alexametrics
Kamis, 13 Agustus 2020
Kamis, 13 Agustus 2020

Sempadan Pantai Disertifikat, Warga Senteluk Lombok Barat Protes BPN

GIRI MENANG-Pemerintah Desa Senteluk didampingi lembaga swadaya masyarakat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar), Rabu (1/7). Mereka memprotes sertifikat lahan milik seorang warga di area sempadan Pantai Tanjung Bias, Desa Senteluk.

“Sertifikatnya tertulis kalau itu sertifikat tanah. Ini pasir yang disertifikatkan,” ujar salah satu warga protes.

Kepala Desa Senteluk Fuad Abdulrahman menjelaskan jika masyarakat mempertanyakan legalitas sertifikat yang dikeluarkan BPN Lobar. Lantaran, sertifikat tersebut diklaim warga yang berasal justru dari luar daerah.

“Padahal mengacu pada Perpres tahun 2016 jika area sempadan pantai minimal 100 meter dari bibir pantai dan maksimal 150 meter,” ungkapnya.

Perpres tersebut harus ditindaklanjuti dalam bentuk Perda di tiap kabupaten kota. Sehingga keluarnya sertifikat hak milik yang diklaim salah satu warga ini menjadi pertanyaan pemerintah desa. Apalagi, beberapa kali terjadi gesekan atau benturan antara warga dan orang yang mengklaim memiliki lahan tersebut. Lantaran, di atas lokasi yang dianggap sempadan pantai oleh Pemerintah Desa Senteluk, kini telah dijadikan sebagai lokasi kawasan wisata kuliner.

“Ada empat titik di area sempadan pantai yang bersertifikat. Ini baru satu titik yang kami protes, luasnya 41 are,” ungkap Fuad, sapaannya.

“Tuntutan kami BPN Lobar segera mengambil sikap dan bila perlu membatalkan langsung. Karena yang menerbitkan sertifikat ini kan BPN Lobar,” imbuhnya.

Diketahui, terbitnya sertifikat ini tahun 2004. Belakangan, warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan datang setelah area tersebut dimanfaatkan warga untuk lokasi wisata kuliner Pantai Tanjung Bias.

Kepala BPN Lobar Made Arya Sanjaya menjelaskan terkait tuntutan warga untuk pembatalan sertifikat, ada mekanisme yang harus dilalui. BPN Lobar akan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Kepada Badan Pertanahan Nasional tahun 2016.

Warga mengaku mengacu pada Perpres tahun 2016. Sementara sertifikat yang diterbitkan adalah tahun 2004. Sehingga antara aturan penerbitan sertifikat di tahun 2004 dan tahun 2016 tentu ada perbedaan aturan.

“Perda tentang sempadan pantai sudah pernah dikeluarkan Pemda Lobar tahun 2006. Sempadan pantai itu sejauh 30-35 meter. Kemudian ada Perpres 51 tahun 2016, kalau sempadan itu 100 meter dari batas pasang,” ungkapnya.

Otomatis harusnya ada penyesuaian Perda menindaklanjuti Perpres dengan pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah. Berkaitan sempadan pantai tergantung dari Pemda Lobar.

Sehingga dengan adanya tuntutan masyarakat Senteluk untuk pembatalan sertifikat, pihak BPN Lobar mengaku akan konsultasi dengan Kanwil BPN NTB. Membahas bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil sesuai mekanisme dan aturan yang ada. (ton/r3/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks