alexametrics
Senin, 26 Oktober 2020
Senin, 26 Oktober 2020

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, dari survei tersebut diketahui masih ada masyarakat yang sangat yakin bahwa dirinya tidak akan terinfeksi atau tertular Covid-19. “Sebanyak 17 dari 100 responden mengatakan bahwa mereka sangat tidak mungkin atau tidak mungkin tertular Covid-19. Jadi ada 17 persen, ini presentase yang lumayan tinggi,” ujarnya di Jakarta, kemarin (28/9).

Suhariyanto menjelaskan, berdasar jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama meyakini bahwa dirinya tak akan tertular. Adapun untuk responden laki-laki mencapai 16,9 persen dan perempuan mencapai 17 persen.

Dia melanjutkan, persepsi tidak mungkin tertular itu amat erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Mayoritas yang yakin tak akan terinfeksi itu berasal dari jenjang SD yakni sebesar 33,69 persen. “Ketika pendidikannya rendah, mereka yakin bahwa ‘saya pasti nggak tertular’. Tetapi semakin pendidikannya tinggi, kesadarannya sudah tinggi,” imbuhnya.

Sementara, jika dilihat berdasarkan penerapan protokol kesehatan di tempat umum, sebanyak 17,32 persen responden mengaku bahwa lokasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima yang dikunjunginya tidak menerapkan protokol kesehatan sama sekali. Disusul tempat ibadah (5,78 persen), tempat kerja (2,08 persen), mall/tempat perbelanjaan (1,69 persen), serta pelayanan publik (1,40 persen).

“Catatan khusus untuk pasar/pedagang kaki lima dan tempat ibadah. Dua tempat ini perlu perhatian lebih ketika melakukan sosialisasi protokol kesehatan,” imbuh dia.

Dia melanjutkan, penerapan itu terkait dengan aspek kewajiban jaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan pemeriksaan thermogun. Suhariyanto menambahkan, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada lokasi-lokasi tersebut dengan langsung memberikan prasarana yang diperlukan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, jumlah 17 persen dari responden BPS yang meyakini tak akan tertular angka yang sangat besar. Jika dianalogikan berdasar hitungan dari persentase penduduk Indonesia, artinya masih ada sekitar 45 juta orang yang merasa yakin tak akan terpapar Covid-19.

“Angka ini suatu angka yang sangat besar sekali. Padahal kita semua tahu bahwa status yang kita hadapi sekarang adalah pandemi. Artinya, tidak ada satu jengkal tanah pun yang akan betul-betul aman atau bebas dari Covid-19,” katanya.

Doni mengingatkan dalam waktu yang sangat cepat, semua bisa tertular Covid-19. Sebab, media transmisi penularan Covid-19 adalah manusia. Berbeda seperti halnya flu burung dan flu babi yang mengantarkan virusnya adalah hewan.

Dengan kondisi itu, perlu kesadaran dari seluruh kelompok masyarakat untuk benar-benar menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Sebab, hingga kini masih banyak yang belum aware terhadap kondisi pandemi.

“Inilah yang harus kita lakukan bagaimana kita secara bersama-sama menggerakkan seluruh instrumen baik yang ada di pusat maupun di daerah dengan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tutur dia.

Menurut dia, data survei tersebut amat penting bagi pengambilan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah ke depannya. Dia juga menegaskan bahwa tenaga kesehatan adalah benteng terakhir dalam penanganan COVID-19. “Dan kita harus menjadikan dokter, tenaga kesehatan benteng terakhir bangsa kita. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang diminta oleh pemerintah oleh WHO dan juga pakar-pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat adalah kita harus patuh kepada pada protokol kesehatan,” tegasnya.

 

Pelanggaran Kampanye

Sementara itu, kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye sulit dihindari. Terbukti, dari hasil pantauan Bawaslu di hari kedua kampanye Minggu (27/9) kemarin, kembali terjadi. Bahkan, jumlahnya meningkat dibandingkan hari pertama.

“Ditemukan 10 Kegiatan kampanye yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin, kemarin (28/9).

Seperti diketahui, di hari pertama kampanye hanya ada pelanggaran di delapan daerah. Yakni di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sungai Penuh, Bandung, Purbalingga, Mojokerto, Dompu, dan Kaimana.

Dari sepuluh pelanggaran yang terjadi di hari kedua, lanjut dia, dua di antaranya terjadi di daerah yang sama seperti hari pertama. Yakni Sungai Penuh dan Purbalingga. Sementara sisanya tersebar di Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Lamongan, Bantul dan Tojo Una-Unan.

Terkait sanksinya, Afif menegaskan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) 13/2020 tentang Pilkada di masa pandemi. Yakni sanksi teguran dan dibubarkan.

Selain pelanggaran atas protokol kesehatan, sejumlah temuan lainnya juga didapatkan bawaslu. “Terdapat 6.905 alat peraga melanggar yang diturunkan oleh Bawaslu,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, temuan yang didapat Bawaslu sebagai hal yang lumrah. Sebab, pengawasan dan penindakan bagian dari kewenangan dan tugas Bawaslu. “Kami fokus pada pelaksanaan,” ujarnya.

Sebagai penyelenggara, pihaknya berkewajiban menyiapkan prosedur. Termasuk dalam hal mengantisipasi pelaksanaan kampanye yang melanggar protokol kesehatan. “Itu yang terus kita sosialisasikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Raka juga mengatakan bahwa KPU akan melakukan evaluasi rutin setiap pekan. Selain untuk mengidentifikasi persoalan dan perbaikan implementasi di lapangan, evaluasi juga sebagai koordinasi dengan paslon, Bawaslu dan pihak keamanan.

Terpisah, Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat koordinasi pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, situasi pandemi memaksa pelaksanaan kampanye lebih banyak dilakukan secara dalam daring.

“Kalau kita melihat Dalam PKPU 13/2020 yang telah dikeluarkan KPU mengutamakan kampanye secara daring,” kata Fritz.

Dia menjelaskan, dalam mengawasi konten pilkada yang dilakukan pasangan calon, tim sukses atau yang lainnya, Bawaslu dibantu pihak lainnya. Yakni laporan masyarakat dan masukan Kominfo. Nantinya, temuan atau laporan akan ditelaah sebelum merekomendasikan platform sosial media untuk melakukan takedown.

Di Pilkada 2020, dia berharap masyarakat aktif menyampaikan laporannya. Fritz mengungkapkan ada dua metode pelaporan pengawasan yang dimiliki Bawaslu. Pertama melalui form A online seperti form pengawasan hasil temuan di lapangan yang dimiliki pengawas pemilu. Kedua dengan metode gowaslu yaitu aplikasi yang dapat diakses masyarakat.

“Jadi kalau masyarakat mau melaporkan sesuatu baik politik uang atau apapun yang terjadi ternasuk di medsos bisa dilaporkan dengan itu,” tegas Fritz.

Sementara itu, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyebutkan, setiap laporan yang diterima Kominfo akan diverifikasi bersama Bawaslu. “Kalau laporan (pelanggaran) berupa konten langkahnya adalah take down,” ujarnya. Namun jika pelanggaran konten yang ditemukan berupa website, Sammy menyebut Kominfo langsung melakukan pemblokiran. (dee/far/r6)

 

Persepsi Warga Tentang Covid-19

Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis BPS menunjukkan bahwa 17 persen masyarakat meyakini bahwa dirinya tidak akan terpapar Covid-19. Artinya, sebanyak 17 dari 100 responden menyatakan ‘sangat tidak mungkin’ dan ‘tidak mungkin’ terinfeksi/tertular Covid-19.

 

PERSEPSI ‘TIDAK MUNGKIN TERTULAR’ ERAT KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN

  • SD: 33,69 persen
  • SMP: 32,58 persen
  • SMA/SMK: 25,46 persen
  • Diploma/Sarjana: 13,41 persen

 

TIDAK ADA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT UMUM

  • Pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL): 17,32 persen
  • Tempat ibadah: 5,78 persen
  • Tempat kerja: 2,08 persen
  • Mal/tempat perbelanjaan: 1,69 persen
  • Pelayanan publik: 1,40 persen

 

Sumber: BPS

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Nyoman: Gonta Ganti Kendaraan Tidak Masalah, yang Penting Rasanya

“Baru di motor Forza 250 CC ini saya rasakan sama sekali tidak ada getarannya ketika sudah kita berkendara dan sangat cocok dengan kondisi kesehatan saya yang memiliki penyakit jantung. Sebelumnya pernah saya memakai sepeda motor  jenis lain namun karna ada getarannya sangat terasa membuat saya tidak nyaman,” aku Nyoman.

Warga Antusias Hadiri Peresmian Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan

Ratusan warga tumpah di jalan Saleh Sungkar, Dayen Peken Ampenan Kamis (22/10) sore kemarin. Warga hadir menyambut kedatangan pasangan H Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman (HARUM). Kedatangan pasangan ini untuk meresmikan Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan.

Satgas Covid-19 : Masyarakat Harus Taat 3M Ketika Liburan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Tantangan selanjutnya adalah pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Khususnya terkaitpenerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.

Tiga Bank Syariah Digabung, Bersiap Jadi yang Terbesar di Nasional

”Mengawal dan membesarkan tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya.

Honda Genio Makin Fashionable

”Tampilan Honda Genio yang semakin atraktif mewakilkan ekspresi anak muda,” ujar Thomas. 

UN Diganti, Pemerintah Didorong Intensifkan Sosialisasi

”Supaya apa yang kurang dan kendala yang muncul, bisa segera dievaluasi,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris dan Pasca Bahasa FKIP Unram ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks