjang jangka waktu, menunda sebagian pembayaran, serta menerapkan jenis keringanan lain yang ditawarkan setiap perusahaan.

Meski begitu, ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, terdampak wabah Covid-19 dengan nilai di bawah Rp 10 miliar. Kedua, pekerja informal dan UMKM. Ketiga, tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret. “Saat pemerintah RI mengumumkan status darurat virus korona,” ucap Suwandi.

Syarat selanjutnya adalah pemegang kendaraan atau jaminan dan kriteria lain sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan pembiayaan masing-masing.

Suwandi menyatakan, pengajuan keringanan berlaku mulai hari ini (30/3). Dalam prosesnya, debitor cukup mengunduh formulir dari website perusahaan pembiayaan.

Kemudian, formulir tersebut diisi dan dikembalikan melalui e-mail. Status persetujuan permohonan akan diinformasikan melalui surat elektronik tersebut. “Jadi, tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan,” jelasnya.

Sementara itu, dalam menghadapi pandemi virus korona, Indonesia memerlukan stimulus yang besar agar perekonomian tetap berjalan. Institute Development Economics and Finance (Indef) menyebutkan, setidaknya pemerintah perlu menggelontorkan Rp 600 miliar sampai Rp 1 triliun untuk disebarkan ke semua sektor. Namun, sektor kesehatan tetap harus menjadi fokus utama. (han/agf/c5/fal/JPG/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks