alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

Program Mewah, Realisasi? Entahlah…

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=”” uppercase=”false” text_size=”20″]Kepemimpinan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) disorot. Sejumlah “program mewah” yang ia cetuskan tak kunjung terealisasi. Dari zero waste hingga desa wisata nyatanya belum sepenuhnya terkoneksi dengan pemerintah kabupaten/kota.[/penci_blockquote]

 

“Zero Waste? Program ini sudah berjalan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom kepada Lombok Post.

Sebagai buktinya, ia mengklaim telah membentuk 74 unit bank sampah di tahun 2019 ini. “Kami ambil dari komunitas yang sudah ada,” ujarnya.

Semuanya tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Di Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, dan Kota Mataram, masing-masing 12 unit bank sampah sudah berdiri. Sementara di Lombok Utara dan Sumbawa Barat, pemprov membentuk dua bank sampah.

“Sementara di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu masing-masing tiga unit. Itu sudah sesuai dengan target kami,” klaim Madani.

Dikatakan, pihaknya sengaja mengambil komunitas yang sudah berjalan. Karena passion orang yang ingin mengelola sampah memang berbeda. Sulit mencari jiwa pemulung. “Kalau bentuk baru, biasanya abal-abal dan nggak bisa bertahan lama,” tegasnya.

Puluhan bank sampah tersebut, kemudian diverifikasi dan divalidasi bersama Dinas LH Kabupaten dan Kota. Untuk memeriksa apakah mereka benar-benar beroperasi atau tidak. “Biar kami (pemprov) bisa intervensi dana modal, untuk mengembangkan sayap agar nasabah mereka nambah,” kata dia.

Semua bank sampah itu, sudah dilengkapi sarana dan prasarana. Masing-masing senilai Rp 15 juta. “Ada mesin angkut, gerobak, timbangan, karung, dan lainnya,” kata dia.

Kendati sudah terbentuk, ternyata dana operasional bank sampah tersebut, sampai saat ini belum diberikan pemprov. Sehingga mereka masih memakai modal sendiri. “Dana yang kami ajukan belum cair,” terangnya.

Dampaknya, ada beberapa yang stagnan dan ada lagi yang berjalan apa adanya. Bukan hanya tidak bisa mengembangkan diri, menambah nasabah, yang paling fatal, telat membayar utang ke nasabah. “Mereka telat bayar sampah nasabah, telat tiga sampai empat hari, karena nggak ada talangan,” ujarnya.

Kondisi itu disebabkan, bank sampah harus menjual sampah yang terkumpul terlebih dulu ke pengepul. “Bisa dikatakan, sekarang kerjaan bank sampah itu sebagai perantara. Nggak apa-apa yang penting jalan,” jelas Madani.

Anggaran Tak Kunjung Cair

Terkait anggaran bank sampah, diakuinya keterlambatan pencarian di BPKAD, lantaran pihaknya lama berkutat pada persoalan SK penetapan bank sampah. “Iya, kami lama di sana,” jelasnya.

Madani mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran sebanyak Rp 740 juta. Masing-masing bank sampah akan menerima uang modal sebanyak Rp 10 juta. “Jumlah ini sama seperti sebelumnya kok,” terangnya.

Agar anggaran itu tepat sasaran, penyalurannya sudah diubah. Saat ini, BPKAD akan mentransfer langsung ke pengurus komunitas bank sampah. “Nggak lagi pakai perantara bank sampah regional,” jelasnya.

Meski Madani tidak merincinya, tapi uang itu akan digunakan sebagai modal. Apakah selama enam bulan atau setahun, namun yang pasti, anggaran Rp 10 juta itu akan digunakan sebagai modal awal.

“Cukup kok (Rp 10 juta), satu kilo hanya Rp 4 ribu, kalau kita ambil se-ton sampah, sudah numpuk sekali,” tegasnya.

Kepastian transfer uang itu, akan dikomunikasikan kembali bersama BPKAD. “Katanya sih bulan-bulan ini sudah cair, nanti kami tanyakan lagi,” terangnya.

Madani mengatakan, program Zero Waste melalui pembangunan bank sampah, hasilnya harus sudah terlihat setelah modal itu diberikan pemprov. “Karena kami akan evaluasi,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya terus mengkampanyekan program strategis itu ke sekolah dan masyarakat. Mengubah pola pikir dari musibah menjadi berkah. Termasuk tentang pemilahan dari rumah tangga. “Ke sekolah sekolah dan ke desa-desa,” jelasnya.

Dirinya berharap, kepala desa sudah mulai memikirkan untuk membangun bank sampah. Karena program ini, harus terwujud satu desa satu bank sampah. Bersumber dari dana desa. “Sementara dari APBD, juga akan tetap mendukung. Khususnya komunitas-komunitas bank sampah,” tandasnya.

Sedangkan program desa wisata, sampai saat ini masih terus berjalan. Dalam RPJMD 2018 – 2023, telah ditetapkan sebanyak 99 desa wisata dan setiap tahunnya, diintervensi sebanyak 25 desa wisata.

“Dari sisi kelembagaannya, SDM, promosi serta penguatan infrastruktur dasar, hingga sarana dan prasarana,” kata Kadispar NTB H Lalu Mohammad Faozal.

Dirinya menjelaskan, dalam penentuan desa wisata itu, di titik beratkan pada apa yang menjadi potensi desa. Misalnya bidang kelautan, perkebunan, atau pertanian. “Pemetaannya seperti itu,” jelasnya.

Selain itu, 25 desa wisata yang diintervensi, sebagian besar sudah berdiri sejak lama. Sehingga kata Faozal, kerap timbul pernyataan, mengapa kemajuan antar desa itu berbeda. “Titik awal dan pergerakkan dari setiap desa itu nggak sama,” tegasnya.

Seperti Desa Bili Bante, Kembang Kuning, dan Bon Jeruk. Paling tidak ke 25 desa wisata itu, sudah memasuki tahap awal membuat model, sebagai desa wisata. “Kami akan dorong untuk mandiri di tahun 2019 ini,” jelasnya.

Skenario desa wisata nantinya akan diatur dalam Peraturan Gubernur. Menjadi rambu-rambu dan aturan main. Dirinya optimis, pengembangan bisa berjalan sesuai jalur. “Ini sebagai bagian pendukung event Motogp Mandalika dan lainnya,” kata Faozal.

Dirinya tetap melakukan evaluasi akhir tahun. Melihat sejauh mana pengerjaan proyek penguatan infrastruktur dan yang lainnya. “Kami pasti lakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.

Lotim Minta Anggaran

Terpisah, Bupati Lombok Timur (Lotim) HM Sukiman Azmy menilai program desa wisata telah tersinkronisasi dengan tujuan daerah. “Kembang Kuning sebagai desa wisata terbaik nasional merupakan salah satu hasilnya,” kata Sukiman.

Tahun ini, pemprov memilih 18 desa sebagai penerima dana program desa wisata di Lotim. Dari 99 desa wisata se NTB, Lotimlah yang paling banyak dipilih. Sebelumnya, melalui Dispar NTB, Pemprov telah beberapa kali melakukan sinkronisasi program pariwisata dengan Pemkab Lotim. “Hasilnya terlihat,”  jelas mantan Dandim 16/15 Lotim itu.

Namun capaian baik di program desa wisata tidak dibarengi dengan program unggulan lainnya. Menurut Sukiman, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Sebab menurutnya, sinergitas program tak bisa dengan satu dua kali pertemuan. Melainkan harus intensif dan berkelanjutan.

Sukiman menyebut program zero waste juga telah berjalan dengan baik. Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia memperlihatkan hasilnya. Akan tetapi, keberlanjutan program itu semestinya dibarengi dengan adanya bantuan nyata.

Menurutnya, pemprov tidak perlu mengkampanyekan zero waste di daerah. Karena itu cukup menjadi tugas pemkab. Justru yang dibutuhkan pemkab adalah bantuan pengadaan kontainer sampah. Atau dengan kata lain anggaran untuk mensukseskan program tersebut.  “Edukasi masyarakat itu tugas kita,” terangnya.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan memang masih kurang. Namun hal itu membutuhkan adanya infrastruktur yang menunjang. Ia mengakui, Lotim masih kekurangan tempat membuang sampah sementara. Jangankan di desa-desa, di Kota Selong saja masih sangat kurang. “Anggaran kita kurang. Bantu kita dari anggaran,” pintanya.

Hal serupa sejalan dengan beberapa program unggulan Zul-Rohmi lainnya. Menurut Sukiman, tanpa adanya arahan langsung, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk mensukseskan setiap program pemerintah provinsi. Begitu juga dengan program industrialisasi.

Potensi tersebut baginya sudah terbentang dari ujung utara ke ujung selatan Lombok Timur. Kata Sukiman, pihaknya telah mulai mengembangkan industri sekala kecil di berbagai bidang.

Mulai industri sekala kecil pengolahan tomat dan cabe menjadi sambal kemasan di Desa Lendang Nangka. Pengolahan bawang nunggal di Sembalun, dan industri mesin di Pringgajurang. Begitu juga dengan industri pengolahan ikan tuna yang sudah berkembang di Tanjung Luar dan Labuhan Lombok.

“Itu semua dalam sekala kecil. Maka jika provinsi mau membantu kita untuk mengembangkannya, tentu akan kita support,” jelasnya.

Menurut Sukiman, provinsi harus memfokuskan jenis pengembangan industri di masing-masing daerah. Apa yang bisa diperbuat oleh Kabupaten Lotim dan kabupaten lainnya harus diperjelas sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Dengan tegas orang nomor satu di Lotim itu mengatakan, jika disamakan, maka sangat kecil kemungkinan program tersebut dapat berjalan dengan baik. “Jadi Lombok Timur bagiannya ini, daerah lainnya ini, harus fokus. Sehingga support dari provinsi juga jelas,” terangnya.

Indutrialisasi Pertanian di KLU

Sementara di Lombok Utara, program pemprov yang paling dirasakan adalah Industrialisasi Pertanian. Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar mengatakan, Pemprov NTB mencanangkan industri pertanian berbasis teknologi di lahan kering.

Di area 200 hektar lahan kering di dusun Batu Keruk, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Pemprov NTB membangun “Learning Center” budidaya Jagung Teknologi Irigation Drip (Irigasi Tetes). Teknologi itu dibiayai dari dana APBD NTB senilai Rp 19,697 miliar.

Teknologi ini mengontrol supaya penggunaan air bisa hemat hingga 95 persen. Sebab air tidak lagi berceceran dan langsung ke akar tanaman. Kemudian intensifikasi produksinya juga bisa meningkat hingga 20 persen, dengan panen tiga kali dalam setahun. Penghasilan petani pun bisa tiga kali lipat per tahunnya. “Meski memang butuh instalasi permodalan di awal,” ujarnya.

Sementara untuk program zero waste, belum bisa berjalan maksimal. “Tapi masyarakat sudah mulai mengenal zero waste dan menerapkannya,” kata Najmul.

Bagaimana dengan Desa Wisata? Disbudpar Lombok Utara menargetkan pembentukan 9 desa wisata baru tahun depan. Program tersebut kembali diadakan untuk mendorong pemulihan perekonomian masyarakat pascagempa.

“Di antaranya Sesait, Senaru, dan Sokong. Kita sudah mulai untuk kajiannya,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Disbudpar Lombok Utara Anas Ghaib.

Kata Anas, pembentukan desa wisata ini bekerja sama dengan program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). KOMPAK bekerja selaku pembinaan dan mendukung konsep desa agar dikunjungi banyak orang.

“Saya yakin mereka (Lembaga Kompak) punya kemampuan dalam menata dan mengelolah desa wisata itu. Kita sebagai pemerintah memberikan dukungan atas inisiatif dan dukungan,” jelas dia. (yun/tih/fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Partai Berkarya Terbelah, SK Dukungan di NTB Terancam Sia-sia

Goncangan politik hebat terjadi di tengah perburuan Surat Keputusan (SK) partai oleh para Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada). Goncangan itu muncul dari Partai Berkarya. Partai Berkarya versi Muhdi Pr ternyata yang direstui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Gak Pakai Masker, PNS Bakal Didenda Rp 200 Ribu

Aturan wajib menggunakan masker diberlakukan di Kota Bima. Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menegaskan sanksi bagi pelanggar akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB.

Tiga Dokter dan Delapan Perawat RSUD Dompu Diisolasi

Sebanyak 11 orang Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Dompu yang sempat kontak dengan HM, pasien positif Covid-19 meninggal dunia menjalani isolasi. Masing-masing tiga dokter dan delapan perawat.

Lamaran Ditolak, Dosen di Bima Tikam Pacar Hingga Tewas

Naas menimpa  Intan Mulyati, 25 tahun warga Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Dia merenggang nyawa ditangan pacarnya sendiri Arif Satriadi, 31 tahun, yang merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bima, Rabu (5/8).

Kasus Pengadaan ABBM Poltekes Mataram Segera Naik Penyidikan

Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram tahun 2016 segera rampung. “Progres cukup bagus. Sebentar lagi naik penyidikan,” kata Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah, Rabu (5/8).

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Viral Pengunjung “Disko” Pendakian Savana Propok Rinjani Ditutup

Pengelola bukit Savana Propok, Pokdarwis Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba menindaklanjuti video joget para pendaki yang viral di media sosial. “Untuk mengevaluasi hal tersebut, kami akan menutup bukit mulai 8 Agustus,”  kata Ketua Pokdarwis Bebidas Chandra Susanto pada Lombok Post, kemarin (4/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks