alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Rp 595 Juta Kerugian Negara Belum Kembali!

GIR MENANG-Kerugian negara berdasarkan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB belum dikembalikan hingga kemarin (1/8). Sampai saat ini, temuan mencapai Rp 864,8 juta atas LKPD Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 belum jelas kabarnya. Padahal, waktu 60 hari atau dua bulan setelah laporan opini WTP diserahkan BPK 27 Mei lalu sudah berlalu.

“Dari jumlah tersebut, baru 31 persen yang sudah dikembalikan,” beber Plt Inspektor Lobar H Ilham kemarin (1/8).

Otomatis, dari jumlah tersebut yang sudah bisa dikembalikan saat ini hanya Rp 268 juta. Sisanya sekitar Rp 596 juta masih belum dikembalikan sejumlah instantsi terkait. Karena diketahui kerugian Negara ini tersebar di beberapa instansi. Dengan jumlah kerugian terbanyak ada di DPRD Lobar.

Total kerugian daerah di DPRD Lobar mencapai Rp 551 juta atas temuan pembayaran perjalanan dinas anggota dewan. Yang baru dikembalikan hanya Rp 20 juta. Sisanya sekitar Rp 530 juta masih belum dikembalikan ke kas daerah.

Kemudian kerugian lainnya ada di Dinas PUPR sebesar Rp 160,7 juta. Namun kerugian ini secara keseluruhan telah dikembalikan Dinas PUPR. Berikutnya, kerugian Negara di Dinas Pariwisata sebesar Rp 61,5 juta. Yang sudah dikembalikan baru Rp 25 juta. Sisanya Rp 36 juta masih belum dikembalikan.

Sementara di Disperindag Lobar sebesar Rp 56,2 juta. Yang sudah dikembalikan sebesar Rp 49 juta. Otomatis tersisa tinggal Rp 7 juta. Sedangkan di Dinas Dikbud kerugian Negara mencapai Rp 17 juta yang baru dikembalikan hanya Rp 4 juta. Terakhir di DLH Lobar kerugian Negara Rp 9 juta masih belum dikembalikan.

“Di OPD cukup banyak pengembalian. Tinggal di DPRD ini yang masih belum,” aku Ilham.

Sehingga pihak Inspektorat dikatakannya akan secara khusus memanggil pihak sekretariat dewan. Termasuk juga nantinya melakukan pendekatan kepada anggota DPRD yang berkaitan. Sebelum proses berikutnya ke sidang majelis pengembalikan kerugian daerah digelar.

Kasubag Evaluasi Inspektorat Lobar Budi Johan Rini menjelaskan, berdasarkan PP 38 tahun 2016 dan Permendagri 133 tahun 2018 serta Perbup Nomor 29 tahun 2018 ada mekanisme pengembalian yang akan dilalui. Karena masa pengembalian selama 60 hari tak diindahkan pihak OPD.

Bupati dikatakannya akan meminta Tim Pengembalian Kerugian Daerah (PKD) untuk melakukan klarifikasi. Untuk mengetahui apa kendalanya. Setelah itu, bupati kemudian bisa mengeluarkan  SK pembebanan sementara dengan jangka waktu tertentu.

“Kalau dari SK pembebanan tidak dipatuhi, maka bupati bisa memerintahkan majelis TPKD melakukan sidang majelis,” jelasnya.

Konsekuensinya seteh sidang dilakukan, Rini mengaku itu bisa dibawa ke ranah penegakan hukum melibatkan aparat terkait. “Bisa langsung ke aparat penegak hukum atau sanksi kepegawaian yang diterapkan oleh bupatu,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim yang dikonfirmasi mengenai persoalan ini mengaku dirinya sudah mengembalikan kerugian daerah yang dimaksud. Sulhan menunjukkan bukti pengembalian sebesar Rp 5,5 juta.

“Kalau saya sih sudah saya kembalikan. Cuma untuk memerintahkan anggota yang lain saya tidak bisa, karena kapasitas saya kan sama,” ungkapnya.

Sehingga semua menurutnya tergantung pribadi masing-masing anggota dewan yang masa jabatannya akan berakhir 12 Agustus bulan ini. Ia sebagai wakil ketua mengaku tidak memiliki kewenangan secara struktural untuk memaksa anggota lain melakukan hal yang sama. “Kalau himbauan dan peringatan, semua sudah kami surati melalui Sekwan. Ya Cuma beginilah kondisinya,” tandasnya. (ton)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks