alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

PN Mataram di Masa Korona : Sidang Jarak Jauh, Sinyal Ngadat, Pembuktian Terhambat Bikin Hakim Stres

Pandemi Korona atau Covid-19 membuat persidangan harus digelar secara jarak jauh melalui konferensi video. Namun, persidangan tidak maksimal. Sinyal ngadat. Pembuktian terhambat. Kendala itu membuat hakim stress. Mau tidak mau, semua pihak harus dihadirkan. Demi mendapatkan bukti materil dan membongkar kasus lebih terang.

===

Persidangan perkara korupsi pembangunan gedung balai nikah Labangka Sumbawa harus melalui konferensi video ditunda. Pembuktian dalam agenda pemeriksaan saksi itu tak berjalan maksimal.

Sinyal ngadat, suara keterangan saksi putus-putus, dan muncul suara noise  dari pengeras suara yang mengganggu telinga majelis hakim. ”Wah kalau kayak gini, saya stress. Bisa-bisa saya sakit. Bukan karena korona kita sakitnya, tetapi karena persidangan ini. Nyuwing-nyuwing suara storing, bikin pusing,” keluh Juru Bicara PN Tipikor Mataram yang juga menjadi hakim anggota dalam perkara itu, Fathur Rauzi.

Persidangan melalui konferensi video tidak efektif dan efisien. Terutama dalam agenda mendengarkan para saksi. “Pembuktian formil dan materilnya suatu perkara itu ada pada proses mendengarkan keterangan saksi,” kata pria yang akrab disapa Ozi itu.

Sidang melalui konferensi video kemungkinan bisa maksimal ketika proses penuntutan atau pembacaan putusan. Karena, ruang sidang PN Tipikor Mataram itu hanya terhubung dengan terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). ”Kalau sidang putusan itu jaksa, penasihat hukum, dan majelis hakim berada di satu ruangan. Tiinggal dihubungkan dengan terdakwa saja. Kalau seperti itu sidangnya berjalan lancar,” jelasnya.

Karena persidangan  tersebut tak berjalan maksimal sehingga, majelis hakim mengabulkan pengalihan status penahanan dua terdakwa Johan Satria dan M Firdaus yang terjerat dalam kasus tersebut. Dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. ”Penasihat hukumnya sudah memohonkan terdakwa untuk dijadikan sebagai tahanan kota. Kita sudah kabulkan atas beberapa  pertimbangan-pertimbangan,” ujarnya.

Majelis hakim menetapkan pengalihan status tahanan itu karena mempertimbangkan hak terdakwa. ”Terdakwa juga memiliki hak untuk mendengarkan keterangan saksi. Ada keterangan yang harus dibantah oleh saksi atau dibenarkan,” kata dia.

Pada pengalihan status tahanannya, penasihat hukum para terdakwa sudah bersedia menjadi penjaminnya.  Apabila mereka melarikan diri, penasihat hukum (PH)-nya bakal bertanggung jawab. ”Kalau mereka lari  atau melanggar ketentuan yang berlaku, PH-nya bakal diproses hukum,” terangnya.

Abdul Hanan selaku penasihat hukum Johan Satria mengatakan, pihaknya bakal terus memantau keberadaan kliennya. Karena, dirinya bertindak sebagai penjamin. ”Saat ini, terdakwa masih berada di Mataram. Dia tinggal di rumah keluarganya,” kata Hanan.

Kliennya diwajibkan lapor dua kali seminggu. Setiap Senin dan Kamis. ”Besok (Senin, Red) akan saya pastikan apakah sudah melapor atau tidak,” kata  dia.

Setiap jadwal sidang, terdakwa harus dihadirkan di persidangan. Agar, dia bisa mendengarkan keterangan saksi dengan jelas. ”Jangan sampai persidangan melalui konferensi video itu merugikan terdakwa,” harapnya.

Kajari Sumbawa Iwan Setiawan mengaku sudah menjalankan penetapan majelis hakim. JPU sudah meneruskan surat penetapan hakim ke Kejari Mataram untuk  dieksekusi. ”Kita koordinasi dengan Kejari Mataram untuk proses eksekusi penetapan hakim,” kata Iwan Setiawan.

Tugas jaksa harus menjalankan perintah atau penetapan hakim. Hal itu sudah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). ”Kita sudah menjalankan tugas. Terdakwa sudah dikeluarkan dari Lapas,” ujarnya

Pengawasan terhadap kedua terdakwa tetap dilakukan. Hingga, mereka mendapatkan putusan inkrah. ”Kalau sudah putusan inkrah, mereka harus langsung dieksekusi,” ungkapnya.

Aturannya, tahanan yang berstatus tahanan kota tidak boleh keluar dari wilayah Kota. ”Kalau sekarang terdakwaa sebagai tahanan kota Mataram, mereka  tidak boleh keluar Kota Mataram,” bebernya.

Apabila mereka melanggar ketentuan dan syarat lainnya, jaksa bakal meminta  majelis hakim untuk mengkaji penetapannya. ”Nanti kita ajukan terdakwa tidak menjadi tahanan kota. Dengan alasan keamanan,” kata dia.

Terpisah, Kalapas Mataram M Susanni mengatakan, sudah mengeluarkan kedua terdakwa dari Lapas Mataram. Mereka dikeluarkan atas penetapan majelis hakim. ”Kita keluarkan Kamis (9/4) lalu,” bebernya.

Susanni menjelaskan, ketika mereka sudah ditetapkan menjadi tahanan kota mereka tidak diperbolehkan keluar dari Kota Mataram. Perhitungan massa tahanan kota dengan tahanan rutan berbeda. ”Lima hari sebagai tahanan kota dihitung telah menjalankan masa tahanan selama sehari,” jelasnya.

Tak Efektif Bongkar Kasus LCC Lewat Konfrensi Video

Bukan hanya perkara korupsi pembangunan balai nikah saja yang dialihkan status penahanannya. Terdakwa Perkara korupsi pengelolaan Lombok City Center (LCC)  L Azril Sopndi dan Abdurrazak juga bakal dialihkan status penahanannya.

Edi Kurniadi selaku penasihat hukum sudah memohonkan kedua terdakwa untuk dijadikan sebagai tahanan kota ke PN Mataram. ”Sudah kita daftar, Kamis (9/4) lalu,” kata Edi.

Dia mengajukan permohonan tersebut karena melihat persidangan melalui konfrensi video tidak efektif. Buktinya, pada sidang pekan lalu yang menghadirkan saksi mantan Sekda Lobat HL Srinata tak didengar oleh terdakwa. ”Terdakwa hanya mengikuti persidangan sebanyak 30 persen,” jelasnya.

Tentu, kondisi itu merugikan terdakwa. Sehingga, hakim menganggap keterangan saksi mantan Sekda tersebut tidak berlaku. ”Makanya, dia diminta untuk hadir dalam persidangan Selasa nanti,”  ujarnya.

Sebenarnya, agenda pemeriksaan saksi pekan lalu mendengarkan keterangan saksi mantan Bupati Lobar H Zaini Arony. Hanya saja, persidangan harus ditunda. ”Kita ingin Zaini dihadirkan di dalam persidangan. Agar perkara kasus ini lebih jelas,” pinta Edi.

Karena banyak yang harus digali dalam persidangan. Apalagi, keterangan dari mantan Bupati itu menjadi saksi kunci dalam perkara tersebut. ”Harus dibongkar lebih dalam lagi kasus LCC ini,” kata dia.

Tetapi, sekarang tergantung pada penetapan majelis hakim. Apakah Zaini harus dihadirkan dipersidangan atau tidak. ”Kita tunggu saja penetapannya,” ungkapnya.

Edi meminta persidangan harus digelar seperti biasa. Tentunya tetap mengedepankan pencegahan penanganan Covid-19. ”Tidak berkerumun. Pembatasan pengunjung sidang, dan harus mencuci tangan,” ujarnya. (suharli/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

2021, Pemkot Mataram Usulkan 400 Formasi CPNS

Pemkot Mataram mengusulkan 400 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Jumlah tersebut hasil kalkulasi dari kebutuhan pegawai daerah ini pada tahun 2020 dan 2021.

VIDEO : Pilwali Mataram Dianul-Badrun Maju ke Tahap Verfak

Bakal pasangan calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota H Dianul Hayezi-H Badrun Nadianto yang maju melalui jalur perseorangan melaju ke tahap verifikasi faktual (Verfak). “Dari hasil Vermin (verifikasi administrasi) syarat dukungan pasangan DR (Dianul-Badrun) sudah melebih target. Lanjut ke tahap verfak,” kata Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin, Selasa (4/8).

Kisah Baitul Askhiya Sekarbela (1) : Semua Berawal dari 12 Dermawan

Apa yang dilakukan 97 dermawan ini patut diteladani. Kehadiran mereka yang tergabung dalam Yayasan Peduli Umat Baitul Askhiya telah meringankan beban ratusan orang.

Libur Korona Semakin Panjang, Anak-anak Lupa Pelajaran Sekolah

"Kita sudah lupa (pelajaran)," kata Rio, salah satu anak di Pagutan, Kota Mataram saat ditanya, apakah ia masih ingat materi pelajarannya di sekolah.

Lulus 2018, Pelantikan 262 CPNS Mataram Tertunda Karena Korona

Sebanyak 262 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus pada tahun 2018 lalu harus bersabar. Sebab, pelantikan mereka harus ditunda karena wabah Korona.

Di NTB, Keluarga Kini Boleh Ikut Pemulasaraan Jenazah Pasien Korona

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra mendatangi RSUD Kota Mataram, Senin (3/8) lalu. Ia melihat bagaimana proses pemulasaran jenazah pasien Covid-19 yang dilakukan pihak rumah sakit.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Tertangkap di Bandara Lombok, Satpam Selundupkan Sabu dari Batam

Pria asal Batam berinisial AK, 47 tahun dibekuk tim khusus Ditresnarkoba Polda NTB, Minggu (2/8). Pria yang bekerja  sebagai satpam itu ditangkap setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Lombok (BIL).

NTB Waspada, Penularan Korona Terdeteksi di Usaha Rumahan

Penularan virus Korona di NTB kian tidak terkendali. Transmisi lokal kian merajalela. Hampir tidak ada ruang yang bebas dari penularan virus. Bahkan rumah pun mulai tidak aman. Terutama bagi mereka yang membuka usaha di rumah.

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications.    Ok No thanks