alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pemda Cuek, Warga Urus Sampah Sendiri

GIRI MENANG-Penanganan sampah di Lombok Barat (Lobar) masih belum memiliki pola yang baik. Buktinya, sejumlah warga mengeluhkan peran Pemda Lobar yang dinilai tidak bisa membantu warga menyelesaikan persoalan sampah.

“Peran pemda dalam mengurus soal sampah saat ini belum kami rasakan. Kami harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mengurus masalah sampah,” terang H Fathullah, warga Dusun Peresak Barat, Desa karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Sabtu (2/3) lalu.

Melibatkan para pemuda dusun, Fathul sapaannya, menyewa kendaraan roda tiga maupun truk secara swadaya untuk membuang sampah ke TPA Kebon Kongok. Langkah ini terpaksa dilakukan warga bersama pemuda setempat karena Pemda Lobar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkesan mengabaikan warga dusun ini.

Sampah yang dihasilkan warga sehari-hari dibiarkan menumpuk berbulan-bulan di tempat pembuangan sementara. Itu tidak pernah diangkut oleh DLH Lobar sehingga menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat.

Ini yang kemudian membuat warga merasa kesal dengan Pemda Lobar yang terkesan abai dengan persoalan ini. Beberapa kali dilaporkan, Pemda justu tak merespons. Beruntung, warga Desa Karang Bayan tidak seperti warga Kediri yang nekat menutup jalan dan menanami pisang sebagai bentuk protes.

“Kami tangani sendiri masalah sampahnya. Cuma kami butuh bantuan kendaraan roda tiga di dusun untuk mengangkut sampah warga . Kami sudah usulkan ke d, Pemkab Lobar maupun provinsi tapi tidak pernah ada respons,” jelas pria yang mendirikan bank sampah Pemuda Desa (Pedas) Karang Bayan tersebut.

Seharusnya, setiap dusun memiliki kendaraan roda tiga. Itu digunakan untuk mengangkut sampah dari rumah warga ke TPS. Setelah itu, baru kemudian sampah tersebut diminta diangkut oleh kendaraan truk pengangkut sampah dari DLH Lobar. “Cuma kalau datang dari DLH ke Desa Karang Bayan terlalu jauh. Itu yang mungkin membuat mereka malas mengangkut sampah kami. Makanya kami setuju kendaraan truk pengangkut sampah ada di setiap kantor kecamatan agar lebih dekat,” usulnya.

Sementara Kepala Dusun Peresak Barat, Desa Karang Bayan Muliadi mengakui para pemuda desa untuk sementara ini menyewa kendaraan roda tiga milik warga untuk mengangkut sampah. Biaya sewa didapat dari sumbangan sukarela warga.

“Setiap KK dibagikan satu karung. Mereka akhirnya berinisiatif mengeluarkan biaya  pembuangan sampah. Ada yang Rp 1.000, Rp 2 ribu tapi ada juga yang tidak mengeluarkan. Seikhlasnya saja,” cetusnya.

Langkah ini terpaksa ditempuh pihak dusun karena tidak ada anggaran sedikitpun dari pemerintah desa untuk penanganan sampah. Begitu juga ketika para pemuda mengusulkan adanya bantuan kendaraan roda tiga, usulan itu belum pernah direspons. “Idealnya kalau biasa ada di setiap dusun (kendaraan roda tiga pengangkut sampah),” cetus Mulyadi.

Kemudian ia juga berharap ada anggaran khusus dari desa atau kabupaten untuk pembentukan bank sampah di setiap desa. Dengan demikian, program zero waste bisa terlihat lebih nyata. Tidak hanya sekadar wacana saja. (ton/r10)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks