alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Cerita Ojol yang Terdampak Kebijakan Work From Home

Bekerja dari rumah atau work from home tidak berlaku untuk sopir ojek online (ojol). Diam di rumah artinya tak ada pemasukan. Tak ada nafkah untuk istri dan biaya sekolah anak. Termasuk membayar cicilan yang seabrek di tiap bulannya.

WAHIDI AKBAR SIRINAWA, Mataram

********************************

Rizal bolak-balik mengecek aplikasi ojolnya. Nyaris setiap menit, saat Lombok Post menemuinya kemarin di kawasan Cakranegara. ”Sepi ini. Parah. Dari pagi belum ada dapat orderan sama sekali,” katanya.

Orderan sepi tak lepas dari merebaknya virus Korona. Ditambah adanya imbauan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Yang meminta masyarakat untuk beribadah, bekerja, dan belajar dari rumah.

Imbauan itu kemudian ditindaklanjuti Pemprov NTB dan Pemkot Mataram pada pekan ini. Pemkot bahkan sudah meminta pegawainya untuk bekerja dari rumah hingga 31 Maret. Tujuannya tak lain untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Korona di masyarakat.

Salah satu yang terkena dampaknya, tak lain adalah ojek daring (online). Kata Rizal, sebelum imbauan dari pemerintah, orderan yang masuk masih normal. Meski cenderung mengalami penurunan.

 ”Tidak ramai kayak dulu. Waktu belum ada korona-korona ini,” tuturnya.

Orderan semakin berkurang drastis setelah sekolah diliburkan. Dan ASN di Pemkot Mataram mulai bekerja dari rumah.

Sebelum adanya imbauan tersebut, Rizal setidaknya bisa mengangkut penumpang lebih dari 10 kali. Itu hanya dalam satu hari. Sekarang, mendapat lima penumpang saja, bisa membuatnya bersyukur.

”Sekarang paling ramai enam orderan. Mentok di sana,” ujar pria 33 tahun ini.

Rizal biasanya menunggu orderan di seputaran Jalan Majapahit. Terkadang ia mangkal tepat di depan Lombok Epicentrum Mal. Karena orderannya sepi, ia berulangkali pindah tempat mangkal. Termasuk kemarin, ia lebih memilih menunggu orderan penumpang di kawasan Cakranegara.

Imbauan pemerintah merugikan Rizal. Bahkan, katanya, sebagian rekannya juga mengalami nasib serupa. Orderan sepi karena banyak anak sekolah yang libur dan pegawai bekerja dari rumah.

”Terasa sekali buat yang mata pencahariannya ini dari ojol. Biasa dapat Rp 200 ribu sehari, sekarang dapat Rp 100 ribu saja sudah syukur,” ucapnya.

Sepi penumpang, sepi pula pendapatan yang ia dapatkan. Pemasukan berkurang, membuat Rizal harus berpikir keras bagaimana melunasi sejumlah cicilan pada bulan ini. ”Terpaksa ini ngirit. Betul-betul mengencangkan ikat pinggang,” aku Rizal.

Di sisi lain, Rizal menilai apa yang dilakukan pemerintah, dengan membatasi aktivitas warga di luar rumah, patut mendapat apresiasi. Meski hingga sekarang di wilayah Mataram belum ada satu orang pun yang positif terkena virus Korona.

Hanya saja, pemerintah juga perlu memikirkan nasib para pekerja seperti dirinya. Yang pendapatannya berasal dari jasa mengantarkan penumpang maupun makanan. ”Ya bagaimana gitu caranya. Supaya kita-kita ini tidak susah juga. Kalau pegawai enak, mereka masih dapat gaji bulanan walaupun kerja dari rumah,” tandas Rizal. (*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks