alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

25 Vila Pribadi Diduga Dikomersailkan

GIRI MENANG-Keberadaan vila pribadi yang dikomersialkan pemiliknya di wilayah Lombok Barat (Lobar) bukan rahasia lagi. Hal ini diakui oleh Pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Atas dasar itu, Kepala DPMPTSP Lobar H Dulahir mengaku telah menyetop izin untuk pendirian vila pribadi.

“Sejak 2018 lalu kami sudah hentikan izin untuk pembangunan vila pribadi, karena kalau kita mau jujur banyak dari vila ini yang justru disewakan,” beber Dulahir Selasa (30/4) lalu.

Diakuinya, ada sebagian yang memang membangun vila digunakan untuk kepentingan pribadi. Sayangnya, karena vila ini tidak ditempati setiap saat, maka vila ini akhirnya disewakan oleh pengelola. Khususnya di kawasan pariwisata Senggigi atau Sekotong.

Sebagian besar pemilik vila juga membangun dengan izin vila pribadi untuk menghindari pembayaran pajak hotel atau penginapan kepada pemerintah daerah.

“Makanya kalau untuk bangun vila sekarang tidak ada lagi izin vila pribadi. Harus komersial,” tegasnya.

DPMPTSP Lobar mengaku tidak khawatir kebijakannya menyetop izin pembangunan vila pribadi akan menyalahi aturan. Karena aturan ini juga sebagian besar sudah diterapkan di beberapa daerah lain seperti di Bali. Mengingat sebagian besar vila yang dibangun di kawasan pariwisata selain memang digunakan sebagai tempat tinggal, pada umumnya vila tersebut juga disewakan.

Diuraikan pihak DPMPTSP, ketika vila dibangun menggunakan izin komersial, maka setiap ada tamu yang menginap mereka akan dikenakan pajak sekitar 10 persen. Ini akan menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar di Lobar. Mengingat jumlah vila atau penginapan yang ada di Lobar dari data DPMPTSP sekitar 150 unit.

Dari jumlah tersebut, masih ada sekitar 25 vila yang memiliki izin vila pribadi. Padahal, vila tersebut disinyalir secara terang-terangan disewakan. Itu berdasarkan hasil penelusuran Lombok Post pada aplikasi online.

Salah satunya yakni Jeeva Santai Pool Vila yang ada di Dusun Mangsit Desa Senggigi. Data DPMPTSP Lobar, vila yang dimiliki Rosihan Taufik ini belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Vila ini berdiri dengan izin vila privat sejak Desember 2014 lalu.

Padahal, dalam aplikasi booking.com yang diakses wartawan Lombok Post kemarin (1/5), vila ini masuk kategori penginapan yang disewakan kepada publik. Tak tanggung-tanggung, biaya menginap semalam di vila ini mencapai Rp 1,8 juta pada tanggal 3-4 Mei dan Rp 1,9 juta pada 4-5 Mei.

Jika dikenakan pajak 10 persen, maka harusnya Pemda Lobar bisa mendapatkan pajak sekitar 190 ribu per malam untuk satu kamar dari vila ini. Jika dikalikan jumlah kamar tiap vila dengan ratusan vila yang beroperasi saat ini, otomatis PAD yang bisa didapatkan bisa mencapai miliaran rupiah per tahun.

“Makanya ini yang akan kami tertibkan. Kami meminta kepada pemilik untuk mengurus izin komersial. Tidak lagi menggunakan izin pribadi kalau memang vila itu disewakan,” pintanya.

Selain Rosihan Taufik, ada juga vila privat milik Anton Budi Suwandi di Dusun Tanah Embet Desa Batulayar, vila milik Dr. Chairun Nasihin di Dusun Batu Bolong, hingga vila milik Hasmiana Habli De Carvalho di Desa Batulayar Barat yang masih menggunakan izin vila pribadi.

“Kalau dari data kami ada 25 vila yang masih menggunakan izin pribadi tapi kami minta mengurus izin komersial. Kalau ada data lain dari pihak kecamatan, ini akan kami komunikasikan. Kemungkinan Jumat (besok, Red) kami akan rapat dengan dinas terkait,” akunya.

Sebelumnya, Kasi Trantib Kecamatan Batulayar Herman Hugo membeberkan ada sekitar 200 lebih vila yang beroperasi di wilayah kecamatan Batulayar. 50 persen diantaranya dikatakannya tidak berizin. Otomatis jumlahnya bisa mencapai 100 unit. Jauh melampai angka yang ada di data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar yang mencatat hanya ada 25 vila yang dikomersialkan meski statusnya berdalih vila pribadi.

“Setahu saya hanya satu vila pribadi, vila Lampu yang ada di Senggigi. Yang lain dikomersialkan semua,” beber Herman. Semua vila yang dibangun tersebut sebagian besar tidak melakukan pemberitahuan terhadap pihak desa maupun kecamatan setempat. Sehingga vila ini terindikasi tak memiliki izin. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks